Jaga Kerukunan Antaretnis di Kalimantan Selatan

Tokoh masyarakat adat Dayak dan Bugis di Kalimantan Selatan sepakat menjaga kerukunan setelah mencuat isu konflik antaretnis di Kabupaten Kotabaru, yang dipicu sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan sawit.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Tokoh masyarakat adat Dayak dan Bugis di Kalimantan Selatan menyatukan tangan seusai pertemuan di Markas Polda Kalsel, Banjarmasin, Kamis (14/11/2019). Mereka sepakat untuk menjaga kerukunan dan kedamaian setelah mencuat isu konflik antaretnis di Kabupaten Kotabaru, yang dipicu masalah sengketa lahan.

BANJARMASIN, KOMPAS — Tokoh masyarakat adat Dayak dan Bugis di Kalimantan Selatan sepakat untuk menjaga kerukunan setelah mencuat isu konflik antaretnis di Kabupaten Kotabaru, yang dipicu masalah sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan kelapa sawit. Mereka juga mendorong agar persoalan sengketa lahan diselesaikan melalui jalur hukum.

Untuk mengantisipasi pecahnya konflik antaretnis di Kotabaru, tokoh masyarakat adat Dayak dan Bugis menggelar pertemuan di Markas Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Kamis (14/11/2019), di Banjarmasin. Pertemuan tersebut berlangsung secara tertutup selama tiga jam lebih.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotabaru Syairi Mukhlis yang turut hadir dalam pertemuan itu mengatakan, pertemuan antartokoh digelar untuk menyikapi pemberitaan salah satu media daring yang sangat meresahkan. Berita itu mengaitkan sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan di Kotabaru dengan potensi konflik antara suku Dayak dan Bugis.

”Pemberitaan semacam itu bisa menimbulkan perpecahan antarsuku. Padahal, hubungan suku Dayak dan Bugis di Kotabaru sangat baik. Sampai saat ini kondisi di Kotabaru juga sangat kondusif,” kata politikus PDI Perjuangan itu seusai pertemuan.

Menurut Syairi, ada jalur hukum yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan persoalan sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan. Kedua belah pihak semestinya berproses di jalur hukum dengan membawa legalitas atas lahannya masing-masing. ”Kita harus sama-sama menjaga keutuhan dan persatuan. Jangan sampai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terpecah belah,” ujarnya.

KOMPAS/SUCIPTO

Ilustrasi. Anak lelaki menampilkan tari perjuangan di lamin adat pamung tawai, rumah adat suku Dayak Kenyah di Kelurahan Pampang, Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (29/9/2019).

Karliansyah dari Bidang Advokasi Adat Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalsel mengatakan, pemberitaan yang mengaitkan konflik lahan dengan konflik etnis itu tidak benar. Pemberitaan semacam itu harus dinetralisasi agar tidak menimbulkan perpecahan. Semua pihak harus mencari solusi agar tercipta kondisi yang kondusif.

Yang terjadi sebenarnya, menurut Karliansyah yang juga Ketua DAD Kabupaten Tapin, adalah konflik antara masyarakat dan perusahaan, bukan konflik antarsuku. ”Kami sepakat apabila persoalan terkait lahan diselesaikan melalui jalur hukum, bisa lewat hukum adat maupun hukum positif. Kalau bisa diselesaikan secara hukum adat, silakan diselesaikan secara adat,” katanya.

Untuk mendalami persoalan sengketa lahan di Kotabaru, DAD Kalsel juga akan membentuk tim pencari fakta. Saat ini Karliansyah belum bisa memastikan persoalan itu ada atau tidak.

”Jika memang ada, akan diselesaikan lewat jalur hukum adat ataupun hukum positif. Jangan sampai masalah lahan itu dikait-kaitkan dengan masalah etnis,” ujarnya.

Bersatu

Ketua Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kalsel Ahmad Alim Bachri mengatakan, beberapa kelompok etnis yang ada di Kalsel haruslah bersatu dan bersinergi untuk membangun Kalsel agar lebih maju. ”Kerukunan antaretnis di Kalsel harus tetap terjaga dengan baik dalam kondisi apa pun,” kata Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat itu.

Kerukunan antaretnis di Kalsel harus tetap terjaga dengan baik dalam kondisi apa pun.

Jika memang ada persoalan sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan, menurut Bachri, sebaiknya diselesaikan melalui jalur hukum atau dimusyawarahkan untuk diselesaikan dengan sebaik-baiknya. ”Persoalan itu jangan membawa suku atau etnis tertentu sehingga terjamin kedamaian antarwarga yang ada di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Baca juga; Uskup Manokwari-Sorong Ajak Masyarakat Pupuk Kerukunan

Ketua Dewan Musyawarah Pusat Majelis Umat Kepercayaan Kaharingan Indonesia Sukirman menyatakan tidak pernah membuat pernyataan yang memprovokasi konflik antaretnis sebagaimana dikutip sebuah media daring. ”Saya memang berbicara ke media itu, tetapi tidak berbicara soal etnis,” katanya.

Menurut Sukirman, hubungan antara orang Dayak dan orang Bugis di Kotabaru sampai saat ini masih terjaga dengan baik. Situasi di tengah masyarakat juga tetap aman dan kondusif. ”Kami tetap menjaga silaturahmi, serta sama-sama menjaga dan berpegang pada NKRI karena NKRI itu harga mati,” ujarnya.