Idham Azis Tawarkan Tujuh Program Prioritas

Calon tunggal Kepala Kepolisian Negara RI Komisaris Jenderal Idham Azis menjanjikan perbaikan di lembaga tersebut. Konsep perbaikan itu dituangkan dalam tujuh program prioritas.

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Anggota Komisi III DPR seusai berkunjung ke rumah dinas Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Idham Azis, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Calon tunggal Kepala Kepolisian Negara RI Komisaris Jenderal Idham Azis berjanji memperkuat program promoter Polri untuk menuju Indonesia maju. Janji itu termaktub dalam tujuh program prioritas jika dirinya menjabat Kepala Polri. Dia juga berkomitmen menuntaskan sejumlah kasus yang menjadi perhatian publik.

Ketujuh program prioritas itu ia sampaikan saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Idham menyatakan, ketujuh program tersebut diselaraskan dengan visi dan misi Presiden.

Pertama, mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Hal ini untuk menghadirkan anggota Polri berkualitas. Ada empat kegiatan di dalam program ini, antara lain proses perekrutan proaktif dengan prinsip betah berbasis informasi teknologi, pembenahan pola pendidikan dan pelatihan yang siap kerja, pembinaan karier berbasis meritokrasi dan kompetensi, serta peningkatan kesejahteraan.

Kedua, pemantapan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas). Hal ini berkaitan dengan belum maksimalnya kemampuan deteksi dini intelijen, masih terjadinya konflik sosial, unjuk rasa anarkistis, berkembangnya gerakan radikalisme, kebakaran hutan, dan tingginya angka kecelakaan lalu lintas.

Baca juga : Proses Politik di DPR Bakal Lancar

Program ini diturunkan ke dalam sembilan kegiatan: penguatan deteksi dini; penanganan konflik sosial; penanganan unjuk rasa; penanganan kebakaran hutan dan lahan; penanggulangan radikalisme; pemantapan keamanan, keselamatan ketertiban, dan kelancaran lalu lintas; peningkatan partisipasi masyarakat; pengamanan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020; serta pengamanan pekan olahraga nasional tahun 2020 di Papua.

Ketiga, penguatan penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan. Program ini untuk menangani kasus yang menjadi perhatian publik atau kasus-kasus yang tidak diselesaikan secara transparan akibat penyidik yang kurang profesional. Adapun kegiatan dari program ini ialah meningkatkan kualifikasi dan kompetensi penyidik, penanganan kasus yang menjadi perhatian publik, dan pemantapan manajemen penyidikan berbasis elektronik.

Keempat, pemantapan manajemen media. Hal ini dilakukan agar kerja Polri dapat diketahui dan dirasakan publik. Ini juga untuk mengatasi hoaks dan ujaran kebencian. Dalam pelaksanaannya, program ini diturunkan menjadi dua kegiatan: pengelolaan media arus utama dan media sosial.

Kelima, penguatan sinergi polisional. Dalam menjalankan tugas, Polri mutlak bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait. Untuk lebih mempererat kerja sama itu, Polri akan memantapkan kerja sama dan soliditas dengan TNI; memantapkan kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait; memperkuat kerja sama dengan penegak hukum lain, seperti Kejaksaan, Kehakiman, dan Komisi Pemberantasan Korupsi; pemantapan kerja sama dengan pemerintah daerah; pemantapan Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian Khusus, dan pasukan pengamanan masyarakat swakarsa; serta pemantapan kerja sama luar negeri.

Baca juga : Teruskan Upaya Perbaikan Citra Polri

Kompas/Heru Sri Kumoro

Calon Kepala Polri Komisaris Jenderal Idham Aziz menyimak pertanyaan anggota DPR saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di depan anggota Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (30/10/2019). Idham Aziz ditunjuk menjadi calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo, menggantikan Tito Karnavian. Tito Karnavian mengundurkan diri dari jabatan Kapolri setelah ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Menteri Dalam Negeri.

Keenam, penataan kelembagaan. Hal ini untuk menata dan memperkuat organisasi Polri serta meningkatkan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Polri yang lebih humanis. Hal ini dilaksanakan melalui dua kegiatan, yakni penguatan sistem dan organisasi serta penataan regulasi dan perubahan kultur.

Terakhir, penguatan pengawasan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Untuk itu, Polri akan memperkuat pengawasan internal dengan memperbaiki sistem pengaduan masyarakat secara online. Dari sisi eksternal, Polri akan menyempurnakan nota kesepahaman yang sudah dibuat antara Polri dengan Komisi Kepolisian Nasional dan Ombudsman.

”Tujuh program penguatan promoter ini akan diimplementasikan dengan cepat selama 14 bulan oleh satuan kerja Polri. Jika dilaksanakan dengan baik, akan diperoleh ketertiban dan keamanan yang selanjutnya mewujudkan Indonesia yang maju,” katanya.

Baca juga : Idham Azis Mempersiapkan Diri

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Komisaris Jenderal Idham Azis menyampaikan tujuh program prioritas saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Rabu (30/10/2019).

Selain tujuh program prioritas itu, Idham juga berkomitmen untuk mengamankan program pembangunan nasional, serta memantapkan soliditas internal dan soliditas bersama TNI. Ia juga berjanji akan mewujudkan Polri yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; menuntaskan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik; serta menyiapkan suksesi untuk pimpinan Polri selanjutnya.

Anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P, Arteria Dahlan, menilai, Idham Azis merupakan calon Kapolri yang laik. Ia dinilai akan cocok dengan Presiden. ”Secara personal, beliau memiliki karakter yang pas untuk figur Kapolri sekaligus karakter yang cocok dengan Pak Jokowi. Beliau rendah hati, irit dan efektif berbicara, dan tidak senang tampil, tapi justru memilih jalan pengabdian lain dengan kerja, kerja, dan kerja,” tuturnya.

Anggota Komisi III dari Fraksi PPP, Arsul Sani, menambahkan, Idham Azis harus melanjutkan kepemimpinan Polri sebelumnya. Selain itu, kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat harus diselesaikan. ”Ada kasus Novel Baswedan (penyiraman air keras), kasus penyelesaian kerusuhan Mei, dan kasus korupsi-korupsi yang gede,” katanya.