Pertaruhan Pembangunan Desa

Tingkat pengangguran di desa lebih rendah ketimbang kota, namun persentase kemiskinan desa nyaris dua kali lipat daripada kota. Kualitas pekerjaan di desa rendah sehingga tidak memberikan insentif pendapatan memadai.

Kompas

Ahmad Erani Yustika

Presiden Jokowi sejak tahun lalu terus menyatakan agar pembangunan desa, khususnya via Dana Desa, difokuskan kepada isu yang terkait dengan bidang ekonomi dan pemberdayaan.

Secara lebih spesifik, pembangunan ekonomi desa diarahkan untuk peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan. Sementara itu, pemberdayaan diikhtiarkan untuk penguatan kualitas sumber daya insani desa sehingga punya kapasitas penyangga hidup (khususnya di bidang ekonomi).

Data menunjukkan, tingkat pengangguran terbuka di desa jauh lebih rendah ketimbang di kota, namun persentase kemiskinan di desa nyaris dua kali lipat daripada kota. Artinya, kualitas pekerjaan yang diciptakan di desa masih rendah sehingga tidak memberikan insentif pendapatan yang memadai. Fenomena pengangguran terselubung (disguised unemployment) di sektor pertanian juga masih menjadi praktik yang lazim.

Begitu pula, sekitar 70 persen tenaga kerja di desa hanya tamat SMP ke bawah. Situasi inilah yang membuat pemberdayaan menjadi matra vital di desa.

Penguatan basis produksi

Jangkar ekonomi di desa adalah aktivitas produksi, terutama di sektor pertanian. Sekitar 80 persen sumber daya ekonomi di desa adalah pertanian dalam pengertian luas, termasuk perikanan, kehutanan, perkebunan, dan peternakan. Problem puluhan tahun yang tidak ditangani adalah: kepemilikan/penguasaan lahan yang sempit.

Kompas

Sumber: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Maksudnya, basis produksi warga desa sangat terbatas. Jadi, pekerjaan rumah yang wajib dijamah demi menggerakkan ekonomi desa adalah mengurus basis produksi (pertanian) rakyat. Di sini ada sedikit cahaya, program RAPS (reforma agraria dan perhutanan sosial) sudah berjalan selama lima tahun dengan segala kendalanya. Perhutanan sosial lumayan masif dikerjakan sehingga menyentuh banyak petani/pekebun.

Jadi, pekerjaan rumah yang wajib dijamah demi menggerakkan ekonomi desa adalah mengurus basis produksi (pertanian) rakyat.

Reforma agraria masih harus dihentak lebih keras lagi, di luar program sertifikasi lahan yang sudah melesat. Di sinilah kesempatan ini menganga: tautkan pemanfaatan Dana Desa dengan program RAPS. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi (Kemendes) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (plus Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) mesti erat bergandengan tangan.

Baca Juga : Lima Tahun Desa Membangun

Berikutnya yang mesti diurus adalah organisasi ekonomi desa. Gerak ekonomi bukan sekadar menyelenggarakan produksi, namun memastikan proses penciptaan nilai tambah (pengolahan), pengemasan, distribusi, penjualan, dan lain sebagainya bisa dilakukan dengan serempak. Seluruh proses itu baru dapat dikonsolidasikan melalui organisasi ekonomi yang mapan. Gugus tugas organisasi ekonomi itu dibagi tiga: konsolidasi sumber daya, menciptakan nilai tambah, dan membangun posisi tawar.

Pelaku ekonomi (misalnya petani) yang terpecah-pecah (apalagi dengan basis produksi/tanah yang lemah) adalah situasi sempurna bagi terjadinya praktik pengisapan. Mereka harus dikonsolidasikan dalam satu organisasi yang kukuh.

Jika gagasan ini berjalan, dimungkinkan gerakan ekonomi diteruskan ke proses nilai tambah (pengolahan) sebab terpenuhinya skala ekonomi. Seterusnya, konsolidasi ini melontarkan posisi tawar ke level yang tinggi berhadapan dengan pelaku/agen di hilir. Implikasinya, kesejahteraan bisa dikerek ke atas.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Selain jalur relfeksi dan lapangan fustal, pada 2018 juga dibangun jalur skateboard untuk mengakomodasi hobi anak muda di Desa Sesela. Pembangunan sarana tersebut menggunakan anggaran dana desa.

Pertanyaannya, organisasi ekonomi apa yang mesti digerakkan di desa? Jawabannya lugas: koperasi. Hanya bangun usaha ini yang cocok untuk menghidupkan nadi ekonomi desa dengan titik tumpu modal sosial, sumber daya terpecah, dan minus posisi tawar.

Lima tahun ini juga dibentuk lembaga ekonomi Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai mandat UU Desa No 6 Tahun 2014, yang jumlahnya sekarang sudah menyentuh lebih dari 45.000 (dari hampir 75.000 desa). Artinya, 60 persen desa sudah memiliki Bumdes.

Gerak ekonomi bukan sekadar menyelenggarakan produksi, namun memastikan proses penciptaan nilai tambah (pengolahan), pengemasan, distribusi, penjualan, dan lain sebagainya bisa dilakukan dengan serempak.

Opsi yang bisa diambil: koperasi bekerja sama dengan Bumdes untuk menggerakkan ekonomi desa, atau menjadikan Bumdes (atau anak usaha Bumdes) berbadan hukum koperasi. Isu ini sudah menjadi bahan debat lima tahun, sekarang momentum untuk lekas diambil keputusan.

KOMPAS/DAHLIA IRAWATI

Suasana Kampoeng Mataraman, salah satu unit usaha BUMDes milik Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, awal September 2019. Desa Panggungharjo kini menjadi salah satu desa terbaik di tingkat nasional dan merupakan percontohan bagi 74.000-an desa di Indonesia.

Pada titik ini, kolaborasi antara Kementerian Koperasi dan UMKM dan Kemendes menjadi keniscayaan. Dua kementerian ini palang pintu dan tulang punggung poros pergerakan ekonomi di desa.

Medan kawasan perdesaan

Fakta yang tak bisa disembunyikan selama ini adalah ketiadaan kesadaran untuk menarasikan skala ekonomi sebagai urusan genting di bidang ekonomi (desa). Dana Desa membuat desa makin melihat ke dalam (inward looking), bukan menjemput peluang kolaborasi dengan desa-desa tetangga untuk meninggikan skala ekonomi. Mandat UU Desa sebetulnya bukan hanya pembangunan desa, tetapi juga kawasan perdesaan.

Baca Juga : Harmonisasi Data Pembangunan Desa

Sektor ini dicirikan lebih padat modal dan memerlukan bahan baku yang besar sehingga efisiensi dan daya saing produksi dapat dijelmakan. Persoalannya, syarat ini bakal sukar diperoleh jika unit gerakan ekonominya pada level desa.

Jadi, pendalaman pembangunan ekonomi desa sebetulnya paralel dengan pilihan menggeser titik tumpu pembangunan ke kawasan perdesaan, di mana antara 5-20 desa membuat konsensus pendalaman gerakan ekonomi. Penggeseran alas pembangunan ini relevan dalam empat perkara. Pertama, kawasan perdesaan menjadikan pendalaman pembangunan ekonomi (deepening) lebih mungkin dikerjakan akibat terpenuhinya skala ekonomi.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Pekerja menyelesaikan pembangunan konstruksi untuk sebuah tempat wisata di Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat (5/7/2019). Kawasan tersebut beberapa tahun terakhir tumbuh banyak tempat wisata yang dikelola desa dan investor besar. Beragam konsep wisata ditawarkan dari alam hingga wahana permainan.

Dana Desa membuat desa makin melihat ke dalam (inward looking), bukan menjemput peluang kolaborasi dengan desa-desa tetangga untuk meninggikan skala ekonomi.

Kedua, kawasan perdesaan menjembatani (bridging) relasi desa-kota. Dalam situasi kekuatan desa yang lemah, maka hubungan dengan (pelaku ekonomi) kota pasti akan eksploitatif. Namun, jika itu dijembatani oleh (organisasi ekonomi) pada level kawasan perdesaan, maka relasinya dengan kota menjadi lebih setara. Ketiga, kawasan perdesaan menjadi model kerja sama (collaborating) yang membuat antardesa tidak saling mematikan/memangsa.

Keempat, kawasan perdesaan mengefektifkan fasilitasi (facilitating) yang dilakukan pemerintah (pusat/daerah) dibandingkan dengan mengembangkan ekonomi pada level desa dengan jumlah yang amat banyak (dan kecil).

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Wisatawan memanfaatkan jasa warga yang bekerja sebagai fotografer bawah air di obyek wisata Umbul Ponggok, Desa Ponggok, Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah, Minggu (16/9/2018). Tempat yang dikelola menjadi obyek wisata sejak tahun 2011 oleh BUMDes Tirta Mandiri tersebut terus berkembang hingga mampu meraup pendapatan Rp 14,2 miliar pada tahun 2017.

Dengan begitu, pada masa mendatang gerak pembangunan ekonomi di desa memerlukan lima konsensus besar, yang seluruhnya menjadi satu paket pembangunan: (i) Konsensus kepemilikan/penguasaan faktor produksi (tanah).

Program RAPS mesti dipercepat sehingga menjadi lokomotif peningkatan basis produksi rakyat di desa; (ii) Konsensus organisasi ekonomi: koperasi dan Bumdes. Keduanya menjadi jantung pemapanan ekonomi di desa/kawasan perdesaan. Soal legal lekas diselesaikan agar tak menjerat kaki untuk bergerak dengan sigap; (iii) Konsensus skala ekonomi: kolektif dan level kawasan perdesaan. Kegiatan ekonomi diselenggarakan secara kolektif dan medannya digeser ke tingkat kawasan perdesaan; (iv) Konsensus nilai tambah: agroindustri.

Tak boleh lagi ekonomi bertumpu kepada produksi komoditas primer yang hanya akan melanggengkan kemelaratan; dan (v) Konsensus rantai pasok yang mesti dipangkas dan dikuasai oleh organisasi ekonomi desa.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Sarono (50) menjemur genteng yang dibuat dari tanah liat di sentra industri genteng Dusun Genitem, Desa Sidoagung, Godean, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (28/6/2019). Permintaan genteng saat ini meningkat karena banyak pengembang perumahan memulai pembangunan saat musim kemarau. Genteng tanah liat itu dari produsen dijual dengan harga Rp 1.100 per buah.

Pemberdayaan dan politik kolaborasi

Agenda lain yang terus didengungkan oleh Presiden adalah pemberdayaan warga desa. Fokus ini tentu selaras dengan rumusan visi pembangunan manusia dalam periode kedua pemerintahan. Pada kasus desa, agenda pemberdayaan dan meninggikan kualitas kesadaran warga dapat dibagi dalam dua jenis tingkatan.

Agenda lain yang terus didengungkan oleh Presiden adalah pemberdayaan warga desa.

Pertama, kesadaran ideologis. Warga desa dan kawasan perdesaan difasilitasi untuk menghidupkan kesadaran atas isu-isu strategis yang menyebabkan ketertinggalan ekonomi/politik desa (kawasan perdesaan). Desa berhak punya daulat dan kemandirian ekonomi, misalnya di bidang pangan, energi, dan lain-lain karena sumber daya yang dimiliki relatif tersedia (bahkan sebagian melimpah).

Demikian pula untuk isu gender, transparansi anggaran, demokrasi ekonomi, distribusi pendapatan, penguasaan faktor produksi, organisasi ekonomi, dan seterusnya. Intinya, tiap warga wajib mempunyai kesadaran dan pengetahuan strategis untuk mengurai perkara struktural pembangunan di masing-masing desa.

KOMPAS/DAHLIA IRAWATI

BUMDes Ternak Kambing - Asri (46), dan Suratmin (60), warga Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, Sabtu (23/6/2018) merawat kambing yang dipinjamkan padanya. Ia menjadi salah satu pemelihara kambing pada BUMDes Ternak Kambing di desanya.

Kedua, kesadaran teknokratis. Pada level ini tiap warga desa dibekali dengan kapasitas teknikal/instrumental untuk mengelola sumber daya ekonomi di desa. Pemerintah memiliki program bagus yang bernama Kartu Prakerja. Program ini mesti dihimpitkan dengan penguatan kapasitas warga dengan pendekatan komunitas.

Pembelajaran mandiri komunitas merupakan pilihan yang mesti diambil pada masyarakat desa/kawasan perdesaan. Bagi desa/kawasan perdesaan yang ingin mengembangkan (misalnya) pariwisata, maka kapasitas yang disuntikkan adalah di bidang tersebut.

Demikian pula dengan desa yang hendak menggarap bidang perikanan, peternakan, perkebunan, dan lain-lain; pembelajaran mandiri komunitas fokus kepada penguatan kapasitas teknikal tersebut. Kementerian Tenaga Kerja seyogianya serius mendesain program Kartu Parkerja untuk warga desa sehingga kerja sama dengan Kemendes menjadi keharusan yang tak bisa ditampik sejak awal bekerja.

KOMPAS/REGINA RUKMORINI

Bupati Temanggung M Al Khadziq (berpeci) bersama dengan perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebuadayaan serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Teringgal dan Tranmigrasi, membuat acara Ngopi Bareng di Papringan, yang merupakan rangkaian dari Festival Sindoro Sumbing, Minggu (16/6/2019)

Selebihnya, pembangunan ekonomi dan pemberdayaan desa jelas tidak mungkin dipanggul oleh Kemendes saja, apalagi sekadar dari Dana Desa. Ini merupakan pertempuran besar yang hanya dapat diangkat oleh lintas pemangku kepentingan, sehingga politik kolaborasi adalah harga mati. Kerja sama yang dikerjakan secara sederhana bertumpu pada tiga kaki.

Ini merupakan pertempuran besar yang hanya dapat diangkat oleh lintas pemangku kepentingan, sehingga politik kolaborasi adalah harga mati.

Pertama, sinergi program dan kegiatan. Lintas pemangku kepentingan (pemerintah maupun swasta) menyepakati hanya sedikit program/kegiatan saja, namun dieksekusi dengan eksesif. Tugas dibagi berdasarkan kompetensi dan sumber daya yang dipunyai.

Kedua, konsolidasi anggaran. Anggaran yang terkait dengan desa hanya diperuntukkan untuk fokus kegiatan yang telah diputuskan. Masing-masing pihak disiplin menjalankan kegiatan tersebut, tidak boleh digeser berdasarkan selera tiap pemangku kepentingan.

Ketiga, advokasi dan promosi kebijakan. Kebijakan produksi, perdagangan, pajak, investasi, dan lain sebagainya diformulasikan dan didesakkan agar ramah bagi pembangunan desa. Persekutuan lembaga dan pemahaman gagasan inilah yang akan menjadi pertaruhan keberhasilan pembangunan desa ke depan.

Ahmad Erani Yustika, Guru Besar FEB Universitas Brawijaya, Dirjen PPMD dan PKP Kemendes 2015-2018.