Kubu oposisi meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengundurkan diri. Sebab, ia sudah resmi menjadi tersangka dugaan korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan pemalsuan.
Oleh
Kris Mada
·2 menit baca
AFP/RONEN ZVULUN/POOL
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (tengah) saat memimpin sidang mingguan kabinet di Jerusalem, 3 Maret 2019.
TEL AVIV, JUMAT — Kubu oposisi meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengundurkan diri. Sebab, ia sudah resmi menjadi tersangka dugaan korupsi, penyalahgunaan jabatan, dan pemalsuan.
Jaksa Agung Israel Avichai Mandelblit mengumumkan status Netanyahu pada Kamis (21/11/2019) sore waktu Israel. ”Saya menginformasikan kepada kantor PM tentang keputusan menuntut dia dalam tiga kasus. Hari ketika Jaksa Agung memutuskan penyidikan terhadap PM dalam kejahatan serius adalah hari sulit dan menyedihkan bagi Israel serta saya pribadi,” ujar Mandelblit, pria yang pernah jadi menteri di kabinet Netanyahu itu.
Mandelblit membantah keputusan itu bermotif politik. ”Bukan masalah kiri atau kanan. Tugas ini diwajibkan bagi kita semua. Tugas saya kepada warga negara yang meminta tidak ada yang kebal hukum,” ujarnya sebagaimana dikutip media setempat, Times of Israel.
Keputusan itu disambut oleh para politisi dengan tuntutan agar Netanyahu mundur. Sejumlah politisi menyiarkan ulang pernyataan Netanyahu, 11 tahun lalu. Kala itu, ia meminta PM Israel Ehud Olmert mundur karena dituduh terlibat kasus korupsi.
”PM yang terseret dalam penyidikan tidak punya landasan moral dan mandat untuk memutuskan nasib negara Israel,” ujar Netanyahu kepada Olmert kala itu.
REUTERS/Ronen Zvulun/File photo
Perdana Menteri Israel Ehud Olmert (kedua dari kanan) menghadiri sidang rutin kabinet Israel setiap pekan dengan Menteri Pertahanan Ehud Barak (kiri) di Jerusalem, 9 September 2007.
”Netanyahu harus pergi sekarang. Demi warga Israel dan negara, dia tidak bisa terus berkuasa lebih lama lagi. Siapa pun yang masih mendukung dia akan diingat terlibat dalam kasus korupsi paling serius dan secara langsung menyakiti Israel,” kata pemimpin kubu demokratik, Nitzan Horowitz, sebagaimana dikutip Yedioth Ahronoth.
”Dia harus mundur sekarang juga. Dia harus segera keluar dari kehidupan masyarakat. Dia tidak boleh ikut pemilu dan menerima mandat membentuk pemerintahan,” kata politisi Demokratik, Tamar Zandberg.
Sementara pemimpin koalisi Partai Arab, Ayman Odeh, menyebut Netanyahu terkena karma atas kejahatan selama ini.
PHOTO BY HAZEM BADER / AFP
Pemimpin koalisi Partai Arab, Ayman Odeh (kelima dari kiri), bersama pimpinan partai koalisi Arab di Nazareth, Israel utara, 17 September 2019.
”Penyidikan terhadap Netanyahu adalah penyebab pemerintahan tidak bisa terbentuk. Dalam demokrasi, kita tidak bisa menoleransi PM yang jadi tersangka. Jika kita bisa mencegah Netanyahu mempertahankan kekuasaan, kita akan mencegah pemilu ketiga dalam setahun,” kata pemimpin koalisi Buruh-Gesher Amir Peretz.
Israel dalam bayang-bayang pemilu ketiga setelah Netanyahu gagal membentuk pemerintahan. Sebagian partai menolak dipimpin PM yang disidik dalam kasus korupsi. Penolakan itu, antara lain, disampaikan oleh pimpinan Partai Biru Putih Benny Gantz. Selepas pengumuman Mandelblit, Gantz menyatakan percaya pada sistem hukum Israel.
Inti kasus yang menjerat Netanyahu adalah dugaan menerima suap ratusan ribu dollar AS dan dukungan kampanye dalam bentuk selain uang. Pemberi suap adalah sejumlah pengusaha di Israel. Sebagai imbalannya, Netanyahu diduga membantu sejumlah pengusaha Israel mendapat keringanan pajak khusus, kemudahan pengurusan visa ke Amerika Serikat, hingga akuisisi perusahaan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
