JAKARTA, KOMPAS – Partai Nasdem, dinilai oleh sesama rekan partai koalisinya, telah bermain dua kaki dengan menjajaki wacana kerja sama dengan Partai Keadilan Sejahtera. Langkah tersebut bahkan dianggap sebagai sebuah upaya persiapan menyongsong Pemilu Presiden 2024. Kondisi peta koalisi seperti saat ini tidak dapat dihindari akan berubah.
Wakil Sekjen PDI Perjuangan Arif Wibowo mengatakan bahwa kewajiban terpenting partai-partai pengusung Jokowi-Amin adalah mendukung pemerintahan yang sedang berjalan dalam menjalankan visi-misinya.
Untuk itu, kata Arif, PDIP sebagai partai utama koalisi pemerintahan, meminta semua partai koalisi untuk tetap menjaga komitmennya dalam mendukung pemerintah.
Politik dua kaki itu harus dihindari oleh setiap partai koalisi pendukung pemerintah. ... Komitmen itu ada loyalitas.
Arif menilai, sudah seharusnya setiap partai pengusung pemerintah, termasuk Nasdem, tidak melakukan manuver-manuver untuk meningkatkan daya tawar di dalam koalisi. Sebab, dari awal, setiap partai telah berkomitmen mendukung visi-misi Presiden.
“Politik dua kaki itu harus dihindari oleh setiap partai koalisi pendukung pemerintah. Namanya komitmen itu ada loyalitas,” kata Arif saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (31/10/2019).
Arif berpendapat seharusnya fungsi check and balance seharusnya dijalankan oleh partai-partai di luar pemerintah. Misalnya pun partai pemerintah menyampaikan kritik, kritiknya pun harus pada tataran teknis, bukan pada pokok-pokok kebijakan pemerintah.
Untuk itu, Arif menilai, Nasdem sebagai partai pengusung pemerintah tidak seharusnya ikut merengkuh fungsi pengawasan yang sepatutnya dilakukan oleh partai-partai di luar pemerintahan.
Sekretaris Fraksi Nasdem Saan Mustofa membantah pandangan bahwa manuver kerja sama dengan PKS bertujuan untuk meningkatkan posisi tawar di dalam koalisi pendukung pemerintah.
Nasdem, kata Saan, tidak kecewa dengan keputusan Jokowi untuk memasukkan Gerindra menjadi anggota koalisi pendukung pemerintahan dan memberikan dua posisi menteri di dalam kabinet Indonesia Maju.
Saan mengatakan bahwa langkah Nasdem mengambil posisi ‘mitra konstruktif’ di parlemen adalah upaya untuk turut memastikan pemerintahan Jokowi lima tahun mendatang berjalan dengan baik.
“Kami memberikan kritik bukan dalam rangka meningkatkan daya tawar. Karena kami dari awal mendukung Pak Jokowi tanpa syarat dan tidak mau membebani,” kata Saan.
Koalisi baru
Berbeda dengan PDIP, sikap yang berbeda ditunjukkan oleh partai anggota lain koalisi pemerintahan, Golkar. Sekjen Golkar Lodewijk F Paulus mengakui memahami dasar alasan manuver penjajakan Nasdem dengan PKS.
Lodewijk menilai, langkah Nasdem tersebut merupakan hal yang wajar, mengingat Pemilu 2024 adalah ‘pasar bebas’, tanpa adanya calon presiden petahana. Menurut Lodewijk, secara alamiah para partai akan segera menjajaki wacana pembentukan koalisi-koalisi baru untuk menyongsong Pemilu 2024.
Menurut Lodewijk, kelak, kemunculan poros-poros baru ataupun koalisi baru tidak dapat dihindari. “Tinggal lihat, berapa lama lagi koalisi ini akan bertahan,” kata Lodewijk.
Bahkan menurut dia, tidak tertutup kemungkinan Golkar juga akan menjajaki pembentukan koalisi baru. Peta politik lima tahun mendatang akan menjadi sangat cair dan dinamis dengan pergerakan partai menjajaki peluang-peluang kerjasama untuk 2024.
Tinggal lihat, berapa lama lagi koalisi ini akan bertahan.
Meski demikian, Lodewijk memastikan bahwa partainya akan berkonsentrasi untuk membangun platform ekonomi yang menjadi fokus pembangunan lima tahun mendatang.
Terlebih lagi, Golkar menempatkan dua dari tiga kadernya di Kabinet Indonesia Maju di posisi kementerian bidang ekonomi; Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian dan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian.
“Nah kami tentunya kami akan fokus mendukung pemerintah untuk menstabilkan masalah ekonomi. Nanti setelah itu kita lihatlah konstelasi politik ke depan,” kata Lodewijk.
Ketua DPP Gerindra Desmond J Mahesa pun berpendapat bahwa Nasdem sedang menjajaki koalisi dengan PKS untuk 2024, bukan kerja sama pengawasan pemerintah di DPR.
Sebab, menurut dia, Nasdem memahami bahwa ke depannya, PDIP akan membangun koalisi dengan Gerindra. “Mereka paham akan hal ini, lalu mereka bangun koalisi juga dengan PKS,” kata Desmond.