Pemilihan Ketua Umum Golkar Belum Tentu secara Aklamasi
Menjelang Musyawarah Nasional Partai Golkar pada awal Desember nanti, para elite parpol masih belum bisa memastikan apakah proses pemilihan ketua umum akan dilakukan secara aklamasi atau tidak.
Oleh
DHANANG DAVID ARITONANG
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Menjelang Musyawarah Nasional Partai Golkar pada awal Desember nanti, para elite parpol masih belum bisa memastikan apakah proses pemilihan ketua umum akan dilakukan secara aklamasi atau tidak. Hingga saat ini, baik Airlangga Hartarto maupun Bambang Soesatyo masih beradu kuat sebagai calon ketua umum.
Sekretaris Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan, saat ini para pengurus DPP Partai Golkar masih belum tahu arah dukungan mayoritas pemilik suara dalam proses pemilihan ketua umum nanti. Para calon harus meraih dukungan dari 514 pemilik suara di DPD I dan DPD II, serta 10 suara dari ormas Golkar.
”Kita lihat perkembangan nanti, masih ada waktu beberapa hari menjelang Munas. Tentunya kami masih berpolemik apakah pemilihan ketua umum akan dilaksanakan secara aklamasi atau tidak. Semua tergantung pada pemilik hak suara,” ucapnya seusai rapat pleno pimpinan pusat di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (13/11/2019).
Menurut dia, pemilihan ketua umum masih akan menjalani proses yang panjang, setelah panitia dan tata tertib munas terbentuk. Selain itu, kubu Airlangga dan kubu Bamsoet juga masih saling mengatur strategi untuk meraih dukungan.
”Saat ini, politik di Partai Golkar masih cair dan kita akan mengikuti kemauan para pengurus nantinya,” ucapnya.
Sebelumnya, Lodewijk berharap agar pemilihan calon ketua umum Partai Golkar bisa dilakukan secara aklamasi dan musyawarah mufakat. Selain itu, muncul wacana kemungkinan Airlangga yang akan terpilih kembali secara aklamasi sebagai ketua umum partai.
”Kalau bisa kita menghindari voting karena hal tersebut malah memecah belah internal partai,” ujar Lodewijk.
Secara terpisah, politisi Partai Golkar yang juga anggota Komisi XI DPR, Nusron Wahid, mengatakan, tidak boleh ada calon tunggal dalam pemilihan ketua umum Partai Golkar nantinya. Oleh sebab itu, ia tetap mengusung Bamsoet untuk maju sebagai calon ketua umum.
”Semua kader Golkar berhak mencalonkan diri sebagai ketua umum selama ia memperoleh dukungan. Ibaratnya, daun-daun di pohon beringin sudah mulai kering dan berguguran, perlu ada sosok baru yang menyirami pohon beringin ini agar bisa kembali rindang dan nyaman sebagai tempat bernaung,” katanya.
Nusron pun mengklaim saat ini Bambang mendapat banyak dukungan untuk maju sebagai calon ketua umum Golkar. Namun, ia tidak menyebutkan berapa jumlah dukungan untuk Bambang.
Rapimnas partai
Selain itu, Partai Golkar akan menggelar rapat pimpinan nasional atau rapimnas untuk membahas persiapan Pilkada 2020. Lodewijk mengatakan, Golkar pun akan lebih mempioritaskan kadernya untuk diusung sebagai calon kepala daerah.
”Rapimnas akan diselenggarakan mulai tanggal 14-15 November di Jakarta. Kami akan mengundang pimpinan DPD Partai Golkar di tingkat provinsi untuk membahas hal tersebut,” katanya.
Lodewijk mengatakan, kader Golkar yang menjadi kepala daerah harus memiliki elektabilitas serta kekuatan logistik yang memadai. Golkar juga mulai mencari sejumlah lembaga survei untuk memantau kekuatan elektabilitas setiap calonnya.
”Kami melihat elektabilitas yang bersangkutan dengan hasil dari sepuluh lembaga survei. Dengan demikian, yang kita harapkan pada pilkada nanti, kami mendapatkan kader terbaik Golkar,” katanya.