logo Kompas.id
UtamaDPR-Pemerintah Belum Sepakat
Iklan

DPR-Pemerintah Belum Sepakat

Oleh
AGE dan DVD
· 3 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/HbHJqMVyod-OqeC1uPefMYZvjRs=/1024x576/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2F20191017_ENGLISH-SURVEI-KEPEMIMPINAN-JOKOWI-JK_B_web_1571321052.jpg
KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pertemuan antara Pimpinan DPR, Ketua Fraksi DPR, dan Pimpinan Komisi III DPR dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9/2019). Pertemuan tersebut untuk membahasa sejumlah isu, salah satunya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Kata sepakat soal kelanjutan pembahasan RKUHP belum diperoleh. Pemerintah dan sejumlah fraksi di DPR ingin RKUHP tak perlu dibahas ulang secara total, cukup sejumlah pasal saja. Namun, ada pula yang ingin langsung disahkan.

JAKARTA, KOMPAS - Nasib Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana masih menggantung. Pandangan Dewan Perwakilan Rakyat serta pemerintah masih terbelah, antara membuka kembali ruang pembahasan terhadap pasal-pasal yang kontroversial atau langsung mengesahkan RUU problematik itu menjadi undang-undang.

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000