Presiden Tengok Madiva Halmahera Azahra, Bayi Berusia Dua Bulan

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Suasana pengurusan iuran jaminan kesehatan di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Pancoran, Jakarta, Senin (4/11/2019). Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan telah mengatur besaran penyesuaian iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS - Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan mendadak ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Jumat (15/11/2019). Dalam kesempatan itu, Presiden khusus mengecek pasien peserta program Jaminan Kesehatan Nasional, di antaranya Madiva Halmahera Azahra, bayi berusia dua bulan peserta BPJS, yang menderita adanya cairan di otak kepalanya.

Agenda utama dalam kunjungan kerja sehari Presiden di Provinsi Lampung adalah meresmikan ruas tol Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung. Setelah tiba di Bandara Raden Inten II di Lampung Selatan, alih-alih langsung menuju ke lokasi peresmian, Presiden meluncur ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Bandar Lampung,

Dalam kesempatan itu, Presiden menjenguk beberapa pasien peserta program Jaminan Kesehatan Nasional yang menjalani rawat inap. Mayoritas pasien yang ditemui adalah peserta pembayar iuran. Hanya seorang pasien yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran dari pemerintah.

Presiden masuk ke dua bangsal perawatan anak-anak. Kepada orang tua pasien, Presiden bertanya seputar pelayanan kesehatan dan latar belakang keluarga.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Presiden Joko Widodo dan  Menteri Kesehatan Nila F Moeloek membagikan makanan lokal bergizi untuk ibu hamil dan anak-anak di Puskesmas Bantargadung, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (08/042018). Pemberian makanan bergizi itu untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak-anak.

"Ini kunjungan mendadak, saya nggak beritahu ke siapapun. Saya hanya ingin pastikan apakah yang namanya kartu BPJS itu betul-betul sudah dipegang oleh rakyat, oleh pasien yang ada di rumah sakit," kata Presiden menjawab pertanyaan wartawan usai kunjungan.

Presiden heran dengan sedikitnya pasien peserta JKN penerima subsidi dari pemerintah. Sebab, pemerintah pusat memberikan subsidi kepada 96 juta jiwa. Sementara pemerintah daerah menyubsidi 37 juta jiwa. Dengan demikian total 133 juta jiwa peserta yang bebas iuran bulanan.

Baca Juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Perbaikan Layanan Dituntut Komprehensif

"Harusnya yang gratis itu 133 juta. Ada di mana, siapa yang pegang? Saya ingin memastikan itu. Tapi kalau lihat persentase yang di sini (RSUD Abdul Moeloek) tadi, kok lebih banyak yang bayar," kata Presiden.

Saat ditanya defisit yang terus membengkak setiap tahunnya, Presiden mengatakan bahwa itu akibat salah kelola. Pemerintah pusat konsisten menyubsidi rakyat miskin peserta JKN yang jumlahnya mencapai 96 juta jiwa.

Defisit terjadi antara lain karena peserta mandiri menunggak iuran bulanan.

"Artinya yang harusnya bayar pada nggak bayar. Artinya disisi penagihan, itu yang harus diintensifkan. Ya kalau ini nggak dilakukan, ya terjadi defisit. Defisit kan mau nggak mau iurannya harus dinaikkan. Gitu. Sehingga sekali lagi, tata kelola manajemen yang ada di BPJS (Kesehatan) memang harus diperbaiki," kata Presiden.

Kompas/Hendra A Setyawan

Suasana pengurusan iuran jaminan kesehatan di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Pancoran, Jakarta, Senin (4/11/2019). Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan telah mengatur besaran penyesuaian iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Dari aturan ini, pemerintah menetapkan iuran peserta mandiri kelas 1 sebesar Rp 160.000, kelas 2 sebesar Rp 110.000, dan kelas 3 sebesar Rp 42.000.

Pergantian Pimpinan BPJS

Saat ditanya lebih lanjut kemungkinan adanya pergantian pimpinan di BPJS Kesehatan, Presiden tidak langsung menjawab. Ia sambil tersenyum mengatakan akan cek penyelenggaran JKN di lapangan.

Baca Juga: Tim Khusus Penyelesaian Defisit BPJS Kesehatan Dibentuk

"Ini saya ke lapangan dulu. Saya mau lihat ini dulu, fase penggunaan BPJS seperti apa," kata Presiden.

Sementara itu salah satu pasien yang dijenguk Presiden di RSUD Abdul Moeloek adalah Madiva Halmahera Azahra. Bayi berusia dua bulan itu peserta JKN penerima subsidi pemerintah.

"Kata dokter, ada cairan di kepala," kata Muji Purwaningsih, ibu pasien yang warga Kabupaten Lampung Tengah.

Sementara Abdul Gani, ayah pasien bernama M Dhafin Reifansya, menyatakan, pengurusan BPJS Kesehatan mudah. Ia tidak merasakan kesulitan administrasi saat membawa anaknya yang sakit saluran pernafasan ke rumah sakit.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas tentang bidang politik, hukum, dan keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Presiden antara lain meminta semua pihak untuk mengantisipasi dan memantau situasi keamanan pascadiambilnya sejumlah keputusan pemerintah seperti kenaikan iuran BPJS.