Hadapi Tantangan di Sektor Energi

Sejumlah tantangan menunggu dituntaskan oleh siapa pun pemimpin perusahaan BUMN yang bergerak di sektor energi, yakni Pertamina dan PLN. BUMN perlu figur yang bisa mengelola perusahaan dengan baik.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Petugas dari perwakilan PT Pertamina Gas dan PT Perusahaan Gas Negara mengunjungi proyek instalasi jaringan pipa di Tambaklorok, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (3/10/2019). Tersedianya infrastruktur jaringan gas tersebut nantinya untuk memenuhi kebutuhan bagi industri, rumah tangga, hingga pembangkit listrik.

JAKARTA, KOMPAS — Tantangan memimpin PT Pertamina (Persero) adalah menaikkan produksi minyak dan gas bumi dalam negeri. Pertamina juga harus bisa memperkuat infrastruktur untuk mendukung ketahanan energi.

”Pengelolaan sektor hulu untuk menaikkan produksi sangat penting karena hal itu menjadi penopang utama lifting (produksi siap jual) migas di dalam negeri. Terutama pada Blok Mahakam ataupun blok terminasi yang kelanjutan pengelolaannya diserahkan kepada Pertamina,” kata pengajar pada Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti, Jakarta, Pri Agung Rakhmanto, Kamis (14/11/2019).

Industri hulu migas Indonesia dilanda krisis menyusul ketidakseimbangan produksi minyak mentah dalam negeri dengan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) nasional. Produksi minyak Indonesia akhir-akhir ini kurang dari  800.000  barel per hari, sedangkan kebutuhan pasokan BBM nasional 1,5 juta barel per hari. Kekurangan pasokan ditutup dengan impor yang menyebabkan defisit pada neraca perdagangan migas nasional.

”Pekerjaan besar Pertamina adalah harus mampu merealisasikan rencana revitalisasi kilang dan membangun kilang baru. Infrastruktur migas juga perlu diperkuat untuk mewujudkan ketahanan energi nasional,” ujar Pri Agung.

Di sektor ketenagalistrikan, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara mengatakan, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) harus dipimpin sosok yang benar-benar bebas dari kepentingan kelompok mana pun. Pasalnya, banyak motif bisnis di berbagai proyek pembangunan pembangkit listrik PLN.

”Butuh sosok yang kredibel dan profesional. PLN juga harus mampu mewujudkan bauran energi yang mengarah pada optimalisasi energi terbarukan, bukan banyak bergantung pada energi fosil,” kata Marwan.

Butuh sosok yang kredibel dan profesional.

Dari sudut pandang pelaku usaha, menurut Ketua Umum Asosiasi Pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Air (APPLTA) Riza Husni, PLN harus benar-benar memberi ruang untuk pertumbuhan energi terbarukan, khususnya yang dikembangkan investor lokal. Jika investor asing bermodal tinggi diberi skema kontrak yang menarik, hal yang sama harus diterapkan pada pengembang energi terbarukan di dalam negeri.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Sejumlah turbin Pembangkit Listrik Tenaga Bayu Sidrap terlihat di salah satu dari tiga bukit di Desa Mattirosi dan Desa Lainungan, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Senin (22/7/2019). Pembangkit dengan kapasitas total sebesar 75 MW ini terdiri atas 30 turbin yang masing-masing berkapasitas 2,5 MW. Pembangkit tenaga bayu komersial pertama di Indonesia ini dibangun dengan biaya sekitar 150 juta dollar AS. Bulan ini, Juli 2019, pembangkit ini genap setahun memasok kebutuhan listrik untuk masyarakat.

Kementerian BUMN

Isu pergantian pemimpin di sejumlah BUMN mencuat saat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bertemu Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (13/11/2019). Saat ini kursi direktur utama sejumlah BUMN kosong, di antaranya Bank Mandiri dan Inalum. Adapun Dirut PLN dijabat pelaksana tugas.

Presiden Joko Widodo, menjawab pertanyaan wartawan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/11), menyatakan, Basuki menjadi salah satu kandidat yang akan mengisi jabatan pimpinan di salah satu perusahaan BUMN. Saat ini proses seleksi masih berlangsung.

Perihal jabatan yang akan diamanatkan kepada Basuki, Presiden Joko Widodo menyampaikan, bisa komisaris atau direksi. Keputusan sepenuhnya ditentukan pada seleksi Kementerian BUMN. Demikian pula ihwal penempatannya.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Erick Thohir, Menteri BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir yang ditanya wartawan seusai mengikuti sidang kabinet paripurna membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/11), mengisyaratkan perombakan di tubuh BUMN.

”Kita jangan fokus ke Pak Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), nanti komut-komut (komisaris utama) lain juga akan kami kenalkan,” kata Erick.

Mantan Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin itu bahkan menyampaikan, BUMN membutuhkan figur-figur yang memiliki kemampuan mengelola perusahaan dengan baik. Sebab, menteri dan juga wakil menteri BUMN tidak akan mungkin bisa mengawasi kegiatan di tiap-tiap BUMN yang jumlahnya mencapai 142 unit.