Presiden Ajak Bank Ikut Buka Lapangan Kerja
JAKARTA, KOMPAS – Presiden Joko Widodo mengajak bank berpartisipasi dalam pembukaan lapangan kerja. Salah satu caranya adalah dengan mempermudah dan mempermurah kredit usaha mikro kecil dan menengah. Untuk itu, Presiden meminta Otoritas Jasa Keuangan membuat aturan dengan konsep insentif-disinsentif.
Presiden Joko Widodo pada Indonesia Banking Expo 2019 di Jakarta, Rabu (06/11/2019), menyatakan, agenda utama pemerintah 2019-2024 adalah pengembangan kualitas sumber daya manusia dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Muaranya adalah penciptaan lapangan kerja.
”Masih ada kurang-lebih 7 juta pengangguran yang harus kita berikan ruang agar mereka bisa bekerja semuanya,” kata Presiden dalam acara yang digelar Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) itu.
Hadir para bankir dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya di sektor keuangan. Wakil Ketua Umum Perbanas Tigor M Siahaan dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju mendampingi Presiden dalam kesempatan itu.
Salah satu usaha pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja, menurut Presiden, adalah menggulirkan dalam waktu dekat revisi 74 undang-undang yang dianggap menghambat penciptaan lapangan. Idenya adalah satu undang-undang baru merevisi 74 undang-undang lama alias omnibus law sehingga cepat prosesnya. ”Doakan, disetujui dewan,” kata Presiden.
Sejalan dengan itu, Presiden meminta pemangku kepentingan di sektor keuangan, terutama bank, untuk lebih proaktif mendukung agenda penciptaan lapangan kerja tersebut. Caranya pertama adalah dengan meningkatkan akses masyarakat dalam mendapatkan kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sekaligus meningkatkan likuiditas di dalam negeri.
Baca Juga: Bank Segera Sesuaikan Suku Bunga
Jumlah UMKM saat ini, menurut Presiden, sekitar 60 juta usaha. Mereka yang tersebar di berbagai pelosok di tanah air tersebut membutuhkan layanan perbankan yang mudah, murah, dan cepat.
”Bapak-ibu sekalian juga tolong datangi. Pak Dirut, Pak Direksi, datangi. Bapak-ibu akan rasakan ; oh ini Indonesia tidak hanya Sudirman-Thamrin. Memerlukan sentuhan bapak-ibu sekalian,” kata Presiden.
Presiden paham bahwa menyalurkan kredit kepada pengusaha besar lebih efisien. Artinya, biayanya lebih murah dan keuntungannya lebih besar. Sebaliknya untuk UMKM, biayanya lebih besar, usahanya lebih melelahkan, dan keuntungannya lebih kecil.
”Untuk itu saya mengajak bapak-ibu semuanya jangan hanya membiayai yang besar-besar saja. Memang enak membiayai yang besar-besar itu. Saya tahu. Sekali lagi, jangan membiayai yang besar-besar saja. Ini kalau tepuk tangan artinya bapak ibu semuanya setuju. Dan jangan membiayai yang itu-itu saja,” kata Presiden disambut tepuk tangan audiens.
Benang merah pidato presiden di depan para bankir tersebut adalah keberpihakan sektor keuangan kepada rakyat kecil. Untuk itu, Presiden juga meminta bank untuk tidak sekadar membuka kantor di kota-kota besar saja tetapi juga di berbagai pelosok tanah air lainnya.
”Dan jangan hanya berkantor di Jakarta saja. Buka cabang di Wamena. Jangan enggan turun ke bawah. Sekali lagi berikan hati kita kepada yang kecil-kecil, kepada yang mikro. Jangan enggan turun ke bawah, juga jangan enggak mau capek untuk mengawal yang kecil, yang mikro, menjadi ke tengah dan besar,” kata Presiden.
Selanjutnya, Presiden mengajak bank untuk memikirkan secara serius usaha menurunkan suku bunga kredit. Suku bunga kredit di negara lain sudah turun. Demikian pula dengan suku bunga acuan Bank Indonesia. Sementara suku bunga kredit di perbankan di dalam negeri, belum turun.
Baca Juga: Bank Memilih Konservatif
Agar peran bank dalam penciptaan lapangan kerja tersebut efektif, Presiden meminta Otoritas Jasa Keuangan memperkuat kebijakan insentif dan disinsentif. Proaktivitas bank dalam merespin ajakan itu sendiri sangat menentukan.
Dorong Inklusi dan Literasi
Dalam sambutannya, Tigor M Siahaan, menyatakan, sektor keuangan berkomitmen untuk terus mendorong inkulusi dan literasi keuangan agar akses masyarakat dalam mendapatkan layanan keuangan yang lebih baik semakin besar. Perbankan juga akan terus menyalurkan kredit terutama ke pengusaha kecil agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian.
”Perbankan memiliki peran strategis dalam meningkatkan skala pengusaha, dari mikro dan kecil menjadi menengah dan besar. Berdasarkan hasil kajian kami, sektor keuangan telah memainkan peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” kata Tigor.
Pada 2018, menurut Tigor, sektor keuangan menyumbang Rp 616 triliun terhadap produk domestik bruto nasional atau naik sekitar Rp 200 triliun dibanding 2014. Bank pada periode 2014-2018 telah menyalurkan pembiayaan senilai Rp 5.300 triliun ke berbagai bidang usaha dan rumah tangga sehingga menciptakan efek ekonomi berganda yang besar. Secara umum, efek berganda sektor keuangan mencapai tiga kali lipat.
”Saat ini, Indonesia memiliki kondisi yang unik di mana industri keuangan memiliki empat peran sosial penting, yakni mendorong inklusi keuangan, melindungi masyarakat melalui sistem pembayaran yang robust, membiayai usaha kecil dan usaha sektor ekonomi lainnya, meningkatkan skala wirausaha, dan menjaga stablitas perekonomian,” kata Tigor.