logo Kompas.id
UtamaUtamakan Hak Korban
Iklan

Utamakan Hak Korban

Selain upaya hukum peninjauan kembali atau gugatan perdata, kebijaksanaan negara juga bisa menjadi alternatif solusi dalam perkara kasus penipuan First Travel.

Oleh
Rini Kustiasih / Al Fajri
· 3 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/GktP6exhD44xZi5Sc_4lmAoIeDM=/1024x497/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F01%2F20190128_100221_1548665341.jpg
KOMPAS/DIAN DEWI PURNAMASARI

Korban penipuan biro umroh First Travel berkumpul di Inspektorat Kementerian Agama untuk melakukan audiensi, Senin (28/1/2019). Audiensi dilakukan untuk merebut kembali aset milik FT yang dirampas oleh negara.

JAKARTA, KOMPAS - Polemik terkait putusan Mahkamah Agung bahwa aset biro perjalanan umrah First Travel disita negara dapat diselesaikan dengan upaya hukum ataupun nonhukum. Upaya hukum itu misalnya melalui pengajuan peninjauan kembali atau gugatan perdata oleh para korban First Travel.

Sementara upaya nonhukum misalnya dengan cara negara mengeluarkan kebijaksanaan untuk memberangkatkan umrah para korban First Travel dengan biaya dari hasil rampasan aset biro perjalanan itu.

Editor:
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000