Pemerintah Atasi Pengangguran

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ribuan buruh dan mahasiswa berunjuk rasa memperingati Hari Sumpah Pemuda di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta, Senin (28/10/2019). Mereka menuntut revisi UU KPK dan menolak RUU KUHP. Demonstrasi berjalan tertib.

JAKARTA, KOMPAS--Pemerintah menargetkan tingkat pengangguran terbuka turun ke di kisaran 4,0-4,6 persen pada lima tahun mendatang. Untuk mencapai target itu, diperlukan kerja keras dan dukungan anggaran untuk pelatihan vokasional.

Target menurunkan tingkat pengangguran terbuka ke kisaran 4,0-4,6 persen tercantum dalam Rancangan Teknokratik Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka per Februari 2019 sebesar 5,01 persen.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, di sela-sela rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR, Senin (4/11/2019), di Jakarta, menyampaikan, salah satu dari sembilan misi Presiden Joko Widodo adalah meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan berperan menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan.

"Pengangguran harus diatasi serius," ujar dia.

Ida, mengutip data BPS, menyebutkan, per Februari 2019, angkatan kerja 136,18 juta orang. Dari jumlah itu, sekitar 129,36 juta orang diantaranya adalah penduduk bekerja, sedangkan sisanya sekitar 6,82 juta orang menganggur. Dari total penduduk bekerja itu, sebanyak 55,28 juta orang bekerja di sektor formal dan 74,08 juta orang bekerja di sektor informal.

Selain porsi yang lebih besar, Ida menekankan perihal kualitas kerja penduduk yang bekerja di sektor informal. Dia mengkhawatirkan, pekerja informal tersebut tidak mendapat kerja layak. Jika dibiarkan, bisa saja masuk kelompok setengah menganggur atau menambah pengangguran terbuka.

"Akar persoalan ketenagakerjaan adalah angkatan kerja yang masih didominasi lulusan SMP ke bawah. Lalu, lulusan sekolah menengah atas, kejuruan, ataupun perguruan tinggi susah terserap pasar," kata Ida.

Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Tatang Budie mengemukakan, pekerja migran Indonesia masih ada yang tidak memiliki keterampilan. Padahal, di pasar tenaga kerja global, permintaan pekerja terampil meningkat.

Dia mencontohkan, Pemerintah Jepang baru-baru ini membuka penerimaan tenaga kerja migran berketerampilan khusus dari sejumlah negara, termasuk Indonesia. Perwakilan pemerintah Jerman juga sudah bertemu dengan BNP2TKI dan membahas permintaan pekerja kesehatan asal Indonesia untuk ditempatkan di Jerman.

Ida menambahkan, rencana strategi Kementerian Ketenagakerjaan hingga lima tahun mendatang akan tetap fokus pada peningkatan kompetensi dan produktivitas pekerja.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar yang dihubungi terpisah, berpendapat, upaya menurunkan tingkat pengangguran terbuka secara umum untuk menarik investor. Tujuan lain adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan pelatihan vokasional.

Untuk menarik investor, cara-cara khusus adalah membangun lebih banyak infrastruktur dasar, memberikan insentif, serta melonggarkan perizinan. Sementara, untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, upaya khusus adalah menambah anggaran pelatihan vokasional, pemagangan, dan memperbaiki balai-balai latihan kerja.

"Penurunan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,5 persen menjadi 4,6 persen adalah lebih realistis. Kalau mau menurunkan 1,01 persen, kami menilai akan relatif sulit. Berkaca pada profil angkatan kerja Indonesia sekarang, harus ada upaya keras dari pemerintah supaya penurunan satu persen bisa direalisasi, seperti menambah anggaran pelatihan vokasional," kata Timboel. (MED)