Indonesia-Jepang Perkuat Perlindungan Warga Negara
Indonesia berharap Pemerintah Jepang menindak perusahaan dan agen yang memanfaatkan pencari suaka untuk bekerja di Jepang. Adapun Jepang berharap pemerintah Indonesia rutin menginformasikan situasi terkini di Indonesia.
Oleh
ELSA EMIRIA LEBA
·3 menit baca
DOK. KEMLU RI
Suasana "The 5th Indonesia-Japan Consular Consultation" yang membahas kekonsuleran, fasilitas diplomatik, dan masalah konsuler lainnya di Surabaya, Jawa Timur, selama 7-8 November 2019. Pertemuan ini dihadiri oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia, Winanto Adi dan Direktur Biro Urusan Warga Negara Asing Kemlu Jepang, Mitsuru Myochin.
JAKARTA, KOMPAS - Indonesia dan Jepang berdialog untuk membahas berbagai isu kekonsuleran, termasuk perlindungan warga kedua negara. Perlindungan warga kedua negara diharapkan semakin baik sebagai bagian dari upaya meningkatkan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang.
Pemerintah Indonesia dan Jepang menggelar The 5th Indonesia-Japan Consular Consultation yang membahas kekonsuleran, fasilitas diplomatik, dan masalah konsuler lainnya di Surabaya, Jawa Timur, selama 7-8 November 2019.
Pertemuan dihadiri oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia, Winanto Adi dan Direktur Biro Urusan Warga Negara Asing Kemlu Jepang, Mitsuru Myochin.
Direktur Konsuler Kemlu Indonesia Prasetyo Hadi, mengatakan, konsultasi konsuler dalam berbagai bidang oleh kedua negara sejauh ini telah bersifat konstruktif. Namun, kedua pihak sepakat mengambil langkah lebih untuk memperluas dan memperkuat hubungan antar-masyarakat guna meningkatkan hubungan bilateral kedua negara.
“Salah satu fokus strategis yang diangkat Indonesia adalah pembahasan mengenai perlindungan WNI, khususnya untuk WNI pencari visa suaka ke Jepang. Ada peningkatan jumlah WNI yang mencari suaka di Jepang,” ujar Prasetyo, melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (11/10/2019).
Jumlah pencari suaka mencapai 1.829 orang pada 2016. Jumlah ini naik dibandingkan 969 orang pada 2015 dan 14 orang pada 2014. Kebanyakan WNI yang mencari suaka memegang paspor elektronik bebas visa dan visa magang kerja (trainee). Mayoritas pencari suaka menyebutkan masalah ekonomi sebagai motif utama.
Suasana The 5th Indonesia-Japan Consular Consultation yang membahas kekonsuleran, fasilitas diplomatik, dan masalah konsuler lainnya di Surabaya, Jawa Timur, selama 7-8 November 2019.
Prasetyo berharap, Pemerintah Jepang meningkatkan upaya penegakan hukum kepada perusahaan dan agen di Jepang yang memanfaatkan para pencari suaka untuk bekerja di Jepang. Oleh karena itu, peningkatan kerjasama antara kepolisian kedua negara diperlukan.
“Perlu dilakukan diseminasi informasi di Jepang maupun di Indonesia guna menjelaskan bahwa visa suaka bukanlah visa untuk bekerja agar WNI tidak terpedaya. Pemerintah Indonesia juga terus melakukan upaya preventif guna mencegah kasus-kasus ini muncul di masa mendatang,” tuturnya.
Sementara itu, perwakilan Pemerintah Jepang menyampaikan keinginan untuk memeroleh informasi tentang situasi dan kondisi di Indonesia dengan lebih baik dari Pemerintah Indonesia. Informasi itu akan disampaikan kepada warga negara Jepang yang akan berkunjung ke Indonesia guna mencegah mengalami masalah kekonsuleran.
Pertemuan tersebut juga membahas ancaman dan dampak terorisme di dunia, khususnya di Indonesia. Bagi Jepang, ancaman tersebut penting dibahas untuk melindungi warganya. Sebab, banyak warga negara Jepang yang berwisata ke Indonesia.
Panitia Teknis Pertemuan Konsuler RI-Jepang, Pendekar Muda L Sondakh menambahkan, pertemuan konsultasi kekonsuleran juga membahas visa dan izin tinggal kedua negara, mekanisme notifikasi dan akses kekonsuleran, serta tindak lanjut perjanjian bebas visa untuk paspor diplomatik dan dinas.
Kedua negara juga membahas isu fasilitas diplomatik, seperti implementasi pengembalian pajak untuk korps diplomatik dan perizinan untuk bangunan kantor KBRI di Jepang.
Peserta "The 5th Indonesia-Japan Consular Consultation" di Surabaya, Jawa Timur, selama 7-8 November 2019, foto bersama.
Mitra strategis
Menurut Winanto, Jepang adalah mitra strategis utama Indonesia yang turut memberikan kontribusi pada pembangunan nasional melalui berbagai kerjasama ekonomi, infrastruktur, dan pariwisata. Hubungan bilateral kedua negara berlangsung intens sejak Kemitraan Strategis RI-Jepang (Strategic Partnership for Peaceful and Prosperous Future) ditandatangani pada 2006.
“Jepang merupakan salah satu destinasi favorit bagi WNI. Selama tahun 2018, sekitar 400.000 WNI mengunjungi Jepang. Lalu, sekitar 5000.000 warga negara Jepang berkunjung ke Indonesia setiap tahunnya,” tutur Winanto.
Selama 2015-2019, Presiden Indonesia Joko Widodo telah 10 kali bertemu Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Pertemuan terbaru berlangsung di sela-sela KTT Asia Timur pada 4 November 2019.
Pertemuan ini menghasilkan komitmen kerja sama konkret untuk mendukung pengembangan kualitas SDM Indonesia, pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan berbagai proyek strategis nasional Indonesia.
