Pelayanan Masyarakat di Polrestabes Medan Berjalan Normal
Sehari pasca-ledakan bom, pelayanan masyarakat di Polrestabes Medan di Sumatera Utara, kembali berjalan meski dengan proses pengamanan lebih ketat.
Oleh
AUFRIDA WISMI WARASTRI
·2 menit baca
MEDAN, KOMPAS — Sehari pasca-ledakan bom, pelayanan masyarakat di Polrestabes Medan, Sumatera Utara, kembali berjalan meski dengan proses pengamanan lebih ketat. Kejadian yang memakan korban jiwa dan melukai enam orang ini harus menjadi pelajaran semua pihak agar tak terulang di kemudian hari.
Pantauan Kompas, ratusan warga berdatangan mengurus surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). Namun, sebelum masuk kompleks Polrestabes Medan, warga diminta melepas jaket, mengeluarkan barang bawaan di pintu masuk, hingga menyerahkan KTP untuk diganti dengan tanda pengenal khusus. Di pintu masuk, beberapa anggota polisi berjaga di balik pagar pengamanan tambahan.
Di dalam halaman Polrestabes, masih tampak bekas olah kejadian perkara. Sejumlah tempat tampak diberi lingkaran merah tempat penyebaran serpihan bom. Meskipun garis polisi sudah dilepas, lokasi peledakan masih belum boleh didekati warga sipil.
Muhammad Yoshi Harahap, warga Jalan Gatot Subroto, Medan, mengatakan dirinya sempat cemas saat hendak datang ke Polrestabes Medan. Dia masih khawatir terkait ledakan bom pada Rabu pagi. Namun, ia memberanikan diri untuk masuk ke Polrestabes karena melihat pengamanan polisi sudah semakin ketat dan sudah banyak warga berada di sana.
”Saya seharusnya datang mengambil SKCK pada Rabu kemarin. Namun, batal karena mendengar kabar ada bom di Polrestabes. Hari ini saya beranikan datang karena butuh untuk pendaftaran pegawai negeri sipil,” ujarnya.
Pelaku RMH meledakkan diri, Rabu (13/11/2019) sekitar pukul 08.35 di halaman Polrestabes Medan, dekat ruang pelayanan SKCK. RMH tewas. Serpihan bom yang diledakkan RMH melukai enam orang. Empat orang yang terluka adalah anggota polisi dan dua orang lainnya warga sipil. Motif dan jaringan RMH masih diselidiki polisi.
Hari ini saya beranikan datang karena butuh untuk pendaftaran pegawai negeri sipil (Yoshi Harahap).
Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting mengatakan, kejadian ini harus jadi pelajaran kewaspadaan bagi semua orang. Polisi dan intelijen harus bekerja lebih detail guna mencegah kejadian memakan korban jiwa ini terulang kembali.
”Warga perlu melaporkan kepada polisi dan petugas keamanan jika menemukan hal-hal yang mencurigakan di sekitar rumahnya,” kata Baskami.