Pemerintah Percepat UMKM Menembus Rantai Pasok Global

Pemerintah akan mendorong lebih banyak UMKM agar masuk dalam rantai nilai global, sekaligus mampu mengganti barang-barang impor di pasar domestik dengan barang lokal.

KOMPAS/ERIKA KURNIA

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan program strategis untuk menaikkan kelas koperasi dan UMKM, di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, di Jakarta, Selasa (5/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah akan mempercepat akselerasi kinerja ekonomi rakyat melalui koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Produk-produk ekonomi rakyat diharapkan lebih banyak masuk dalam rantai nilai global.

Hal itu disampaikan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki dalam konferensi pers di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Selasa (5/11/2019). Ia menyampaikan, di tengah situasi ekonomi dunia dan nasional yang sulit, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diharapkan tetap berkembang dan menjaga perekonomian nasional.

”Situasi ekonomi dunia memang tidak mudah dan harapan dari semua itu, bagaimana UMKM tetap bisa tumbuh, menyerap lapangan kerja lebih banyak, dan menghasilkan devisa,” kata Teten.

Untuk mencapai hal itu, pemerintah akan mendorong lebih banyak UMKM agar masuk dalam rantai nilai global (global value chain), sekaligus mampu mengganti barang-barang impor di pasar domestik dengan barang lokal.

”UMKM kalau mau masuk rantai nilai global harus terintegrasi dengan rantai produksi dunia. Produk kita harus dapat sertifikasi dan kerja sama dengan distributor dunia agar dapat didistribusikan di luar negeri,” tuturnya.

Bersamaan dengan itu, pemerintah akan membantu UMKM memperbesar akses pasar, meningkatkan kualitas produksi dan inovasi, serta pengembangan kapasitas manajemen dan usaha koperasi serta UMKM. Pemerintah juga akan memberi kemudahan dan kesempatan mengembangkan usaha, serta agregasi pembiayaan. Kelima upaya itu menjadi program strategis Kementerian Koperasi dan UKM.

Jumlah pelaku UMKM mencapai sekitar 60 juta unit. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2017, jumlah tersebut menyumbang 97 persen dari 121,02 juta tenaga kerja Indonesia. Selain itu, UMKM menguasai 99 persen (62,9 juta unit usaha) dibandingkan dengan sekitar 5.460 unit usaha besar.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Petugas mengaduk susu sapi perah yang akan didinginkan di instalasi Persusuan Koperasi Unit Desa (KUD) Cepogo, Kecamatan Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (7/10/2019). Setelah difilter dan didinginkan, sekitar 1.200 liter di antaranya dijual langsung ke konsumen dan sisanya disetor ke pabrik pengolahan minuman susu. Keberadaan KUD membantu konsumen dan peternak susu sapi perah mendapatkan kebutuhan dari komoditas itu.

BPS juga mencatat, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2018 mencapai 61,41 persen dan sekitar 14 persen total ekspor.

Perbaiki kesiapan

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani menilai, pemerintah memang masih perlu memperbaiki kesiapan UMKM Indonesia untuk terlibat dalam rantai pasok global.

Di satu sisi, belum banyaknya UMKM Indonesia yang bermain ke pasar global menguntungkan negara ketika ekonomi global sedang terpuruk. Pasalnya, gejolak ekonomi global akan sangat berpengaruh pada negara yang diperhitungkan dalam rantai nilai global.

”Singapura yang sudah masuk rantai nilai global, begitu ekonomi global turun, (pertumbuhan ekonomi) mereka turunnya sampai 0,1 persen. Kita di satu sisi pada saat ekonomi dunia turun, turunnya tidak banyak,” katanya.

SUMBER: KADIN

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani

BPS hari ini merilis, pertumbuhan ekonomi triwulan III-2019 tumbuh 5,02 persen secara tahunan. Pertumbuhan itu menjadi yang terendah dalam empat tahun terakhir, tetapi masih terjaga di angka 5 persen.

Kontributor pertumbuhan yang melambat adalah investasi, ekspor, dan konsumsi. Laju pertumbuhan investasi melambat dari 6,96 persen pada triwulan III-2018 menjadi 4,21 persen triwulan III-2019.

Pada periode sama, pertumbuhan ekspor juga melambat dari 8,08 persen menjadi 0,02 persen triwulan III-2019. Adapun konsumsi pemerintah melambat dari 6,27 persen pada triwulan III-2018 menjadi 0,98 persen triwulan III-2019.