JAKARTA, KOMPAS--Upaya membangkitkan produksi perikanan budidaya terganjal harga pakan yang mahal. Pelaku usaha mengeluhkan komponen biaya pakan yang mencapai 80 persen dari biaya produksi.
Fakta itu mengemuka dalam Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan yang digelar di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, akhir pekan lalu. Selain pakan, keluhan juga muncul terkait kesulitan mengakses modal.
Achmad Syarif, pembudidaya lele asal Jawa Timur, mengungkapkan, upaya meningkatkan produksi terganjal harga pakan yang tinggi. Ia mencontohkan, harga pakan lele saat ini Rp 10.700 per kilogram (kg), sedangkan harga jual lele Rp 14.000-Rp 15.000 per kg yang berisi 9-10 ekor.
“Semakin tinggi kandungan proteinnya, harga pakan semakin mahal. Kalau diteruskan, usaha bisa bangkrut, terutama pembudidaya (ikan) pemula,” katanya.
Hal senada disampaikan Rindi, pembudidaya lele asal Kediri, Jatim. Kendati pemerintah menginisiasi gerakan pakan mandiri, akan tetapi komponen pakan mandiri tetap perlu tepung ikan yang harganya mahal. Bahan baku yang mahal membuat harga pakan mandiri tidak efisien.
Kaji ulang
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto, mengemukakan, pemerintah akan mengkaji ulang standar nasional Indonesia (SNI) pakan untuk perikanan. Kandungan protein yang lebih rendah untuk pakan dinilai masih memadai untuk meningkatkan pertumbuhan ikan.
Ia mencontohkan, komposisi protein pada pakan lele bisa diturunkan dari 24-28 persen menjadi 16 persen.
“Formulasi pakan terus dikembangkan. Protein lebih rendah juga bisa meningkatkan pertumbuhan karena sudah ada formulasi untuk meningkatkan pencernaan,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah mendorong pengembangan pakan mandiri berbasis bahan baku lokal. Daerah yang sudah mengembangkan pakan mandiri tersebut antara lain Demak, Jember, Probolinggo, Banten, dan Lampung.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyampaikan, pemerintah mendorong peran Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU-LPMUKP) untuk mempermudah akses pembiayaan bagi pelaku usaha perikanan. Saat ini, anggaran negara yang dikelola BLU itu sebesar Rp 1 triliun, namun belum terserap optimal.
Padahal, pembiayaan lewat skema BLU menawarkan suku bunga 3 persen. Skema suku bunga itu lebih rendah dibandingkan kredit usaha rakyat yang sebesar 7 persen. (LKT)