Pemerintah Siap Fasilitasi Gudang untuk Ekspor UMKM
omitmen pemerintah untuk mendongkrak ekspor produk dari pelakuUMKM berpotensi terwujud melalui fasilitas gudang. Agar fasilitas ini termanfaatkan secara optimal, swasta dapat membantu proses kurasi produk.
Oleh
MARIA PASCHALIA JUDITH JUSTIARI
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS - Komitmen pemerintah untuk mendongkrak ekspor produk dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM berpotensi terwujud melalui fasilitas gudang. Agar fasilitas ini termanfaatkan secara optimal, swasta dapat membantu proses kurasi produk.
Menurut Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, dan Menengah Teten Masduki, pemerintah dapat menopang ekspor produk UMKM melalui fasilitas gudang. "Iya (bisa terealisasi tahun depan), asalkan Presiden yang \'ketok\'. UMKM yang ekspor bisa sewa gudang dengan murah," katanya saat ditemui setelah pembukaan musyawarah nasional Himpunan Penyewa Pusat Belanja Indonesia (Hippindo) di JIEXPO, Jakarta, Kamis (31/10/2019).
Berdasarkan yang dihimpun Komite Ekonomi dan Industri Nasional, kontribusi UMKM terhadap ekspor Indonesia mencapai 15,8 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan Malaysia (19 persen), Vietnam (20 persen), Filipina (20 persen), dan Thailand (29,5 persen).
Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Benny Soetrisno berpendapat, pasar yang paling memungkinkan dijajaki untuk ekspor produk UMKM ialah negara-negara di Asia Tenggara. Oleh sebab itu, analisis kebutuhan pasar di negara-negara tersebut beserta produk-produk UMKM potensial Indonesia dibutuhkan saat ini.
Contohnya, Filipina yang membutuhkan kopi dan bisa disuplai oleh Indonesia. Kopi yang diproduksi oleh UMKM domestik dapat menyasar pasar tersebut.
Selain itu, Benny berpendapat, negara-negara yang sudah menjadi tujuan ekspor sejumlah perusahaan besar dapat menjadi sasaran bagi produk UMKM. Adapun produk-produk UMKM potensial ekspor ialah, kerajinan tangan yang fungsional, sepatu, tekstil dan garmen, serta makanan dan minuman.
Dalam hal kelayakan dan kelaikan produk di negara tujuan ekspor, Benny berpendapat, swasta dan pelaku usaha siap membantu untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaku UMKM. Namun, pihaknya membutuhkan informasi pemerintah yang menghimpun data dari perwakilan di negara-negara tujuan ekspor terkait standar kualitas, mutu, kandungan, pengemasan, dan label yang berlaku.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pengamanan Pasar Kementerian Perdagangan Sutriono Edi mengatakan, pemerintah mengandalkan promosi, terutama di 45 negara yang ada perwakilannya. Salah satu caranya ialah, membawa produk UMKM ke pameran internasional.
Sutriono menambahkan, pihaknya akan mendorong ekspansi pelaku ritel di luar negeri. Ekspansi ini dapat turut membuka akses pasar bagi ekspor produk UMKM. Produk-produk itu setidaknya dapat dijual di gerai ritel yang berada di luar negeri.
UMKM prioritas
Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan, pihaknya siap membawa produk-produk UMKM melalui ritel. "Kelompok UMKM yang telah memiliki branding (citra) dan engagement kuat di dalam negeri menjadi prioritas. Tujuannya, untuk mengangkat kelompok UMKM yang belum memiliki branding namun bergantung dari produksi UMKM dengan branding kuat tersebut," tuturnya.
Saat ini, Budihardjo mengatakan, mayoritas pemilik merk dan jenama besar melibatkan UMKM sebagai pemasok. Contohnya, garmen. Pelaku UMKM memproduksi baju atau celana dan dipasok ke sejumlah perusahaan garmen besar yang memiliki jenama atau merk dagang.
Namun, Budihardjo berpendapat, UMKM pemasok tersebut berpeluang untuk ekspor asalkan dapat membangun citra yang kuat dan memenuhi standar pasar dalam negeri. Oleh sebab itu, UMKM yang sudah memiliki citra kuat dan memenuhi standar perlu didorong untuk ekspor terlebih dahulu agar proses pengembangannya berlangsung efektif dan efisien.