107 Jenazah Pekerja Migran Asal NTT Dipulangkan

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Salah satu TKW ilegal asal Sumba Barat Daya meninggal di Malaysia, dan dikirim Maret 2019 ke kampung halaman di Sumba Barat Daya. Jenazah ini disemayamkan sementara di Kupang, sebelum diberangkatkan dengan pesawat ke Sumba. Pengiriman jenazah ke tempat asal, dibantu BP3TKI NTT jika perusahaan yang mempekerjakan korban hanya bersedia mengirim jenazah sampai di Kupang.

JAKARTA, KOMPAS — Perlindungan terhadap tenaga kerja atau pekerja migran Indonesia masih lemah. Sepanjang tahun 2019 tercatat 107 pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur yang bekerja di Malaysia dipulangkan. Mayoritas pekerja itu diberangkatkam tidak sesuai prosedur alias  ilegal.

Untuk itu pemerintah diminta memberikan perhatian khusus terhadap masalah perdagangan orang, menyusul berbagai kasus yang menimpa sejumlah korban perdagangan orang baik di dalam maupun luar negeri.  Modusnya beragam mulai dari eksploitasi tenaga kerja hingga eksploitasi/perbudakan seksual.

Salah satunya, kasus yang menimpa pekerja migran Indonesia (PMI) dari Nusa Tenggara Timur yang bekerja di luar negeri. Dalam beberapa tahun terakhir jumlah PMI asal NTT yang bekerja di Malaysia yang dipulangkan ke Tanah Air karena meninggal terus meningkat.

Data yang dihimpun Jaringan Nasional  Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (JarNas Anti TPPO) hingga Jumat (22/11/2019) jumlah PMI asal NTT yang dipulangkan dari Malaysia dalam kondisi meninggal mencapai 107 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 26 perempuan dan 81 laki-laki. Hanya satu yang diberangkatkan sesuai prosedur, sedangkan  106 lainnya non prosedural.

“Itu baru warga dari NTT yang tercatat dan dipulangkan jenazahnya. Padahal ada banyak dari daerah lain. Kami masih mengumpulkan data-data dari daerah lain,” ujar Ketua Jarnas TPPO Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, saat berkunjung ke Harian Kompas, Jumat, petang.

Awal pelan ini, Selasa (19/11/2019) jenasah Fransiskus Kopong, warga Adonara, Kabupaten Flores Timur, PMI yang bekerja di Malaysia tiba di Kupang. Bahkan jumlah jenasah yang dipulang bertambah satu, setelah Jumat petang JarNas menerima kabar Yongki  Seran, warga Waimana, Kabupaten Malaka yang meninggal di Malaysia dan jenazahnya sedang disiapkan untuk dipulangkan ke  NTT.

Sebelumnya pada tahun 2018, sebanyak 105 jenasah PMI dipulangkan ke NTT terdiri  71 orang laki-laki dan 34 orang perempuan. Tahun 2017 sebanyak 62 jenasah (43 laki-laki dan 19 perempuan. Hampir semuanya diberangkatkan non prosedural.

Hampir semua jenasah pekerja migran yang dipulangkan ke NTT merupakan pekerja migtan yang diberangkatkam non prosedural. Di antara korban terdapat anak-anak perempuan, yang ketika diberangkatkan ke Malaysia usianya diubah.

Selain melalui perdagangan orang melalui pengiriman pekerja migran  Gabriel Goa, Sekretaris  II JarNas  Anti  TPPO yang juga  Direktur  Advokasi  Parinama  Astha, menambahkan, beberapa tahun terakhir praktik perdagangan orang bermodus pengantin pesanan dari China juga marak. Korbannya paling banyak yakni perempuan dari Kalimantan Barat.

Di dalam negeri, JarNas Anti TPPO juga mendapat laporan perdagangan orang di beberapa wilayah seperti Batam dan Papua, untuk eksploitasi seksual.

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Kemiskinan menjadi penyeban utama, banyaknya warga NTT menjadi TKI ilegal. Kemiskinan akibat gagal panen, mendorong warga mencari asam di hutan-hutan untuk dijual, dan bijinya terkadang disimpan sebagai makanan cadangan manakala semua stok makanan seperti beras, jagung, pisang, dan umbi-umbian habis dikonsumsi. Biji asam dikuliti kemudian direndam dalam air selama beberapa hari, kemudian direbus untuk dikonsumsi.

Penegakan hukum lemah

Oleh karena itu, JarNas Anti TPPO sangat mengharapkan perhatian yang serius dari pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan perdagangan orang itu.

”Perjuangan melawan perdagangan orang seringkali masih mengalami hambatan. Misalnya untuk proses penegakan hukum, selain penggunaan undang-undang yang tidak tepat, pemahaman aparat penegak hukum soal TPPO juga  masih minim," ujar Rahayu.

Terkait persoalan TPPO yang menimpa perempuan dan anak, sehari sebelumnya, Kamis (21/11/2019) JarNas TPPO juga menemui Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Gusti Ayu Bintang Darmawati. Rahayu meminta Menteri PPPA selaku Ketua Harian Sub Gugus Tugas TPPO memastikan adanya perlindungan bagi perempuan dan anak di Indonesia.

JarNas yang didukung lebih dari 20 organisasi masyarakat sipil siap bekerjasama dengan KPPPA  dalam mengakhiri permasalahan perdagangan orang di Indonesia.

KOMPAS/SONYA HELLEN SINOMBOR

Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA Vennetia R Dannes menyampaikan keterangan pada pers, terkait Rapat Koordinasi Nasional Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO) di Kota Palangka Raya, Kamis (11/10/2018).

Menteri PPPA Gusti Ayu Bintang Darmawati menyatakan melalui Gugus Tugas TPPO pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk pencegahan perdagangan orang, melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Selain itu, pemerintah melakukan sosialisasi untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait TPPO, modus-modus baru yang berkembang, bahaya dan dampaknya.

Mengenai korban TPPO, menurut data yang diperoleh Kedeputian Perlindungan Hak Perempuan (PHP) KPPPA berdasarkan data gabungan Polda dan Bareskrim Polri tahun 2018, terdapat 95 kasus TPPO. Sebelumnya, 123 kasus (2017) dan  110 kasus (2016).

Adapun jumlah korban perempuan dewasa sebanyak 184 orang (2016), 1.350 orang (2017), dan 190 orang (2018). Sementara korban anak perempuan 67 orang (2016), 89  orang (2017), 18 orang (2018). Korban anak laki-laki 81 orang (2016), 11 orang (2017), dan 79 orang (2018).

Terkait kasus TPPO modus pengantin pesanan, sejak akhir Juni 2019 hingga akhir kini, lebih dari 30 perempuan yang diduga menjadi korban perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan dari China berhasil dipulangkan ke Tanah Air.  Ada yang dipulangkan dengan bantuan Kementerian Luar Negeri (18 orang) dan dipulangkan melalui bantuan Serikat Buruh Migran Indonesia (17 orang). Korban berasal dari Kalbar, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Banten. (SON)