Warga AS Dukung Pemakzulan Trump

DPR AS mengesahkan tata tertib penyelidikan dugaan pelanggaran oleh Donald Trump dalam kasus telepon ke Ukraina. Jika terbukti melanggar hukum, Trump berpeluang dimakzulkan.

REUTERS/SIPHIWE SIBEKO

Seorang aktivis membawa spanduk kecil mendukung pemakzulan Presiden Donald Trump di depan Gedung Capitol di Washington, AS, Kamis (31/10/2019).

WASHINGTON, JUMAT - Warga Amerika Serikat mendukung penyelidikan terbuka oleh DPR AS terhadap Donald Trump. Banyak pula warga mendukung pemakzulan Trump.

Jajak pendapat oleh Washington Post, ABC, dan Langer Research Associates itu diumumkan pada Jumat (1/11). Hasil sigi disiarkan sehari setelah DPR AS mengesahkan tata tertib penyelidikan terhadap Trump. Dalam pemungutan suara pada Kamis (31/10/2019) siang waktu Washington atau Jumat dini hari WIB, 232 dari 431 anggota DPR menyetujui tata tertib penyelidikan. Seluruh 197 anggota fraksi Republik dan 2 anggota fraksi Demokrat menolak tata tertib itu.

Dalam sigi ditemukan, 49 persen responden mendukung pemakzulan. Bahkan, 18 persen responden yang mengidentifikasi sebagai konstituen Republik, partai pengusung Trump di pemilu, juga mendukung pemakzulan. Sebagai perbandingan, tidak sampai 25 persen responden mendukung pemakzulan Bill Clinton pada dekade 1990-an.

49 persen responden mendukung pemakzulan.

Jajak pendapat ABC/Washington Post juga mengungkap, 69 persen responden ingin penyelidikan oleh DPR dan Kongres AS dilakukan secara terbuka. Sementara 55 persen responden menilai Trump bersalah dalam urusan telepon Ukraina.

Kasus itu bermula dari telepon Trump kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Juni 2019. Trump meminta Zelensky menyelidiki Joe Biden dan putranya, Hunter Biden. Trump ingin tahu apakah Hunter Biden melakukan pelanggaran selama menjadi pejabat di perusahaan gas Ukraina. Ia juga ingin Ukraina mencari tahu apakah Joe Biden menggunakan kewenangannya sebagai Wakil Presiden AS untuk mengintervensi proses hukum atas Hunter Biden di Ukraina.

REUTERS/DAVID BECKER

Kandidat presiden AS dari Partai Demokrat dan mantan Wakil Presiden Joe Biden berbicara di sebuah acara komunitas di Las Vegas, Nevada, AS, 27 September 2019.

Kini, Joe sedang berusaha menjadi calon presiden yang akan diusung Demokrat pada pemilu 2020. Sejumlah jajak pendapat menunjukkan elektabilitas Biden cukup tinggi. Permintaan kepada Zelensky diduga sebagai upaya menjegal Biden. Oleh karena itu, DPR AS menyelidiki skandal itu. Fraksi Demokrat menjaga agar proses penyelidikan tidak tergesa menyimpulkan pemakzulan.

Penyelidikan akan fokus menemukan apakah Trump meminta atau menerima bantuan asing dalam pemilu AS. Dalam hukum AS, siapa pun dilarang menerima atau meminta bantuan asing yang dapat memengaruhi pemilu. DPR juga akan memeriksa apakah keputusan Trump menunda pencairan bantuan militer 391 juta dollar AS untuk Ukraina adalah cara menekan Zelensky agar mau menyelidiki Biden.

Kongres

Jika penyelidikan menyimpulkan ada pelanggaran, Trump bisa diusulkan untuk dimakzulkan. Walakin, proses pemakzulan disebut tidak akan mudah. Proses itu harus dibahas di Kongres. Untuk bisa dibahas di kongres, harus ada persetujuan dari sedikitnya 67 senator AS. Padahal, Demokrat hanya punya 45 senator. Sebaliknya, Republik menduduki 53 dari 100 kursi senat. Sisa dua kursi lain diduduki senator perseorangan.

Di kongres, lembaga setara MPR di Indonesia, pemakzulan harus disetujui sedikitnya 357 anggota kongres. Padahal, Demokrat hanya punya total 278 kursi di kongres. Kursi itu berasal dari 233 anggota DPR dan 45 senator.

POOL/AFP/WIN MCNAMEE

Dewan Perwakilan Rakyat AS memberikan suara pada resolusi meresmikan penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden AS Donald Trump, Kamis (31/10/2019), di Washington, DC.

Selain itu, tidak semua anggota fraksi Demokrat benar-benar mendukung proses pemakzulan. Salah satunya Josh Gottheimer dari daerah pemilihan New Jersey. ”Hal terpenting adalah melayani kepentingan konstituen di dapil, seperti pemangkasan pajak, pembelaan terhadap veteran dan aparat yang masih bertugas, serta layanan kesehatan berbiaya terjangkau. Pemakzulan presiden tidak termasuk,” ujarnya.

Bahkan, Jeff van Drew—yang juga mewakili konstituen Demokrat di New Jersey—tidak mendukung tata tertib penyelidikan. Ia salah satu dari dua anggota fraksi Demokrat yang tidak mendukung tata tertib itu. Bersama Colling Peterson dari Minnesota, Van Drew sedang berkonsentrasi mengamankan kursi dalam pemilu mendatang. Dapil mereka sama-sama didominasi konstituen Republik.

Demokrat mencoba memakzulkan presiden karena takut tidak bisa mengalahkan beliau lewat kotak suara.

Fraksi Republik menuding penyelidikan itu bagian dari upaya Demokrat menjegal Trump dari pemilu 2020.

”Demokrat mencoba memakzulkan presiden karena takut tidak bisa mengalahkan beliau lewat kotak suara,” kata Ketua Fraksi Republik di DPR AS Kevin McCarthy.

Ia menyebut Demokrat menyia-nyiakan status mayoritas di DPR dengan penyelidikan itu.(AP/REUTERS)