Kembalikan Nilai Bangsa yang Beradab

KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Pendiri dan Koordinator Mufakat Budaya Indonesia Radhar Panca Dahana saat membuka acara Temu Nasional 2019 yang diselenggarakan Mufakat Budaya Indonesia di Jakarta, Selasa (29/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS – Sejatinya bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab. Namun, identitas bangsa tersebut semakin memudar salah satunya karena degradasi pada nilai kebudayaan Indonesia. Penyadaran kembali akan nilai bangsa yang beradab, berbudi pekerti luhur, serta mengedepankan sopan santun dan gotong royong harus dilakukan sebagai kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan di masyarakat.

Lunturnya keadaban bangsa terlihat dari hubungan antarmanusia yang tandus mulai dari hubungan terdekat dalam keluarga, sampai hubungan sosial dalam struktur ekonomi, hukum, pendidikan, dan politik. Nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila secara praktik tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melainkan hanya dimaknai sebagai produk hafalan.

“Kembalikan orientasi kita pada nilai-nilai luhur adat dan budaya Nusantara untuk memperkuat peradaban bangsa. Nilai-nilai yang menjadi identitas diri bangsa sudah terbukti relevan untuk selalu diterapkan. Bangsa lain mulai linglung mencari identitas diri, jangan sampai kita ikut linglung sementara kita sebenarnya punya nilai yang sangat kuat,” ujar Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Gianyar Bali, Ida Pedanda Gede Putra Kekeran seusai acara Temu Nasional 2019 Mufakat Budaya Indonesia (MBI) di Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Kegiatan Temu Nasional 2019 MBI telah menghasilkan rekomendasi terkait identifikasi penyebab dan persoalan yang terjadi di masyarakat saat ini. Sejumlah solusi pun telah disepakati oleh beberapa cendekiawan, rohaniawan, ilmuwan, dan budayawan yang hadir untuk disampaikan kepada para penyelenggara utama negara, mulai dari Presiden, DPR, MPR, kepolisian, dan TNI sampai para rektor perguruan tinggi.

KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Gianyar Bali, Ida Pedanda Gede Putra Kekeran

Terdapat lima persoalan pokok yang oleh sejumlah tokoh dinilai mengalami krisis budaya yang paling besar. Persoalan itu terkait dengan Papua, radikalisme, keunggulan sumber daya manusia, dunia baru dalam industri 4.0, serta adab dan budaya.

Menurut Ida Pedanda, nilai bangsa yang beradap itu ditunjukkan dari sikap sopan santun, penyabar, cerdas, bijaksana, kolektif dan kolegial, serta rasa kebersamaan dan gotong-royong yang kuat. Nilai-nilai yang sebenarnya telah tertuang dalam Pancasila tersebut harus diperkuat untuk menyatukan keragaman Indonesia.

Baca juga : Saat Ini Peradaban dan Budaya Indonesia di Titik Terendah

Budayawan yang juga pendiri dan koordinator MBI, Radhar Panca Dahana menambahkan, kebudayaan bangsa yang semakin terdegradasi bisa berdampak pada rusaknya kehidupan masyarakat. “Ketika budaya rusak, manusia tidak akan beradab lagi dan bisa merusak ekosistem. Padahal, ekosistem termasuk alam di sekitar kita ini adalah penyangga kehidupan sehingga ketika alam hancur, secara bersamaan spiritual manusia juga hancur,” katanya.

KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Budayawan yang juga pendiri dan koordinator MBI, Radhar Panca Dahana

Ia mengatakan, adab dan budaya adalah hal yang vital untuk meneguhkan keberadaan diri seseorang atau suatu bangsa. Adab dan budaya ini akan terhindar dari kemerosotan dan destruktif jika nilai yang tertanam di dalamnya terus dijadikan acuan dalam kehidupan masyarakat.

Untuk itu, sejumlah tokoh yang terlibat dalam Temu Nasional MBI mendorong agar pemerintah menyusun peta jalan keadaban dan budaya bangsa kehidupan yang berkelanjutan. Program bela budaya juga harus digalakkan sebagai bagian utama dalam terciptanya sistem pertahanan bangsa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Sejumlah tokoh yang terlibat dalam Temu Nasional MBI mendorong agar pemerintah menyusun peta jalan keadaban dan budaya bangsa kehidupan yang berkelanjutan

“Perlindungan menyeluruh melalui payung hukum yang kuat bagi keberadaan dan keberlangsungan budaya, termasuk adat dan tradisi lokal diperlukan terutama dalam upaya menghindari eksploitasi dan destruksi gerak industrialisasi yang semakin gencar,” tutur Radhar.