Temuan desa fiktif, yakni desa yang tak memiliki penduduk, menjadi perhatian pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Oleh
Anita Yossihara
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Temuan desa fiktif, yakni desa yang tak memiliki penduduk, menjadi perhatian pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk mengungkap desa fiktif tersebut.
”Tetap kita kejar agar yang namanya desa-desa tadi diperkirakan, diduga itu fiktif ketemu, ketangkep, ya,” ujar Presiden Jokowi di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Presiden Jokowi meyakini desa fiktif itu bisa saja ada dan tidak terpantau. Hal ini karena negara harus mengelola lebih dari 74.800 desa di seluruh pelosok Tanah Air. Tidak mudah bagi pemerintah mengelola negara besar dengan jumlah desa yang mencapai puluhan ribu.
”Kalau informasi benar ada desa siluman itu mungkin hanya desanya hanya pakai plang, tetapi desanya enggak (ada) bisa saja terjadi. Karena, sekali lagi, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, adalah sebuah pengelolaan yang tidak mudah,” tuturnya.
Temuan desa fiktif sebelumnya diungkap oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Temuan itu berawal dari kecurigaan pemerintah pusat karena masih banyak desa tertinggal. Padahal, setiap tahun, pemerintah pusat terus menaikkan alokasi dana desa.
Tahun ini saja, pemerintah mengalokasikan Rp 70 triliun untuk dana desa. Dengan jumlah desa sebanyak 74.589, maka rata-rata setiap desa menerima dana desa Rp 938 juta. Tahun 2020 alokasi dana desa ditingkatkan menjadi Rp 72 triliun sehingga dana yang diterima desa pun dipastikan bertambah.
Selain itu, pemerintah juga menemukan desa-desa baru yang tak memiliki penduduk. ”Sekarang, muncul desa-desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/11/2019).
Tahun ini saja, pemerintah mengalokasikan Rp 70 triliun untuk dana desa. Dengan jumlah desa sebanyak 74.589, maka rata-rata setiap desa menerima dana desa Rp 938 juta.
Sebelumnya, desa fiktif itu diduga muncul untuk mendapatkan jatah dana desa yang setiap tahun alokasi anggarannya selalu meningkat.