Mahasiswa dan Buruh Siap Mengawal Jalan Pemerintahan

KOMPAS/INSAN ALFAJRI

Aksi unjuk rasa mahasiswa dan buruh bertajuk #Indonesiamemanggil, Senin (28/10/2019), di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS — Mahasiswa dan buruh membentuk gerakan alternatif yang akan mengawal jalannya pemerintahan. Langkah ini merupakan respons atas dinamika politik mutakhir bahwa partai politik yang berada di luar pemerintahan semakin sedikit.

Mahasiswa dan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) berunjuk rasa di sekitar Patung Arjuna, Jakarta, Senin (28/10/2019). Mereka bergerak dari Jalan MH Thamrin menuju Jalan Medan Merdeka Barat sambil mengusung spanduk besar dengan tulisan #Indonesiamemanggil.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Manik Marganamahendra menyatakan, beberapa bulan terakhir persaingan antara pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno ikut membuat rakyat berseteru. Namun, ketika Kabinet Indonesia Maju diumumkan, rakyat justru mendapat tontonan tentang oposisi yang berubah haluan menjadi koalisi.

”Mari bersatu. Kita tunjukkan bahwa seluruh rakyat Indonesia dapat menjadi gerakan alternatif yang akan mengawal kekuasaan karena kekuasaan tidak bisa dibiarkan begitu saja,” katanya sambil melepas jas almamater UI sebagai simbol leburnya mahasiswa bersama buruh.

Dalam pengumuman Kabinet Indonesia Maju, Presiden Jokowi mengangkat Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan Wakil Ketua Umum Gerindra Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Prabowo merupakan rival Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2019 sehingga kini tinggal Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat yang berada di luar pemerintahan.

Manik menambahkan, janji Presiden memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi tidak terlaksana karena Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga melemahkan komisi antirasuah. Di sisi lain, kata Manik, sikap Presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait KPK juga belum jelas.

KOMPAS/INSAN ALFAJRI

Salah seorang pengunjuk rasa dalam aksi bertajuk #Indonesiamemanggil, Senin (28/10/2019), di Jakarta.

Menjelang akhir September, terjadi gelombang unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat di Jakarta dan sejumlah daerah. Salah satu tuntutan mereka adalah pemerintah membatalkan hasil revisi UU KPK. Presiden Joko Widodo kemudian menyatakan akan mempertimbangkan untuk mengeluarkan perppu KPK pada 27 September.

Ketua Umum KASBI Nining Elitos berpendapat, reformasi telah melahirkan KPK untuk memberantas tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kenyataannya, lembaga tersebut dilemahkan melalui revisi undang-undang.

Masuknya sejumlah aktivis ke parlemen sejak reformasi, lanjutnya, ternyata tidak mampu membendung revisi tersebut. Oleh karena itu, Nining menilai, elite politik tidak bisa diharapkan.

KOMPAS/INSAN ALFAJRI

Pengunjuk rasa #Indonesiamemanggil memungut sampah yang bertebaran di lokasi unjuk rasa, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (28/10/2019).

Dalam deklarasi #Indonesiamemanggil dijelaskan bahwa gerakan tersebut merupakan manifestasi kemarahan rakyat karena tidak berjalannya sejumlah agenda reformasi. Mereka terdiri dari aliansi buruh, petani, mahasiswa, pegiat HAM, pegiat lingkungan, dan kelompok masyarakat sipil lain.

Mengajukan tuntutan

Dalam aksinya, mereka mengajukan delapan tuntutan, antara lain, penerbitan perppu KPK serta mencabut dan mengkaji ulang RUU bermasalah, seperti RUU Minerba, Pertanahan, RUU Pemasyarakatan, dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Selain itu, mereka juga meminta pemerintah menghentikan pendekatan militer di Papua. Penyelesaian dugaan pelanggaran HAM dengan menyeret pelaku ke pengadilan turut disuarakan. Mereka juga meminta pemerintah bertanggung jawab atas jatuhnya korban dalam gelombang unjuk rasa pada 23-30 September.

Dihubungi terpisah, anggota Fraksi PKS DPR, Nasir Djamil, menjelaskan, dalam sistem presidensial, rakyat memberikan mandat kepada Presiden untuk mengelola pemerintahan. Sementara mandat untuk mengawasi jalannya pemerintahan diberikan ke DPR.

”Oleh karena itu, anggota DPR dari partai pendukung pemerintah tidak boleh lupa bahwa ada mandat yang melekat dalam diri mereka: pengawasan,” katanya.