JAKARTA, KOMPAS – Langkah cepat guna merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dinilai perlu segera dilakukan. Tanpa revisi, legitimasi Pilkada dipertaruhkan. Perlu komitmen yang kuat antara pemerintah dan DPR untuk menyelesaikannya sebelum penyelenggaraan Pilkada [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses