Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI diminta untuk menjaga program pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Oleh
Anita Yossihara
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI diminta untuk menjaga program pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Tak hanya pembangunan sumber daya manusia yang menjadi fokus tahun ini, seluruh matra TNI-Polri juga harus mendukung penyelesaian pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi dan regulasi, serta transformasi ekonomi.
Permintaan itu disampaikan Presiden Jokowi saat bertemu pimpinan Komando Kewilayahan TNI Angkatan Laut dan pimpinan Komando Kewilayahan TNI Angkatan Udara di waktu yang berbeda di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Tadi Presiden sampaikan agar TNI dan Polri menjaga bersama-sama agenda besar pembangunan yang dikerjakan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Permintaan serupa disampaikan dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) dan kepala kepolisian daerah seluruh Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Agenda besar yang dimaksud Presiden Jokowi salah satunya adalah pembangunan sumber daya manusia besar-besaran yang menjadi fokus pemerintah pada tahun ini. Selain itu, penyelesaian pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus selama empat tahun terakhir juga diharapkan terus mendapat dukungan dari TNI-Polri.
Program prioritas lain yang diminta untuk dijaga adalah penyederhanaan birokrasi dan regulasi. Tak ketinggalan program transformasi ekonomi juga diharapkan didukung oleh TNI-Polri.
Pertemuan itu juga dimanfaatkan Presiden Jokowi untuk meminta TNI-Polri memegang teguh konsensus kebangsaan. ”Bapak Presiden Joko Widodo sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara adalah agar Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian, meminta agar seluruh matra memegang teguh konsensus kebangsaan,” ujar Fadjroel menjelaskan.
Konsensus kebangsaan yang harus dipegang teguh oleh seluruh anggota TNI-Polri adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.
Saat ditanya apakah pertemuan juga membahas pengisian jabatan wakil panglima, Fadjroel menegaskan, tidak ada pembahasan mengenai wakil panglima. Akan tetapi, saat ini tengah memproses pengisian posisi Wakil Panglima TNI yang merupakan amanah Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI.
Kita menunggu saja. Tadi kami adakan pertemuan dengan Mensesneg (Pratikno), beliau mengatakan sedang diproses pemerintah terkait Wakil Panglima TNI.
Sementara dalam pertemuan itu, Panglima TNI Hadi Tjahjanto beserta para kepala staf seluruh matra menyampaikan terima kasih atas dukungan Presiden Jokowi untuk memajukan dan memodernisasi TNI.
”Terutama dalam penyediaan alat-alat yang terkait untuk keperluan militer, sosial, ataupun keperluan pasukan,” tuturnya. Tak hanya itu, para perwira tinggi itu pun menyampaikan terima kasih kasih atas dukungan Presiden Jokowi terhadap pengembangan diri personel TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polri.