Mantan Wapres JK Dinilai Berperan Besar Meningkatkan Mutu Pendidikan

Mantan Wapres Jusuf Kalla dinilai berperan besar dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Peran itu membuat Universitas Negeri Padang akan menganugerahkan gelar ”doctor honoris causa” kepada JK.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyapa para tamu undangan seusai peresmian rumah susun dan ruang kelas baru Pondok Pesantren Modern Terpadu Prof Dr Hamka II Padang di Padang, Sumatera Barat, Selasa (3/9/2019).

PADANG, KOMPAS — Mantan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dinilai punya peran besar dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Peran tersebut terlihat dari kebijakan, kiprah, dan komitmen pria yang akrab disapa JK itu, baik selama menjabat sebagai menteri koordinator bidang kesejahteraan rakyat maupun wakil presiden.

Rektor Universitas Negeri Padang Ganefri di Padang, Sumatera Barat, Selasa (19/11/2019), menjelaskan, JK merupakan sosok yang peduli terhadap mutu pendidikan. Saat menjabat sebagai menko kesra pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, JK beberapa kali meminta para deputi untuk studi banding ke negara tetangga dan menemukan bahwa pendidikan Indonesia tertinggal.

Menurut Ganefri, salah satu upaya JK dalam meningkatkan dan menjaga mutu pendidikan adalah melalui ujian nasional (UN). JK merupakan salah satu inisiator terbentuknya UN sebagai instrumen penjaminan mutu pendidikan. UN menjadi standar ukuran yang jelas terhadap kualitas pendidikan di Indonesia.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Rektor Universitas Negeri Padang Ganefri di Ruang Sidang Rektor UNP menjelaskan rencana pemberian gelar doktor kehormatan bidang penjaminan mutu pendidikan kepada mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh UNP pada 5 Desember 2019 di Padang, Sumatera Barat, Selasa (19/11/2109).

”Sebenarnya, konsep yang dikembangkan Jusuf Kalla melalui UN adalah bagaimana membuat anak-anak belajar. Kalau ada ujian, pasti orang akan sibuk belajar menjelang hari-H. UN juga menjadi suatu standar untuk mengukur atau melihat kualitas pendidikan di Indonesia yang memiliki disparitas,” kata Ganefri.

Baca juga: Akhir Baik Jusuf Kalla

Ganefri melanjutkan, kepedulian JK terhadap penjaminan mutu pendidik tidak kendur meski tidak lagi menjabat sebagai menko kesra. Saat menjadi wapres pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo, kementerian pendidikan dan kebudayaan tetap di bawah koordinasi JK. JK juga teguh mempertahankan keberadaan UN meski mendapat tentangan dari berbagai pihak.

Keteguhan sikap JK soal UN, kata Ganefri, tidak terlepas dari masih kurangnya budaya belajar di Indonesia. Sebagian negara maju, seperti Finlandia, memang tidak menerapkan UN karena budaya belajar sudah terbentuk. Sementara itu, sebagian besar negara berkembang, bahkan negara maju, seperti Jepang, Singapura, dan Amerika Serikat (sejak 2013), masih melaksanakan UN.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Suasana hari kedua pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di SMP 1 Telukdalam, Nias Selatan, Sumatera Utara, Selasa (23/4/2019). Ujian nasional dilaksanakan empat hari sejak 22 April 2019 hingga 25 April 2019.

”Anak-anak di luar negeri dari tingkat dasar hingga menengah sudah memiliki budaya belajar. Sementara anak-anak kita masih kurang budaya belajarnya. Itu yang jadi perhatian Jusuf Kalla. Bagaimana cara membuat siswa belajar,” ujar Ganefri.

Doktor kehormatan

Peran tersebut menjadi pertimbangan UNP  yang akan memberikan gelar doctor honoris causa kepada JK dalam bidang penjaminan mutu pendidikan pada 5 Desember 2019 di Padang. JK dianggap sebagai tokoh penggagas, pejuang, dan pengawal mutu pendidikan di Indonesia.

Baca juga: Diluncurkan, Buku ”Celebrating Peacemaking” JK

Anugerah itu telah melalui kajian ilmiah oleh para promotor yang terdiri dari para guru besar UNP, Azyumardi Azra, mantan staf khusus JK saat jadi wapres masa SBY, dan Yahya Umar, mantan Deputi IV Bidang Kesehatan Menko Kesra. Usulan itu juga telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Iptek Pendidikan Tinggi Kemendikbud. Pihak JK, kata Ganefri, juga sudah menyetujui rencana ini.

Kompas/Ismail Zakaria

Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, didampingi (kiri ke kanan) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) Ganefri, serta Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit (tidak tampak) membubuhkan tanda tangan pada peresmian gedung baru dan infrastruktur UNP di Padang, Sabtu (15/7).

Salah satu promotor anugerah doktor kehormatan itu, Sufyarma Marsidin, mengatakan, yang diperjuangkan JK dalam mempertahankan UN hingga sekarang adalah bagaimana menciptakan anak bangsa yang berkualitas. UN merupakan salah satu strategi agar siswa mau belajar keras.

”Jadi, UN bukan tujuan, melainkan instrumen untuk menyuruh peserta didik belajar keras. Orang yang belajar keras inilah yang dapat mengembangkan kualitas SDM dan memajukan bangsa,” kata Sufyarma yang juga Sekretaris Senat UNP.

Jadi, UN bukan tujuan, melainkan instrumen untuk menyuruh peserta didik belajar keras.

Ditambahkan Ganefri, pemberian gelar doktor kehormatan kepada JK menjadi pesan dari UNP bahwa UN masih diperlukan untuk masa mendatang, terutama dalam menjaga kualitas pendidikan. UN bisa menjadi alat ukur sejauh mana pemerataan sistem pendidikan yang telah dibangun.

”Negara kita sangat luas. Disparitas di tiap-tiap daerah berbeda. Butuh instrumen untuk menjaga kualitas pendidikan. Intinya bagaimana menyuruh anak kita belajar. Salah satunya lewat ujian nasional,” ujar Ganefri.

KOMPAS/SONYA HELEN SINOMBOR

Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Nyonya Mufidah Jusuf Kalla berjalan bersama meninggalkan tempat acara seusai menerima gelar doktor kehormatan (honoris causa) dalam bidang hukum pemerintahan daerah di Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Senin (5/9/2016).

Gelar doktor kehormatan yang akan diberikan UNP akan menambah jumlah gelar doktor kehormatan yang diperoleh JK menjadi 13. Sebelumnya, JK sudah menerima berbagai gelar doktor kehormatan dari sejumlah perguruan tinggi, meliputi University of Malaya, Malaysia (2007); Soka University, Jepang (2007); Rajamangala University of Technology, Thailand (2017); dan berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Sementara itu, bagi UNP, pemberian gelar doktor kehormatan kepada JK merupakan yang ketiga sejak 2017. Sebelumnya, UNP memberikan gelar doktor kehormatan bidang politik pendidikan kepada mantan Wapres Megawati Soekarnoputri (2017) dan doktor kehormatan bidang pendidikan politik kepada mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim (2018).