Keselamatan Pekerja Infrastruktur Papua Diprioritaskan

Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat John Wempi Wetipo mengatakan keselamatan para pekerja infrastruktur saat bekerja di seluruh wilayah Papua harus diprioritaskan.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat John Wempi Wetipo

JAYAPURA,  KOMPAS- Keselamatan para pekerja infrastruktur saat bekerja di seluruh wilayah Papua harus diprioritaskan.  Karena itu, dibutuhkan peranan dari berbagai pihak untuk memastikan situasi keamaman di wilayahnya kondusif.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo di Rumah Sakit Provita Jayapura,  Minggu (27/10/2019).  John menjenguk Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah V La Hanafi dan Heri Agus Suprianto,  karyawan dari PT Agung Mulia Iriana di rumah sakit. La Hanafi terkena panah di dada dan Heri di pundak.

Keduanya bersama tujuh orang yang lain diserang sekelompok orang tak dikenal dengan panah saat melaksanakan kegiatan survei jalan Trans Papua di Deikai,  Kabupaten Yahukimo,  Jumat (25/10/2019).

John mengatakan,  dirinya mewakili Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melihat kondisi kedua korban.  Ia menyatakan sangat menyesalkan insiden penyerangan pegawai Balai Jalan Nasional dan salah satu pekerja saat menjalankan tugas di Deikai.

"Kondisi keduanya sudah cukup membaik.  Hanafi yang terluka cukup parah.  Apabila diperlukan,  kami akan merujuk dia untuk mendapatkan perawatan medis di luar Papua," kata mantan Bupati Jayawijaya ini.

Baca juga : Rombongan Survei Jalan Trans-Papua Diserang di Yahukimo

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat John Wempi Wetipo saat meninjau kondisi dua korban dalam insiden penyerangan di Rumah Sakit Provita Jayapura, Minggu (27/10/2019).

John mengatakan, menjaga situasi kondusif bukan hanya peran dari aparat keamanan. Kepala daerah di lokasi pembangunan infrastruktur harus turut bertanggung jawab. Ia juga mengimbau agar seluruh warga tidak terlibat dalam aksi yang dapat menghambat pembangunan infrastruktur di tanah Papua.

Ia juga menyatakan tugasnya secara khusus di Papua adalah memastikan tak adanya hambatan seperti masalah keamanan dalam pembangunan  infrastruktur. "Saya akan menjalin komunikasi dengan seluruh pengusaha infrastruktur asli Papua dan tokoh masyarakat untuk membicarakan segala kendala pembangunan infrastruktur dalam waktu dekat, " tutur John.

Saya akan menjalin komunikasi dengan seluruh pengusaha infrastruktur asli Papua dan tokoh masyarakat untuk membicarakan segala kendala pembangunan infrastruktur dalam waktu dekat.

Catatan Kompas,  sejumlah serangan dari kelompok kriminal bersenjata pada  pekerja infrastruktur di beberapa kabupaten di pegunungan Papua terjadi selama beberapa tahun terakhir.  Penyerangan pertama terjadi pada tujuh pekerja PT Modern yang sedang mengerjakan proyek pembangunan jalan Trans-Papua di Desa Agenggen, Sinak, Kabupaten Puncak, pada 15 Maret 2016 pukul 13.45 WIT. Empat pekerja tewas ditembak dalam insiden ini.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Pengerjaan Jalan Trans Papua di daerah pegunungan Kabupaten Yalimo.

Kemudian pembacokan dua tenaga konsultan Trans-Papua dari PT Seakan Bumi Persada, Dian Kusuma (41) dan Ade Suhanda (25). Keduanya tewas dibacok sekelompok warga di Kampung Puncak Albu, Kabupaten Nduga, Papua. Jenazah kedua korban ditemukan pada 5 September 2016.

Selain itu kelompok kriminal bersenjata juga menyerang pekerja dan aparat yang bertugas membangun jalan Trans-Papua di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, pada 12 Desember 2017. Korban luka adalah Prajurit Dua Didimus Abindodifu, anggota Zeni Tempur yang mengerjakan jalan Trans-Papua ruas Mamugu-Wamena di Mugi. Pekerja yang meninggal bernama Yovicko Sondak, operator ekskavator.

Terakhir kelompok Egianus Kogoya terlibat aksi penembakan 28 pekerja PT  Istaka Karya pada 2 Desember 2018 di Bukit Kabo,  Distrik Yigi, Kabupaten Nduga.  Sebanyak 17 orang meninggal,  7 orang selamat dan 4 orang belum ditemukan tim gabungan TNI dan Polri hingga saat ini.

Anggota DPR RI dari Papua,  Yan Mandenas berpendapat,  pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR harus melibatkan masyarakat setempat dalam pembangunan proyek infrastruktur yang dananya bersumber dari APBN.  Hal ini akan menumbuhkan rasa memiliki pada masyarakat setempat.

"Dari hasil pantauan di lapangan,  pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat setempat selalu berjalan aman. Sebab,  mereka juga turut terlibat dalam pengamanan proyek tersebut, " kata Yan.

Baca juga : Pembangunan Trans-Papua Dihentikan Sementara

Kepala Sekretariat Perwakilan Komnas HAM Wilayah Papua Frits Ramandey menegaskan,  perbuatan kelompok-Kelompok tersebut bukanlah untuk memperjuangkan gerakan Papua merdeka (OPM).  Namun, tindakan penyerangan warga sipil adalah murni aksi kriminalitas.

"Insiden yang menimpa para pekerja infrastruktur merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius.  Sebab,  mereka menghilangkan nyawa orang lain secara paksa dan juga merampas hak warga untuk mendapatkan infrastruktur yang memadai, " tutur Frits.