DPR Amerika Serikat menyetujui tata proses pemakzulan Donald Trump sebagai presiden negara itu. Proses pemeriksaan akan dibuat terbuka.
Oleh
kris mada
·3 menit baca
REUTERS / JIM BOURG TPX GAMBAR HARI INI
Presiden AS Donald Trump
WASHINGTON, JUMAT — DPR Amerika Serikat menyetujui tata proses pemakzulan Donald Trump sebagai presiden negara itu. Proses pemeriksaan akan dibuat terbuka.
Persetujuan didapat setelah pemungutan suara di DPR AS pada Kamis (31/10/2019) siang waktu Washington atau Jumat dini hari. Sebanyak 232 anggota DPR AS setuju tata tertib proses pemeriksaan yang dapat berujung pada pemakzulan Trump. Seluruh fraksi Republik, partai yang mengusung Trump dalam pemilihan presiden, menentang tata tertib itu.
Selain itu, dua dari 233 anggota fraksi Demokrat juga menentang tata tertib itu. Politisi Demokrat yang menolak adalah Jeff van Drew dari New Jersey dan Collin Peterson dari Minnesota. Mereka sedang berusaha mempertahankan kursi dalam pemilu mendatang. Daerah pemilihan mereka banyak pendukung Republik.
Dalam tata tertib baru, proses penyelidikan akan dibuat terbuka. Sebelumnya, proses penyelidikan berlangsung tertutup.
POOL/AFP/WIN MCNAMEE
Dewan Perwakilan Rakyat AS memberikan suara pada resolusi meresmikan penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden AS Donald Trump, Kamis (31/10/2019), di Washington, DC.
Persetujuan tata tertib itu adalah babak penting dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran oleh Trump. Dengan tata tertib itu, parlemen dapat memulai proses penyelidikan yang dapat berujung pada pemakzulan Trump.
Fraksi Republik menuding penyelidikan itu bagian dari upaya Demokrat menjegal Trump dari pemilu 2020. ”Demokrat mencoba memakzulkan presiden karena takut tidak bisa mengalahkan beliau lewat kotak suara,” kata Ketua Fraksi Republik di DPR AS Kevin McCarthy.
MANDEL NGAN / AFP
Ketua Fraksi Partai Republik di DPR AS Kevin McCarthy saat berbicara dalam konferensi pers mengenai proses pemakzulan di Ruang Rayburn, US Capitol di Washington, DC, Kamis (31/10/2019).
Tidak tergesa
Fraksi Demokrat menjaga agar proses penyelidikan tidak segera menyimpulkan pemakzulan Trump. Untuk sementara ini, fokus penyelidikan adalah untuk mengetahui Trump melanggar hukum atau tidak dalam kasus telepon Ukraina.
Kasus itu bermula dari telepon Trump kepada Presiden Ukraina Voldymyr Zelenskiy pada Juni 2019. Trump meminta Zelenksiy menyelidiki Joe Biden dan putranya, Hunter Biden. Trump ingin tahu apakah Hunter Biden melakukan pelanggaran selama menjadi pejabat di perusahaan gas Ukraina.
Ia juga ingin Ukraina mencari tahu apakah Joe Biden menggunakan kewenangannya sebagai Wakil Presiden AS untuk mengintervensi proses hukum atas Hunter Biden di Ukraina. Kini, Joe sedang berusaha menjadi calon presiden yang akan diusung Demokrat dalam pemilu 2020. Sejumlah jajak pendapat menunjukkan elektabilitas Biden cukup tinggi.
Dalam sejumlah pemeriksaan di DPR sebelum ini, terungkap bahwa Trump meminta bantuan bernilai ratusan juta dollar AS untuk Ukraina ditunda. Perintah itu diberikan beberapa hari sebelum Trump menelepon Zelenskiy.
Undang-undang AS melarang peserta pemilu meminta dan atau menerima bantuan asing dalam bentuk apa pun apabila terkait proses pemilu. Jika permintaan Trump kepada Zelenskiy dapat dibuktikan melanggar aturan itu, ia berpeluang dimakzulkan.
Namun, proses pemakzulan disebut tidak akan mudah. Proses itu harus dibahas di Kongres. Untuk bisa dibahas di kongres, harus ada persetujuan dari sedikitnya 67 senator AS. Padahal, Demokrat hanya punya 45 senator. Sebaliknya, Republik menduduki 53 dari 100 kursi senat. Sisa dua kursi lain diduduki senator perseorangan.
Di kongres, lembaga setara MPR di Indonesia, pemakzulan harus disetujui oleh sedikitnya 357 anggota kongres. Padahal, Demokrat hanya punya total 278 kursi di kongres. Kursi itu berasal dari 233 anggota DPR dan 45 senator. (AP/REUTERS)
