WASHINGTON, SENIN - Tim penyelidik Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat telah memanggil sejumlah saksi dalam penyelidikan untuk pemakzulan Presiden AS Donald Trump. Kini, mereka mengincar kesaksian dari sosok yang pernah berperan penting dalam pemerintahan Trump, yakni mantan Penasihat Keamanan Nasional AS (NSA) John Bolton.
Tiga komisi DPR, yang terlibat dalam penyelidikan dan dipimpin oleh Demokrat, mendengar dari sejumlah saksi bahwa Bolton mengetahui soal skandal Ukraina, di mana Trump menekan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk menyelidiki calon pesaingnya dalam Pilpres 2020. Bolton dilaporkan terkejut atas langkah yang diambil Trump tersebut.
“Bolton adalah saksi yang sangat penting. Sangat jelas ia memiliki informasi yang relevan dan kami ingin agar ia memberi kesaksian,” kata Ketua Komisi Intelijen DPR Adam Schiff kepada ABC, Minggu (27/10/2019).
Upaya untuk memanggil Bolton kemungkinan akan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Gedung Putih telah beberapa kali berhasil menghalangi sejumlah pejabat dan mantan pejabat pemerintah untuk bersaksi dengan alasan penyelidikan tidak resmi sebab DPR tidak melakukan pemungutan suara.
Beberapa pejabat yang tidak hadir dalam pemeriksaan adalah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, Pelaksana Tugas Kepala Staf Gedung Putih Mick Mulvaney, dan pengacara pribadi Trump, Rudy Giuliani.
Sedangkan pejabat lain yang tetap muncul antara lain Kuasa Usaha Kedutaan AS untuk Ukraina, William Taylor, mantan Penasihat Gedung Putih untuk Rusia Fiona Hill, Wakil Asisten Menteri Pertahanan AS untuk Rusia, Ukraina dan Eurasia Laura Cooper, serta Wakil Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Eropa dan Eurasia George Kent.
"Saya tidak ingin memberikan waktu yang tepat (mengenai pemeriksaan terbuka) salah satunya karena kami sedang berjuang melawan upaya Gedung Putih untuk menghalangi penyelidikan kami dengan menghalangi saksi-saksi. Tebakan saya adalah mereka akan bertarung untuk menahan John Bolton,” ujar Schiff.
Bolton dipecat Trump secara mendadak akibat ketidaksepahaman dalam menangani sejumlah kebijakan luar negeri AS pada 10 September 2019. Selama ini, Bolton tidak pernah memberi komentar mengenai upaya pemakzulan Trump.
Sebelumnya, mantan Penasihat Gedung Putih untuk Rusia Fiona Hill membahas respons Bolton atas permintaan Trump kepada Zelensky dalam kesaksian tertutup. Hill menyatakan, Bolton terkejut atas aktivitas terselubung yang dilakukan pengacara pribadi Trump, Rudy Giuliani di Ukraina.
“Bolton sempat berkomentar tindakan Giuliani adalah "granat yang dapat meledakkan semua orang”. Bolton menyebut tekanan Trump bersama Giuliani dan Mulvaney kepada Zelensky sama seperti transaksi narkoba. Bolton sendiri mengatakan ia tidak terlibat," ujar Hill, dikutip dari The New York Times.
Puluhan anggota DPR dari Republik sempat menerobos masuk ke dalam pemeriksaan tertutup Hill di Capitol Hill, Washington DC, Rabu (24/10/2019), dengan alasan penyelidikan pemakzulan dilakukan secara tidak transparan. Adapun menurut sejumlah sumber anonim, DPR akan memanggil Bolton dalam audiensi publik yang akan berlangsung dalam beberapa minggu mendatang.
Belum jelas
Hingga kini, belum jelas apakah semua pejabat yang terkait dalam skandal Ukraina akan muncul dalam pemeriksaan karena Trump telah berjanji untuk menghalangi penyelidikan. Sejauh ini, sebagian besar saksi baru muncul setelah menerima surat panggilan .
Salah satu saksi, mantan Wakil NSA Charles Kupperman, bahkan meminta pengadilan federal untuk memutuskan apakah ia harus mematuhi panggilan DPR atau mengikuti arahan Trump pada Jumat (25/10/2019).
“Saya tidak dapat memenuhi tuntutan kompetitif dari badan Legislatif dan Eksekutif. Tanpa bantuan pengadilan, saya dapat membuat keputusan yang dapat mencederai kongres atau presiden,” bunyi pernyataan Kupperman.
DPR juga akan mendengar kesaksian dari ahli Ukraina di Badan Keamanan Nasional (NSC) Alexander Vindman pada Selasa (29/10/2019). Pejabat lainnya yang dijadwalkan akan segera bersaksi adalah Pelaksana Tugas Asisten Menteri Pertahanan untuk Keamanan Internasional Kathryn Wheelbarger, ahli Ukraina dari Kementerian Luar Negeri AS Catherine Croft dan Christopher Anderson, serta Direktur Urusan Eropa dan Rusia NSC Tim Morrison.
Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengumumkan penyelidikan resmi untuk pemakzulan Trump pada 24 September 2019. Penyelidikan dilakukan setelah menerima laporan pembisik bahwa Trump menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi dalam Pilpres 2020..
Trump meminta Zelensky via telepon untuk menyelidiki keterlibatan Joe Biden dan putranya, Hunter Biden, dalam sebuah kasus korupsi pada Juli 2019. Joe Biden merupakan bakal calon presiden terpopuler dari Demokrat.
Sebelum menelepon, Trump diduga dengan sengaja menunda pengiriman bantuan senilai hampir 400 juta dollar AS untuk Ukraina. Undang-undang AS melarang negara asing ikut campur dalam pemilu. (REUTERS/AFP/AP)