DPRD Belum Terima Rencana Detail Penataan Kampung Jakarta
Sejumlah anggaran masih menjadi sorotan publik. Usulan anggaran untuk program penataan kampung kumuh dengan usulan Rp 24 miliar belum disertai dengan rencana detail.
JAKARTA, KOMPAS - Program penataan kampung kumuh dengan usulan anggaran Rp 24 miliar belum disertai dengan rencana detail. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI belum menerima gambaran penggunaan anggaran program itu. DPRD meminta eksekutif segera menyiapkan penjelasan terkait rencana penataan melalui program Community Action Plan (CAP) itu.
Karena alasan itu, program itu belum selesai dibahas di tingkat DPRD. Pembahasan akan dilanjutkan setelah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta menyerahkan lampiran yang dibutuhkan. Komisi D meminta dinas terkait mempresentasikan rencana detil program, tujuan, dan target penyelesaian dalam setahun ke depan.
"Kemarin (anggaran) belum diketok karena masih diperdebatkan. Kami akan rapat khusus mengenai itu, kajian khususnya seperti apa dan apa saja yang mau dibangun. Itu masih harus didetilkan," tutur Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI, Nova Harivan Paloh kepada Kompas.
Dengan anggaran tenaga konsultan per RW sebesar Rp 556 juta, Pemprov DKI Jakarta harus memiliki target jelas. Apabila angka itu dinilai terlalu tinggi, anggota dewan pun akan mempertimbangkan untuk memangkasnya. "Nah, yang kami pertanyakan, anggaran jasa konsultan per RW dengan harga segitu kemahalan. Jangan sampai ada permainan di sini," ucap Nova.
Komisi D DPRD DKI, menurut Nova, akan terus mengawal hasil CAP ini lewat target yang akan disusun Dinas DPRKP. Selain itu, yang tak kalah penting adalah Pemerintah DKI harus bisa memastikan aspirasi warga terkait konsep penataan kampung mereka harus terakomodir.
Sementara itu, Bontot (52), Ketua RW 001 Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat mengatakan proses rapat bersama konsultan CAP selama ini berlangsung lancar. Meski melalui rapat demi rapat, sebagian masalah di kampungnya belum kunjung berbuah solusi. Salah satu masalah yang krusial adalah penyediaan tangki septik.
Ia berharap agar warga bersama konsultan di wilayahnya dapat segera menuntaskan masalah tangki septik tersebut. Sebab, di wilayah RT 010 ada Kampung Apung yang selama ini bermasalah dengan saluran pembuangan air limbah.
"Saya sih berharap aspirasi warga benar-benar didengar, karena pertemuan konsultan dengan warga sudah beberapa kali dan mulai ada perbaikan saluran. Tetapi beberapa wilayah seperti Kampung Apung ini persoalan salurannya harus segera dituntaskan," ujar Bontot.
Berangkat dari kenyataan di atas, program penataan kampung kumuh dengan usulan anggaran Rp 24 miliar harus diawasi agar tidak ada penyalahgunaan. Rencana penataan melalui melalui program Community Action Plan (CAP) pun harus detil dan tetap mengutamakan aspirasi warga.
Tidak hanya eksekutif dan legislatif di Provinsi DKI Jakarta, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus mengaudit hasil kerja konsultan agar bekerja sesuai kerangka acuan. "Potensi kongkalikong sangat besar karena anggaran juga besar. Bisa saja ada titipan-titipan penyedia jasa konsultan dan lainnya. Korupsi di Indonesia selama ini seperti itu," ujar pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Agus Pambagio di Jakarta, Rabu (6/11/0219).
Sebelumnya, diberitakan bahwa Pemprov DKI bakal membayar jasa konsultasi penataan kampung kumuh sebesar Rp 24 miliar melalui program CAP. Tim konsultan ini terdiri dari tenaga ahli, fasilitator, dan pelaksana survei.
Sebanyak 76 RW di 36 kelurahan masuk dalam program penataan kampung kumuh. Dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2020, biaya konsultan satu RW diusulkan sebesar Rp 556 juta.
Berkaitan dengan itu, Agus menekankan pentingnya membuka akses pengelolaan anggaran kepada publik. Akses itu untuk mencegah berbagai macam celah korupsi, seperti pengawasan di lapangan yang lemah, tidak tegas, dan tekanan dari pihak dengan jabatan lebih tinggi. Masyarakat harus juga aktif mengawasi penerapannya di lapangan. "Jika ada persoalan harus dilaporkan," kata Agus.
Tenaga ahli
Kepala Dinas Perumahan Rakyat DKI Jakarta Kelik Indriyanto mengatakan, penataan RW kumuh perlu beberapa ahli karena kebutuhan setiap RW berbeda-beda. Pemprov sudah memilih tenaga ahli yang tepat dan mereka dibantu surveyor, fasilitator, drafter, dan bagian pelaporan. ”Ada enam tenaga ahli di satu RW. Komponen biayanya tidak hanya untuk tenaga ahli. Ada untuk pendukung dan lain-lain, tetapi memang sebagian besar biaya untuk tenaga ahli,” ujar Kelik.
Adapun tenaga ahli itu adalah tenaga ahli planologi sekaligus pemimpin tim setiap RW, tenaga ahli arsitektur, tenaga ahli sipil, tenaga ahli teknik lingkungan, tenaga ahli sosial, dan tenaga ahli ekonomi manajemen.
Pemprov menggunakan standar Ikatan Nasional Konsultan Indonesia untuk biaya tenaga ahli. Tenaga ahli planologi dibayar Rp 19.350.000 per bulan dan tenaga ahli lainnya dibayar Rp 15.150.000 per bulan.
Biaya itu dihitung berdasarkan pendidikan dan pengalaman kerja. Tenaga ahli planologi merupakan lulusan S-2 dengan pengalaman kerja dua tahun. Sementara itu, tenaga ahli lainnya lulusan S-1 dengan pengalaman kerja empat tahun.
Hitung-hitungan
Konsultan akan bekerja dengan waktu bervariasi. Tenaga ahli planologi bekerja selama empat bulan, sedangkan tenaga ahli lainnya hanya tiga bulan. Kelik menyebutkan, biaya konsultasi tidak dihitung kelipatannya. Misalnya, untuk dua RW dihitung menjadi Rp 1,11 miliar. Sebab, satu tim konsultan bisa menangani satu sampai tiga RW kumuh di dalam satu kelurahan.
”Dalam satu kelurahan biayanya sama saja. Hanya tambahan biaya untuk tenaga lain, seperti surveyor dan biaya sosialisasi,” katanya. Selain menghasilkan perencanaan, tim konsultan juga akan memberdayaan masyarakat. Menurut Kelik, pemberdayaan itu berupa kolaborasi dengan warga setempat agar penataan berjalan sesuai kebutuhan warga.
Pemprov menargetkan penataan RW kumuh akan rampung dengan pemenuhan kriteria fisik mulai dari saluran air yang baik, jalan aspal/beton, tersedia penerangan jalan umum, hidran kering untuk kebakaran, penghijauan, mural, tangki septik, dan ipal komunal.
Selain itu, juga pemenuhan sosial dan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat, olahraga, dan keluarga berencana. ”Untuk sekarang tim konsultan dari perusahaan. Tahun 2020 kami berkolaborasi dengan kampus atau kelompok masyarakat,” katanya. Pemprov menargetkan penataan 200 RW kumuh sampai 2022.