Pembenahan Tata Kelola JKN Tak Bisa Ditawar Lagi

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Suasana pengurusan iuran jaminan kesehatan di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Pancoran, Jakarta, Senin (4/11/2019). Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan mengatur besaran penyesuaian iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

JAKARTA, KOMPAS — Pembenahan tata kelola program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat tidak bisa ditawar lagi. Hal itu disebabkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan belum bisa menekan defisit meski pemerintah telah mengeluarkan dana hingga Rp 115 triliun untuk menyubsidi iuran 150 juta penduduk.

Dalam rapat terbatas (ratas) membahas program kesehatan nasional di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/11/2019), Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan pentingnya pembenahan dan perbaikan tata kelola BPJS Kesehatan. ”Saya minta betul-betul, manajemen tata kelola di BPJS dibenahi dan diperbaiki,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar ratas.

Saya minta betul-betul manajemen tata kelola di BPJS dibenahi dan diperbaiki.(Joko Widodo)

Permintaan untuk membenahi tata kelola BPJS Kesehatan berkali-kali disampaikan Presiden Jokowi. Sebelumnya saat meninjau pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD Abdul Moeloek, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Jumat (15/11/2019), mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar manajemen badan pengelola JKN-KIS diperbaiki. Sebab, dana yang dikeluarkan pemerintah untuk menyubsidi iuran peserta BPJS Kesehatan relatif besar.

Baca juga: Sidak ke RSUD Abdul Moeloek, Presiden Ingin Pastikan Masyarakat Nikmati Layanan BPJS

Dalam rapat yang dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan sejumlah menteri itu, Presiden Jokowi menyampaikan, hingga tahun 2018, pemerintah telah  mengeluarkan dana hingga Rp 115 triliun untuk menyubsidi BPJS Kesehatan.

Selain menanggung iuran lebih dari 96 juta peserta kategori penerima bantuan iuran (PBI), dana itu digunakan untuk menyubsidi iuran 17 juta anggota TNI/ Polri. Belum lagi subsidi yang diberikan pemerintah daerah kepada 37,8 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat            .

”Artinya yang sudah disubsidi pemerintah itu sekitar 150 juta jiwa,” kata Presiden. Dengan demikian, iuran lebih dari 60 persen dari total 222,27 juta peserta BPJS Kesehatan ditanggung pemerintah.

Baca juga: Presiden : Perbaiki Manajemen BPJS Kesehatan

KOMPAS/LAKSANA AGUNG SAPUTRA

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan mendadak ke pasien peserta program Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek, Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Jumat (15/11/2019). Presiden berbincang-bincang dengan Muji Purwaningsih, ibu dari Madiva Halmahera Azahra,  bayi berusia dua bulan yang menderita sakit akibat adanya cairan di bagian kepala.

Tekan tagihan

Seusai ratas, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengungkapkan, ujung pangkal persoalan BPJS Kesehatan sudah ditemukan. Defisit yang dialami BPJS Kesehatan disebabkan, antara lain, banyak pelayanan yang berlebihan. Banyak tindakan medis tak sesuai diagnosis penyakit sehingga tagihan yang harus ditanggung  membengkak.

”Misalnya belum waktunya di-stent (memasang ring) jantung, lalu dipasang stent. Seharusnya kalau mau tindakan, ya, sesuai diagnosisnya, mau operasi juga sesuai diagnosisnya,” kata Terawan.

Baca juga: Menggapai Angan Kesehatan Semesta

Kondisi itu membuat tagihan BPJS Kesehatan untuk pasien penyakit jantung menjadi tinggi, Rp 10,5 triliun. Tagihan untuk operasi sesar juga tergolong tinggi karena 45 persen kelahiran di Indonesia dilakukan dengan operasi sesar. Banyaknya kelahiran dengan operasi sesar tidak bisa menekan angka kematian ibu dan bayi.

KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Karena itu, pemerintah berupaya menekan tagihan rumah sakit kepada BPJS Kesehatan dengan memperketat pemberian tindakan kepada pasien peserta JKN-KIS. ”Jadi, nanti kami evaluasi, kami lihat, jangan sampai over indikasi. Tindakan yang dilakukan benar-benar sesuai diagnosis penyakit yang diderita,” kata Terawan.

Dengan pengetatan itu diyakini biaya pengobatan yang harus ditanggung BPJS Kesehatan bisa ditekan hingga lebih dari 50 persen. Untuk keperluan itu, Terawan akan membuat regulasi sebagai payung hukum. Peraturan itu dibuat agar pembiayaan BPJS Kesehatan bisa berkelanjutan.