”My Name is Bon”

Wajah ganteng Daniel Craig bertubi muncul saat membuka beberapa grup percakapan sepekan ini. Sempat terpikir ini pasti semacam teaser untuk seri film agen 007 terbaru tahun depan.

KOMPAS/IRENE SARWINDANINGRUM

Pemimpin Komisi D DPRD DKI Jakarta dan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yusmada Faizal dalam rapat kecil seusai pembahasan anggaran yang dihentikan di Komisi D DPRD DKI Jakarta, Senin (28/10/2019).

Sekelumit teks menyertai gambar itu. ”My name is Bon. Aica Aibon”. Seketika terkekeh membacanya. Parodi gambar serupa banyak bermunculan mencatut banyak tokoh lain. Lumayan, senam pipi alias terbahak-bahak jadinya.

Senyum dan tawa itu tak berlangsung lama. Lama-lama justru makin kepikiran. Satir warga menyoal beberapa angka anggaran yang ada dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPS DKI Jakarta 2020 itu menyedihkan.

Jika pun benar angka-angka dalam rancangan KUA-PPAS itu baru anggaran sementara, jumlah totalnya yang mencapai triliunan rupiah tetap menjadi rujukan pendanaan pembangunan DKI tahun depan. Padahal, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah lebih dulu mewanti-wanti agar semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) makin efisien dalam menyusun anggaran. Tidak boleh ada pemborosan, seperti duplikasi pengadaan barang dan proyek.

Baca juga: Anggaran DKI Buruk

Dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, ada tahapan panjang perencanaan penganggaran daerah. Ada rencana kerja perangkat daerah (RKPD), rancangan KUA-PPS, lalu pembahasan dengan DPRD untuk menjadi KUA-PPS. Dari KUA-PPS masuk ke Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Dilanjutkan pembahasan, penyisiran, dan evaluasi RKA-SKPD sebelum menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tanpa peduli siapa pencuri panggung dalam pengungkapan jumlah rupiah tak masuk akal dalam rancangan KUA-PPS, publik tetap diuntungkan karena bisa menangkap masih ada kesan main-main dalam penyusunan anggaran di Ibu Kota.

Tanpa peduli siapa pencuri panggung dalam pengungkapan jumlah rupiah tak masuk akal dalam rancangan KUA-PPS, publik tetap diuntungkan karena bisa menangkap masih ada kesan main-main dalam penyusunan anggaran di Ibu Kota.

Di saat kondisi ekonomi global dan dalam negeri yang tak sepenuhnya stabil, setiap kebijakan dan program pembangunan di tingkat pusat dan daerah bakal berimbas pada berapa banyak anggaran diserap. Anggaran yang sumbernya sebagian berasal dari pajak, uang hasil keringat rakyat.

Baca juga: Dua Pejabat DKI Mundur di Tengah Pembahasan Anggaran

Ketika mata anggaran lem aibon senilai Rp 82,8 miliar dan influencer Rp 5 miliar dihapus dari rancangan KUA-PPS, tidak serta merta membuat lega. Mundurnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Wirawan dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Edy Junaedi, terkait isu rancangan KUA-PPS atau tidak, juga belum membuat publik lebih tenang.

Jangan-jangan ada mata anggaran lain yang tak jelas dan terlewat dari penyisiran. Potensi korupsi masih ada di depan mata.

Menjaga transparansi anggaran yang akan mengembalikan kepercayaan publik. Memperbaiki dan memperkecil potensi kesalahan dari sistem yang ada lebih baik daripada mengganti, apalagi kembali ke sistem lama. Jangan sampai, ya, Bon.