Empat Tahun ke Depan Kalbar Ditargetkan Memiliki 425 Desa Mandiri
Dalam empat tahun kedepan Kalimantan Barat ditargetkan memiliki 425 desa mandiri. Hal itu dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan di desa, salah satunya kemiskinan.
Oleh
EMANUEL EDI SAPUTRA
·3 menit baca
PONTIANAK, KOMPAS — Dalam empat tahun ke depan, Kalimantan Barat ditargetkan memiliki 425 desa mandiri. Hal itu dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan di desa, salah satunya kemiskinan. Untuk mencapai itu, segenap potensi dikerahkan dan desa terus didorong berinovasi.
Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, dalam Rapat Koordinasi Inovasi Desa, Senin (4/11/2019), menuturkan, tahun lalu dari 2.031 desa di Kalbar, hanya ada satu desa mandiri. Desa maju 53 dan desa berkembang 372. Kemudian desa tertinggal dan sangat tertinggal 1.605.
”Target saya empat tahun ke depan ada 425 desa mandiri. Desa bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Tahun ini sudah ada 87 desa mandiri, 188 desa maju dan 767 berkembang. Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Kayong Utara sudah tidak ada lagi desa sangat tertinggal,” ujarnya.
Di Indonesia, desa mandiri ada sekitar 834 dari sekitar 79.934 total desa di Indonesia. Kalbar menyumbang 87 desa mandiri. Kalbar sudah berkontribusi bagaimana membangun desa mandiri.
”Target saya empat tahun ke depan ada 425 desa mandiri. Desa bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Tahun ini sudah ada 87 desa mandiri, 188 desa maju dan 767 berkembang. Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Kayong Utara sudah tidak ada lagi desa sangat tertinggal,” ujar Sutarmidji
Untuk mewujudkan target pembentukan desa mandiri tidak bisa hanya mengandalkan dana desa. Untuk mengangkat status satu desa dari sangat tertinggal ke mandiri memerlukan biaya berkisar Rp 20 miliar-Rp 30 miliar. Maka, perlu puluhan tahun mengubah status desa jika hanya mengandalkan dana desa.
”Maka, di Kalbar melibatkan pemangku kebijakan lainnya, khususnya TNI-Polri, untuk ambil bagian di beberapa indikator desa mandiri dari 52 total indikator yang ada. Indikator yang mereka tangani yang relevan dengan tugasnya,” kata Sutarmidji.
Selain itu, ada pembagian tugas antara desa melalui dana desa, kabupaten dan provinsi. Dari 52 indikator ada 17 indikator yang relatif ringan ditangani dengan dana desa, 15 indikator oleh kabupaten. Kemudian, sisanya ditangani dengan dana provinsi.
”Pembangunan desa ini agar masyarakat tidak berbondong-bondong ke kota terus. Para sarjana juga didorong untuk ke desa membangun desa memberikan kontribusi untuk pembangunan desa,” paparnya.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Provinsi Kalbar Aminuddin menuturkan, desa-desa di Kalbar terus didorong berinovasi. Inovasi itu dievaluasi untuk melihat, apakah sudah berdampak pada masyarakat atau belum.
Sejauh ini ada beberapa desa yang inovasinya masuk bursa inovasi desa. Desa Melana, di Kabupaten Melawi, misalnya, yang berinovasi berupa sarana olahraga terintegrasi dengan taman bacaan dan pendidikan anak usia dini.
Kemudian, Desa Tri Gadu di Kabupaten Sambas merintis jalan baru ekonomi perempuan tani melalui pelatihan membuat bola kaki. Ada juga Desa Benua Kencana, Kabupten Sintang yang diberi nama anak pedalaman mengejar mimpi, yakni integrasi rumah tinggal anak dengan sanggar kreatif dan perpustakaan.
Di Desa Rasau Jaya III, Kabupaten Kubu Raya, ada inovasi merevitalisasi parit menjadi sebuah taman dengan taman bunga di sekitarnya. Taman yang disebut Rajati Garden itu berdampak pada ekonomi masyarakat di sekitarnya. Muncul usaha warung warga di sekitarnya.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menuturkan, pembangunan desa perlu terus dilakukan untuk mengatasi kemiskinan yang berada di desa. ”Jika kemiskinan di desa bisa diatasi, akan berdampak signifikan dalam mengurangi kemiskinan secara umum,” ujarnya.
Penanganan kemiskinan penting karena kemiskinan juga bisa mengakibatkan radikalisme. Maka, semakin banyak potensi yang bisa dikerahkan untuk membantu membangun desa semakin baik.
Panglima Komando Daerah Militer XII/Tanjungpura Mayor Jenderal Muhammad Nur Rahmad menuturkan, kontribusi Kodam dalam pembentukan desa mandiri di Kalbar ada yang fisik dan nonfisik. Kontribusi yang fisik, misalnya pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus. Kemudian yang nonfisik, misalnya penyuluhan bela negara dan pencegahan radikalisme.
Kepala Kepolisian Daerah Kalbar Inspektur Jenderal Didi Haryono menuturkan, Polda Kalbar berkontribusi, misalnya dalam aspek sosial dan keamanan. Polda dan jajarannya membangun pos keamanan keliling yang sesuai dengan kondisi masing-masing.
Hal itu upaya untuk mengatasi masalah keamanan di desa termasuk penyuluhan bahaya narkoba. Kemudian, kegiatan mendeteksi potensi bencana di desa-desa serta proses evakuasi jika terjadi bencana.