Presiden Pastikan Hunian Tetap Rampung 2020

KOMPAS/VIDELIS JEMALI

Presiden Joko Widodo didampingi pengurus Yayasan Buddha Tzu Chi meninjau hunian tetap untuk penyintas gempa, tsunami, dan likuefaksi di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (29/10/2019).

PALU, KOMPAS — Presiden Joko Widodo memastikan pembangunan hunian tetap untuk penyintas gempa, tsunami, dan likuefaksi di Sulawesi Tengah rampung pada 2020. Penyintas tidak bisa menunggu terlalu lama untuk mendapatkan hunian tetap tersebut.

Presiden menyampaikan hal itu seusai meninjau hunian tetap (huntap) yang dibangun Yayasan Buddha Tzu Chi di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulteng, Selasa (29/10/2019). Sebelum ke lokasi tersebut, Jokowi juga menyambangi lokasi pembangunan huntap lainnya di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu.

(Huntap) Ini, kan, ditunggu masyarakat yang terdampak gempa, tsunami. Jangan menunggu terlalu lama.

Dalam kunjungan itu, Presiden didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo.

”(Huntap) Ini, kan, ditunggu masyarakat yang terdampak gempa, tsunami. Jangan menunggu terlalu lama,” kata Presiden.

KOMPAS/VIDELIS JEMALI

Presiden Joko Widodo didampingi pengurus Yayasan Buddha Tzu Chi meninjau hunian tetap untuk penyintas gempa, tsunami, dan likuefaksi di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (29/10/2019).

Presiden menegaskan, sesuai laporan Menteri PUPR, huntap rampung pada 2020 sesuai tenggat waktu masa pemulihan Sulteng. Kementerian PUPR akan mulai membangun 500 huntap pada Desember 2019. Yayasan Buddha Tzu Chi memastikan merampungkan 2.000 huntap di Kota Palu dan Kabupaten Sigi pada April 2020.

”Memang kemarin tunggu agak lama karena ada proses lahan yang tak selesai-selesai. Bukan masalah konstruksi atau anggaran, tetapi lahan yang tak selesai-selesai. Namun, sudah diselesaikan gubernur dan wali kota,” kata Presiden.

Baca juga: Pemulihan Sulteng Masih Tersendat

Huntap disediakan untuk penyintas gempa, tsunami, dan likuefaksi yang terjadi 13 bulan lalu. Mereka direlokasi karena lokasi rumah mereka yang hancur atau hilang ditetapkan sebagai zona merah. Zona merah adalah kawasan terlarang untuk pembangunan hunian baru karena sangat rawan bencana. Total 11.700 huntap dibangun pemerintah untuk para penyintas yang saat ini tinggal di hunian sementara (huntara).

Pada kesempatan itu, Presiden mengapresiasi kerja cepat Yayasan Buddha Tzu Chi dengan pembangunan huntap tersebut. Kolaborasi antara pemerintah dan swasta harus dikembangkan dalam menghadapi bencana.

KOMPAS/VIDELIS JEMALI

Unit-unit huntap untuk penyintas gempa, tsunami, dan likuefaksi di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulteng, Selasa (29/10/2019).

Yayasan Buddha Tzu Chi tengah membangun sekitar 300 huntap di Kelurahan Tondo. Sekitar 80 unit sudah rampung dikerjakan. Hunian tersebut berukuran 6 meter x 6 meter atau tipe 36 di lahan seluas 150 meter persegi. Rumah terdiri dari 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 kamar mandi, dan dapur. Konstruksi utama rumah dari conwood, serat kayu bercampur beton.

Ketua Tim Tanggap Darurat Yayasan Buddha Tzu Chi Joe Riadi menyampaikan, di Palu, pihaknya membangun 1.500 huntap. Sebanyak 1.000 unit lainnya dibangun di Desa Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Pembangunan huntap di sana juga sudah dimulai. ”Kami menargetkan agar 2.500 huntap ini selesai dibangun pada Mei 2020,” ujarnya.

Terkait pembangunan hunian tetap yang dilakukan Kementerian PUPR, Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Sulteng Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto, beberapa waktu lalu, menyampaikan, target rampung pada 2020 bisa direalisasikan. Huntap yang dibangun dengan sistem bongkar-pasang (knock down) sehingga pengerjaannya lebih mudah dan tak membutuhkan waktu lama.

Terkait lahan, Wali Kota Palu Hidayat memastikan, kebutuhan lahan sudah dipastikan dari lahan hak guna bangunan (HGB). Pihaknya tinggal berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan hal itu.

Kepala Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang Kantor Wilayah Sulteng Andry Noviajandri, awal Oktober lalu, menyatakan, untuk Kota Palu, lahan yang sudah tersedia 138 hektar dari kebutuhan 228 hektar. Pihaknya akan menyediakan sisanya berdasarkan kebutuhan Kementerian PUPR yang membangun huntap.

Arjad (36), penyintas likuefaksi Kelurahan Petobo, Kota Palu, meragukan selesainya huntap setahun ke depan. Hal itu karena baru sangat sedikit hunian  yang mulai dibangun dalam setahun terakhir. ”Pemerintah sebaiknya mengomunikasikan dengan jujur perkembangan program pemulihan pascabencana, termasuk pengerjaan huntap, kepada penyintas,” ucapnya.

Baca juga: Likuefaksi Ancam Kota Besar Indonesia