Jokowi: Hunian Tetap di Sulteng Rampung 2020

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Palu, Sulawesi Tengah, menghadirkan harapan akan kepastian pembangunan hunian tetap bagi penyintas bencana gempa, tsunami, dan likuefaksi.

KOMPAS/VIDELIS JEMALI

Presiden Joko Widodo didampingi pengurus Yayasan Buddha Tzu Chi meninjau rumah atau hunian tetap untuk penyintas gempa, tsunami, dan likuefaksi di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (29/10/2019). Sejauh ini baru Yayasan Buddha Tzu Chi yang mulai membangun hunian tetap. Pemerintah menargetkan total 11.700 hunian tetap rampung dibangun pada 2020.

PALU, KOMPAS— Presiden Joko Widodo memastikan pembangunan hunian tetap untuk penyintas gempa, tsunami, dan likuefaksi di Sulawesi Tengah rampung pada 2020. Target itu dapat dicapai karena masalah penyediaan lahan yang berlarut-larut sudah diselesaikan.

”(Hunian tetap) Ini, kan, ditunggu masyarakat yang terdampak gempa, tsunami. Jangan menunggu terlalu lama,” kata Presiden seusai meninjau hunian tetap (huntap) yang dibangun Yayasan Buddha Tzu Chi di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulteng, Selasa (29/10/2019). Presiden didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menhub Budi Karya Sumadi, Mensos Juliari Batubara, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo.

Presiden menegaskan, dari laporan Menteri PUPR, huntap ditargetkan rampung 2020 sesuai tenggat masa pemulihan Sulteng. Kementerian PUPR akan mulai membangun 500 huntap pada Desember 2019. Sementara Yayasan Buddha Tzu Chi memastikan merampungkan 2.000 huntap di Kota Palu dan Kabupaten Sigi pada April 2020.

Ini, kan, ditunggu masyarakat yang terdampak gempa, tsunami. Jangan menunggu terlalu lama.

”Memang kemarin tunggu agak lama karena ada proses lahan yang tak selesai-selesai. Bukan masalah konstruksi atau anggaran, tetapi lahan yang tak selesai-selesai. Tetapi, sudah diselesaikan oleh gubernur dan wali kota,” kata Presiden.

Huntap disediakan untuk penyintas gempa, tsunami, dan likuefaksi yang terjadi 13 bulan lalu. Mereka direlokasi karena lokasi rumahnya yang hancur merupakan zona merah atau terlarang untuk pembangunan hunian baru. Total 11.700 huntap dibangun pemerintah untuk penyintas yang kini tinggal di hunian sementara (huntara).

KOMPAS/VIDELIS JEMALI

Para pekerja mengecat dinding rumah atau hunian tetap (huntap) untuk penyintas gempa, tsunami, dan likuefaksi di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulteng, Selasa (29/10/2019).

Pada kesempatan itu, Presiden mengapresiasi kerja cepat Yayasan Buddha Tzu Chi dalam membangun huntap. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam menghadapi bencana dapat terus dikembangkan.

Terkait lahan, Wali Kota Palu Hidayat menyatakan, kebutuhan lahan sudah dipenuhi dari lahan hak guna bangunan. Pihaknya tinggal berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan hal itu.

Pemerintah sebaiknya mengomunikasikan dengan jujur perkembangan program pemulihan pascabencana.

Arjad (36), penyintas likuefaksi Kelurahan Petobo, Kota Palu, meragukan selesainya huntap setahun ke depan. Itu karena masih sangat sedikit huntap yang dibangun dalam setahun terakhir.

”Pemerintah sebaiknya mengomunikasikan dengan jujur perkembangan program pemulihan pascabencana, termasuk pengerjaan huntap, kepada penyintas,” ucapnya.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Presiden Joko Widodo saat mengunjungi korban gempa di Desa Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, pada Selasa (29/10/2019).

Kunjungi Maluku

Sebelumnya, Presiden mengunjungi korban gempa di Desa Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Selasa pagi. Saat berdialog dengan korban gempa, Presiden berjanji akan menambah anggaran pembangunan untuk Maluku, yang kini memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hanya Rp 3,3 triliun.

”Memang APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita ada keterbatasan, tetapi usulan yang disampaikan (terkait penambahan anggaran itu), saya akan telepon langsung ke Menteri Keuangan untuk bisa memberikan perhatian yang lebih untuk Provinsi Maluku,” kata Presiden.

Hingga kini, Maluku masih bercokol pada urutan keempat provinsi termiskin di Indonesia dengan angka kemiskinan 18 persen.

Hamzah Sangadji, tokoh masyarakat Maluku yang hadir dalam dialog itu, mengatakan, minimnya anggaran menyebabkan pembangunan Maluku berjalan lambat. Tantangan terbesar adalah wilayah kepulauan yang terdiri atas 1.340 pulau dengan jumlah pulau berpenghuni sekitar 300 pulau. Hingga kini, Maluku masih bercokol pada urutan keempat provinsi termiskin di Indonesia dengan angka kemiskinan 18 persen.

Dalam kesempatan itu, Presiden mengingatkan, Maluku merupakan daerah yang berisiko dilanda gempa dan tsunami. Oleh karena itu, masyarakat harus sadar sehingga dapat melakukan upaya mandiri untuk mengurangi risiko bencana. Mitigasi mandiri dapat dilakukan dengan membangun rumah tahan gempa.

Pada gempa 26 September lalu, 41 orang tewas, 355 luka-luka, dan 103.301 orang mengungsi. Selain itu, 2.717 rumah rusak berat, 3.317 rumah rusak sedang, dan 6.108 rumah rusak ringan.