JAKARTA, KOMPAS —Pada masa tugas yang akan berlangsung sekitar 14 bulan, Kepala Polri Jenderal (Pol) Idham Azis menghadapi tantangan yang tak ringan untuk memperbaiki pelayanan kepolisian kepada publik, sekaligus menuntaskan kasus yang menjadi perhatian masyarakat. Pada saat bersamaan, Idham perlu pula menyiapkan cetak biru kebijakan Polri pada masa mendatang untuk menjamin kesinambungan perbaikan.
Idham dilantik menjadi Kepala Polri oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat (1/11/2019). Ia menggantikan Jenderal (Pol Purn) Tito Karnavian. Seusai pelantikan, Idham, yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, mendapat kenaikan pangkat dari komisaris jenderal menjadi jenderal. Ia akan menjadi Kepala Polri selama 14 bulan. Akhir Januari 2021, Idham memasuki usia pensiun.
Idham Azis menghadapi tantangan yang tak ringan untuk memperbaiki pelayanan kepolisian kepada publik.
Idham memimpin Polri di tengah tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja lembaga itu cukup tinggi, tetapi cenderung turun. Survei Kepemimpinan Nasional yang dilakukan Litbang Kompas pada Oktober 2019 menunjukkan 66,8 persen responden menjawab kinerja Polri baik. Survei tersebut melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi dengan margin of error 2,83 persen. Namun, persentase responden yang menjawab baik itu lebih rendah daripada survei serupa pada Oktober 2018 yang mencapai 72 persen.
Program kerja
Seusai dilantik menjadi Kepala Polri, Idham mengatakan, Presiden Jokowi berpesan agar ia bekerja, bekerja, dan bekerja. ”Untuk program, sudah saya paparkan pada fit and proper test (di Komisi III DPR, Rabu). Secara cepat akan saya tindak lanjuti setelah serah terima jabatan 6 November,” katanya.
Saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Idham memaparkan tujuh program prioritas, yaitu mewujudkan sumber daya manusia unggul, penataan kelembagaan, pemantapan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan, penguatan pengawasan, penguatan sinergi polisional, serta manajemen media. Program itu tak jauh berbeda dari program Tito.
Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia Edi Hasibuan, ada tiga tantangan utama yang harus menjadi fokus Idham, yakni penguatan sumber daya manusia, penegakan hukum yang berkeadilan, dan penguatan pengawasan internal.
Ketiga tantangan itu berkaitan erat dengan langkah Polri menjawab ekspektasi publik. ”Publik menginginkan kerja kepolisian yang nyata dan kehadiran Polri yang terasa langsung di tengah masyarakat,” ujar Edi.
Sementara itu, Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Muradi mengingatkan, selain melanjutkan program Tito yang belum rampung, Idham perlu menyiapkan cetak biru kebijakan Polri pada masa mendatang. Hal ini diperlukan agar Kapolri berikutnya bisa langsung menjalankan kebijakan baru tanpa terbebani pekerjaan rumah yang belum tuntas.
Kasus Novel
Muradi juga mengingatkan, Idham harus mampu menuntaskan kasus yang menyita perhatian publik, misalnya penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan.
Terkait kasus Novel, Presiden Jokowi memberi waktu sebulan kepada Idham untuk menyelesaikan pengusutannya. ”Tadi (seusai pelantikan) sudah saya sampaikan kepada Kapolri yang baru. Saya beri waktu sampai awal Desember (2019),” kata Presiden.
Ada hal-hal yang sangat signifikan, tolong digarisbawahi. Sangat signifikan yang sudah kami dapat
Di tempat terpisah, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Mohammad Iqbal mengatakan, Idham akan segera menunjuk Kepala Badan Reserse Kriminal Polri baru dan memerintahkannya menuntaskan kasus Novel.
Iqbal juga menjelaskan, tim teknis terus bekerja optimal untuk mengungkap kasus tersebut. ”Ada hal-hal yang sangat signifikan, tolong digarisbawahi. Sangat signifikan yang sudah kami dapat,” kata Iqbal.
Kemarin, setelah dilantik, Idham mengunjungi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di kantor Panglima TNI di Jakarta. Iqbal menyampaikan, kunjungan itu menunjukkan komitmen kuat Kapolri untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan TNI.