JAKARTA, KOMPAS — Revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mendesak dilakukan untuk memastikan dilindunginya hak memilih dan dipilih warga negara. Hal ini terutama jika dikaitkan dengan syarat penggunaan KTP elektronik untuk dukungan sebagai calon perseorangan ataupun terdaftar sebagai [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses