Warga: Tidak Ada Sosialisasi, yang Ada Surat Perintah Pindah

Pemprov DKI Jakarta memastikan sosialisasi kepada warga sudah berjalan sebelum pembongkaran bangunan ilegal di Sunter Jaya dan Kelurahan Sunter Agung. Sebaliknya, warga merasa belum ada sosialisasi.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Ekskavator dipergunakan untuk meratakan dan membersihkan lokasi bekas gusuran di Jalan Agung Perkasa 8, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (20/11/2019). Lebih dari 60 keluarga tergusur dari tempat tersebut pekan lalu. Menurut rencana, lahan yang sudah dibebaskan tersebut akan dikembalikan ke fungsi semula, yaitu sebagai saluran penghubung menuju Danau Sunter dan ditanami pohon perindang.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan proses sosialisasi kepada warga sudah berjalan sebelum pembongkaran bangunan ilegal di Jalan Agung Perkasa 8, Kelurahan Sunter Jaya dan Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Namun, warga yang tempatnya digusur membantah sudah ada sosialisasi.

Seorang warga terdampak, Syaiful (36), mengatakan, tidak ada kegiatan tukar pikiran antara Pemprov DKI dan warga di Jalan Agung Perkasa 8 terkait solusi bagi warga setelah penataan di sana.

Surat imbauan untuk tidak lagi tinggal di sana memang diterima warga sebanyak tiga kali. Namun, surat semacam itu menurut dia bukanlah sosialisasi, melainkan  perintah satu arah.

”Kalau diskusi kan ada omongan, masih enak. Ini perintah langsung. Kami kan kaget,” ujar Syaiful, Rabu (20/11/2019), di lokasi pembongkaran.

Baca juga: Korban Penggusuran di Sunter Tolak Bantuan Program Pelatihan Kerja

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Warga korban gusuran di Jalan Agung Perkasa 8, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, mulai memindahkan barangnya, Rabu (20/11/2019).

Perhatian utama warga terletak pada dampak ekonomi dari pembongkaran. Pemprov selama ini belum memastikan mereka bisa menjalankan usaha jual-beli rongsokan di tempat yang baru. Mereka saat ini bingung cara mendapatkan penghasilan lagi karena tempat usaha mereka digusur.

Data Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, Pemprov DKI pada Kamis (14/11/2019) membongkar 25 lapak usaha yang rata-rata di bidang jual-beli rongsokan, barang bekas, dan sampah bernilai jual. Setidaknya 62 keluarga bermukim di sana. Pemprov menilai bangunan-bangunan itu ilegal karena berdiri di atas saluran penghubung yang penting bagi upaya menangani banjir.

Wakil Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim menuturkan, karena selama ini tertutup bangunan, aliran air di saluran itu terhambat sehingga berimbas pada munculnya potensi genangan saat hujan di kawasan Sunter, seperti Jalan Gaya Motor, Agung Karya, dan Sunter Utara.

Dengan pembongkaran bangunan, saluran air pada jalan-jalan tersebut akan terhubung dengan Danau Sunter Selatan melalui saluran di Jalan Agung Perkasa 8 sehingga menurunkan risiko genangan.

Baca juga: Korban Penggusuran Sunter Jaya Bertahan di Antara Puing-puing Bangunan

KOMPAS/AYU PRATIWI

Suasana di Jalan Agung Perkasa 8, Sunter Jaya, Jakarta Utara, Selasa (19/11/2019). Permukiman warga di sana dibongkar sejak Kamis pekan sebelumnya. Beberapa warga masih menetap di sana dan menolak direlokasi. Pemerintah berencana menata kawasan tersebut agar lebih ramah lingkungan dan tidak banjir.

Ali menjelaskan, memfungsikan kembali saluran penghubung di Jalan Agung Perkasa 8 merupakan satu dari dua program penataan kawasan Sunter. Program lain adalah penataan pembangunan sepanjang Jalan Inspeksi Danau Selatan untuk jalur joging, yaitu sepanjang RW 001, 005, dan 006, guna membantu menciptakan tata ruang yang ramah lingkungan dan sehat.

Semua program penataan itu sebelum dieksekusi diklaim sudah didahului dengan sosialisasi. Pada 18 September, misalnya, Pemprov sudah mengirimkan surat imbauan kepada warga yang menghuni atau meminta tanpa izin hak kepemilikan tanah untuk mengosongkan lokasi tersebut.

Proses sosialisasi diawali dengan dialog dan pendataan warga Jalan Agung Perkasa 8, antara lain untuk keperluan pemindahan anak warga yang masih bersekolah, menyiapkan rumah susun untuk relokasi, serta menyiapkan kendaraan pengangkut untuk membantu mereka memindahkan barang.

KOMPAS/STEFANUS ATO

Warga Jalan Agung Perkasa, Sunter Jaya, Jakarta Utara, memasang spanduk sebagai protes terhadap penggusuran yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Senin (18/11/2019) siang.

Wali Kota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko menyebutkan, terdapat 160 unit hunian pada Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda yang siap menampung warga pindahan dari Jalan Agung Perkasa 8.

”Kami juga siapkan sekolah TK, SD, dan SMP terpadu di Rusun Marunda. Kemudian, SMAN 114 dan SMKN 49 yang lokasinya berada di wilayah Kecamatan Cilincing,” ucapnya.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Warga korban gusuran di Jalan Agung Perkasa 8, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, mencoba tetap bertahan walau tempat tinggalnya sudah mulai diratakan, Rabu (20/11/2019).

Namun, Syaiful memprotes rencana relokasi ke rusun itu. Menurut dia, tawaran pindah ke rusun baru muncul saat Sigit diwawancarai media. ”Sebelumnya tidak ada negosiasi masalah rusun atau soal tempat tinggal,” katanya.

Tawaran pindah ke rusun juga dikritik karena Pemprov dinilai hanya fokus pada pemindahan fisik warga dari tempat lama ke tempat baru. Padahal, ada masalah krusial yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu soal pekerjaan.

Warga di Jalan Agung Perkasa 8 sudah bertahun-tahun menggeluti bisnis jual-beli rongsokan, sedangkan di rusun belum terjamin ada area untuk membuat lapak barang-barang bekas agar warga bisa mencari uang sesuai keahlian mereka.