Pemerintah Ajak Swasta Terlibat

Pembangunan infrastruktur dan ibu kota negara yang baru merupakan kesempatan bagi swasta untuk terlibat lebih banyak dalam pembangunan infrastruktur.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Lanskap pusat wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (29/8/2019). Penajam Paser Utara dan Samboja akan menjadi bagian dari ibu kota baru yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo.

JAKARTA, KOMPAS — Infrastruktur dan pemindahan ibu kota negara menjadi prioritas pemerintah dalam lima tahun mendatang. Pemerintah akan mendorong swasta agar semakin terlibat dalam pembangunan infrastruktur.

Presiden Joko Widodo, dalam pembukaan Konstruksi Indonesia 2019, Rabu (6/11/2019), di Jakarta, menyampaikan, pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan dalam lima tahun terakhir telah memperbaiki peringkat infrastruktur Indonesia ke peringkat ke-52 atau naik 30 peringkat dari tahun 2010. Namun, peningkatan itu masih belum cukup karena kebutuhan infrastruktur di Indonesia masih sangat besar.

”Hal ini pencapaian yang sangat baik dan kita harapkan daya saing global kita meningkat,” kata Presiden.

Meski demikian, kebutuhan infrastruktur di Indonesia masih sangat besar sehingga pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas pemerintah, di samping pembangunan sumber daya manusia. Di masa mendatang, infrastruktur diprioritaskan untuk memperbaiki indeks logistik, meningkatkan daya saing, dan pemerataan pembangunan.

Daya Saing Indonesia 2020, berdasarkan data Forum Ekonomi Dunia (WEF), di peringkat ke-50 dari 141 negara.

Presiden meminta pembangunan infrastruktur dapat menciptakan lapangan kerja, menyerap produk dalam negeri, serta meningkatkan usaha kecil dan menengah (UKM). Anggaran pemerintah untuk infrastruktur pada 2019 sebesar Rp 423 triliun yang meningkat menjadi Rp 433 triliun pada 2020.

Menurut Presiden, pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur bukan sekadar memindahkan fungsi ibu kota negara, melainkan membangun kota masa depan. Untuk itu, diperlukan sumber daya manusia, rantai pasok konstruksi, jasa konstruksi, dan tenaga ahli yang andal.

Pembangunan infrastruktur dan ibu kota negara yang baru tersebut merupakan kesempatan bagi swasta untuk terlibat lebih banyak dalam pembangunan infrastruktur. Akibat keterbatasan dana pemeirntah, maka didorong pembiayaan kreatif melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) atau pembiayaan investasi non anggaran (PINA).

”Tolong tawarkan dulu ke swasta. Kalau swasta enggak mau, baru berikan ke BUMN. Saya ingatkan sekali lagi, BUMN jangan ambil semuanya, beri kesempatan kontraktor lokal,” kata Presiden.

Dalam Rapat Kerja Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, peran swasta perlu ditingkatkan dan menjadi motor pembangunan infrastruktur.

Sementara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakinkan Kadin Indonesia bahwa swasta akan diprioritaskan untuk memperoleh proyek infrastruktur. Jika sebuah proyek layak secara finansial, Basuki memastikan akan menawarkan lebih dulu kepada swasta, baru kepada BUMN atau dengan skema KPBU.

”Kita sudah sepakat dan kebijakan dari Presiden akan diterapkan. Kalau dulu saya arahkan untuk KSO (kerja sama operasi), ke depan akan saya relaksasi dan serahkan ke swasta,” kata Basuki.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Konstruksi tiga proyek infrastruktur nasional yang bersinggungan dengan Simpang Susun Cikunir di Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (19/9/2019). Ketiga proyek tersebut adalah pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Layang, kereta ringan (LRT) Jabodebek, dan KA cepat Jakarta-Bandung.

Menurut Basuki, salah satu program di Kementerian PUPR adalah merelaksasi regulasi agar swasta semakin mudah berinvestasi. Oleh karena itu, Basuki berharap pelaku usaha konstruksi dapat bekerja sama dengan pemerintah.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa meminta agar pemakaian produk dan material konstruksi, seperti semen dan baja, diutamakan dari dalam negeri. Dengan demikian, industri dalam negeri semakin kuat di pasar lokal.