Interkoneksi Pembayaran Antarmoda Transportasi di Jakarta Mulai Dibahas
Pengelolaan transportasi di Ibu Kota tak hanya sebatas integrasi seluruh moda angkutan umum, tetapi juga sistem pembayarannya. Dengan begitu, masyarakat semakin dimudahkan dalam setiap peralihan moda transportasi umum.
Oleh
NIKOLAUS HARBOWI
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pengelolaan transportasi di Ibu Kota tak hanya sebatas integrasi seluruh moda angkutan umum, tetapi juga sistem pembayarannya. Dengan begitu, masyarakat akan semakin dimudahkan dalam setiap peralihan moda transportasi umum.
Pembahasan itu muncul dalam pertemuan tertutup sekitar satu jam antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Balai Kota Jakarta, Selasa (29/10/2019). Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut rapat terbatas soal integrasi pengelolaan transportasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo pada 8 Januari 2019.
Anies mengatakan, ke depan, moda transportasi, seperti kereta api, bus Transjakarta, dan angkutan umum lainnya, akan saling terintegrasi dalam satu sistem pembayaran. Selama ini, lanjutnya, sistem pembayaran melalui kartu Jak Lingko belum ada interkoneksi dengan transportasi umum yang dikelola oleh pemerintah pusat.
”Karena itu, tadi dibahas supaya pengguna kartu (Jak Lingko) itu bisa menggunakan kendaraan yang dikelola oleh pemerintah pusat. Jadi, nanti berada di dalam satu sistem yang sama sehingga pengguna, masyarakat, cukup dengan satu kartu bisa menggunakan semua angkutan umum,” ujar Anies.
Tim kecil telah dibentuk untuk merumuskan langkah-langkah integrasi pengelolaan transportasi umum tersebut. Tim berisikan Pemerintah DKI melalui badan usaha milik daerah (BUMD) dan BUMN.
Anies belum bisa memastikan target penyelesaian integrasi itu. Namun, dia meyakini, proses pengintegrasian akan berjalan cepat.
Sementara itu, Erick Thohir menyampaikan, interkoneksi sistem pembayaran sangat penting dalam upaya membangun ekosistem transportasi umum.
”Kadang-kadang (pengguna transportasi) berhenti di sini, mesti jalan, baru nyambung lagi, kartunya beda lagi. Nah, ini, kan, mesti di-clear-kan. Apalagi, Jakarta akan menjadi kota global,” kata Erick.
Ia menyerahkan seluruh perencanaan itu kepada Gubernur DKI. BUMN, lanjut Erick, hanya sebagai pendukung agar terbangun ekosistem yang sehat antara BUMN, BUMD, dan badan usaha milik swasta.
Regenerasi Jakarta
Program itu sebenarnya menjadi bagian dari Jakarta Urban Regeneration yang pernah dibahas oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla (periode 2014-2019) sejak Maret 2019. Pembahasan melibatkan antarmenteri dan lembaga serta Pemprov DKI, juga di tingkat teknis. Presiden, dalam rapat terbatas di Kompleks Istana, sebelumnya menyetujui Wapres Kalla menjadi pengarah proyek tersebut.
Proyek Jakarta Urban Regeneration direncanakan berlangsung pada 2019 hingga 2030. Salah satunya mencakup sistem terpadu moda transportasi MRT, LRT, dan bus Transjakarta.
Terkait dengan percepatan pembangunan dan penataan kawasan di Ibu Kota, sebelumnya juga dibahas untuk percepatan dalam mengatasi kemacetan di Jakarta dan sekitarnya.
Kalla menilai, integrasi seluruh moda angkutan umum mendesak dilakukan untuk mengatasi kemacetan yang kian parah di Ibu Kota dan daerah sekitar. Perluasan jangkauan angkutan umum juga penting ditingkatkan.
Apalagi, saat ini, DKI Jakarta telah memiliki dua moda transportasi baru, yakni MRT rute Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia dan LRT rute Kelapa Gading-Velodrom. Kedua moda itu melengkapi sejumlah angkutan umum yang ada, seperti bus Transjakarta dan KRL commuter line.
Beragamnya moda transportasi dan operatornya membutuhkan integrasi yang baik agar memudahkan pengguna angkutan umum dalam mobilitasnya.
”Semua (jalur MRT yang terbangun) sudah baik. Tinggal kita memutuskan untuk diperpanjang lagi, minimal 200 kilometer, hingga 10 tahun mendatang. Baru semua warga Jakarta terjamin transportasinya,” kata Wapres Kalla seusai menjajal MRT di Stasiun Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Rabu (20/2/2019) pagi (Kompas, 21/2/2019).