Kebebasan Sipil di Negara-negara ASEAN Kian Menyusut

Ada pola sama di negara-negara ASEAN terkait menyempitnya kebebasan sipil. Kondisi ini mengancam kelangsungan demokrasi, namun fenomena itu bukan monopoli Asia Tenggara semata.

AFP/MANAN VATSYAYANA

Para pemimpin negara  ASEAN, Australia, Jepang, Korea Selatan,  berpose dalam acara KTT Ke-3 Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) di Bangkok, Thailand, Senin (4/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS— Kebebasan sipil di beberapa negara ASEAN beberapa tahun terakhir menyempit. Kondisi ini mengancam kelangsungan demokrasi. Fenomena itu bukan monopoli Asia Tenggara semata.

Namun, ada pola sama di negara-negara ASEAN terkait menyempitnya kebebasan itu. Demikian benang merah seminar nasional tentang kebebasan publik yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-20 The Habibie Center di Jakarta, Senin (11/11/2019).

Peneliti The Habibie Center, Sopar Peranto, menuturkan, menyempitnya kebebasan sipil dipicu menguatnya peran aparat keamanan, menguatnya peran organisasi masyarakat, minimnya ruang dialog, kebijakan publik tidak prorakyat, dan dikotomi kebebasan sipil versus stabilitas.

Kondisi ini mengancam kelangsungan demokrasi.

Beberapa isu yang sering kali mengancam kebebasan sipil, yaitu kebebasan beragama, korupsi, sumber daya alam, kebebasan pers, komunisme, Papua, perburuhan, dan tata kelola pemerintah. Ancaman kebebasan sipil itu biasanya dilakukan aparat keamanan, ormas, preman, dan pendengung (buzzer). Korban biasanya kelompok minoritas, aktivis, jurnalis, dan mahasiswa.

Nurkholis Hidayat dari Lokataru Foundation menyatakan, ada pola serupa di negara-negara ASEAN terkait menyempitnya kebebasan sipil. Pola itu misalnya, upaya memanipulasi ketakutan secara berlebihan serta menyudutkan organisasi masyarakat sipil dan pembela HAM. ”Peringkat demokrasi di hampir semua negara ASEAN turun. Apakah ASEAN relevan dengan tujuan awalnya?” ujar Nurkholis.

Muhamad Alady dari Yayasan Nusantara, Thailand, mengatakan, sejak Thailand menjadi negara demokrasi tahun 1932 situasi politik negara itu justru tidak lebih baik. Keinginan warga Thailand selatan, termasuk Pattani, untuk menjadi daerah otonomi selalu ditanggapi dengan kekerasan.

Senator Ismail bin Yusop dari Institut Darul Ehsan Malaysia, menuturkan, setiap elite politik mesti mendapat pendidikan politik dan literasi politik sehingga bisa membuka ruang dialog atas semua persoalan dan bisa hidup bersama berdampingan dalam keberagaman.