Pemprov DKI Jakarta Usulkan Anggaran Jalur Sepeda Naik 15 Kali Lipat
Pemprov DKI Jakarta mengusulkan anggaran pembangunan jalur sepeda naik dari Rp 4,49 miliar menjadi Rp 69 miliar di Rancangan KUA-PPAS 2020. Namun, program jalur sepeda itu masih menuai kritik dari DPRD DKI Jakarta.
Oleh
NIKOLAUS HARBOWO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan anggaran pembangunan jalur sepeda naik dari Rp 4,49 miliar menjadi Rp 69 miliar atau lebih dari 15 kali lipat di Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Dengan anggaran sebesar itu, jalur sepeda akan terintegrasi dengan stasiun moda raya terpadu, stasiun komuter, dan halte bus Transportasi Jakarta.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pembangunan jalur sepeda seharusnya jangan hanya dilihat sebagai pengurangan kapasitas jalan, tetapi konteks penataan angkutan umum di Ibu Kota.
”Program (jalur sepeda) ini menjadi salah satu faktor kunci untuk penyelesaian first and last mile-nya sistem angkutan umum massal saat ini. Makanya, kenapa stasiun, halte, akan kami petakan,” ujar Syafrin Liputo, di sela-sela Rapat Rancangan KUA-PPAS 2020, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/10/2019).
Dengan anggaran sebesar Rp 69 miliar, pembangunan jalur sepeda direncanakan sepanjang 49 kilometer. Itu meliputi marka jalan, rambu, dan pembatas fisik. Sebagai catatan, pada tahun ini, Pemerintah DKI sedang mengerjakan proyek pembangunan jalur sepeda yang terbagi tiga fase. Total jalur yang dibangun mencapai 63 kilometer.
Namun, di tahun 2020, jalur sepeda akan diintegrasikan dengan berbagai angkutan umum. Syafrin berharap, dengan begitu, pengguna angkutan umum bisa semakin meningkat.
Dia pun menyinggung soal tingkat keterisian atau okupansi bus Transjakarta yang saat ini masih jauh dari target. Seharusnya, Transjakarta memiliki daya tampung penumpang hingga 2 juta per hari.
”Sekarang okupansi (Transjakarta) baru 50 persen atau 937.000 penumpang per hari. Penyelesaian tak hanya pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana, tetapi dari awal orang mau menuju stasiun dan busway harus difasilitasi. Dengan pola ini, diharapkan terjadi perubahan transportasi warga dan pemerintah menyediakan mobilitasnya lewat jalur sepeda,” tutur Syafrin.
Selain itu, kata Syafrin, pemerintah juga akan mendorong penyediaan parkir sepeda di semua terminal dan stasiun. Dari catatan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), yang dikutip Syafrin, hingga saat ini, pengguna sepeda di Jakarta meningkat 580 persen. Artinya, ada penambahan jumlah pengguna sepeda per jam setelah pemerintah menggalakan program jalur sepeda. ”Dari rata-rata delapan orang per jam yang melintas menjadi 47 atau 48 orang per jam,” kata Syafrin.
Payung hukum
Di dalam Rapat Komisi B itu, anggaran pembangunan jalur sepeda belum bisa diketok karena masih menuai kritik. Manuara Siahaan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), misalnya, menilai kebijakan tersebut hanya dapat semakin menambah kemacetan.
”Saya minta Dishub DKI memaparkan grand design pembangunan jalur sepeda. Kalau tidak mampu ditunjukkan, saya rekomendasikan dicoret saja,” ucap Manura.
Nur Afni Sajim, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Demokrat, menyampaikan, payung hukum terkait keberadaan jalur sepeda dibutuhkan sebelum anggaran diketok. Aturan itu nanti juga menyangkut keselamatan bagi pesepeda.
”Jangan sampai tidak ada payung hukum yang memayungi anggaran bapak (Syafrin) untuk bikin jalur sepeda. Harus ada jaminan keselamatannya,” ujar Nur Afni.
Selain jalur sepeda, Dishub DKI juga mengusulkan anggaran pembebasan lahan untuk pembangunan MRT Fase 2 rute Bundaran Hotel Indonesia-Kota. Yang semula pagu anggarannya sebesar Rp 500 miliar, diubah menjadi Rp 150 miliar.
Pembebasan lahan Harmoni-Kota seluas 2.618 meter dengan total anggaran Rp 145 miliar. Kemudian, ada penambahan anggaran untuk tim Pelayanan Perizinan Terpadu sekitar Rp 5 miliar.
”Untuk ekstensi Kota ke Ancol Barat belum karena kebutuhan lahannya setelah 2021,” kata Syafrin.
Sementara itu, Dishub DKI juga mengusulkan anggaran sebesar Rp 556 miliar untuk pembangunan kereta api ringan (LRT) di Koridor 1, rute Pulo Gadung-Kebayoran Lama. Panjang rute itu adalah 19,7 kilometer.
”Di mana tahap awal akan melakukan pembebasan lahan untuk stasiun sebanyak 15 titik. Kami juga akan melakukan rencana pembangunan infrastrutkur LRT tahun depan dengan anggaran Rp 500 miliar. Total 556,8 miliar," kata Syafrin yang enggan menjelaskan detail pembangunan LRT koridor 1 seusai rapat.