Debirokratisasi Administrasi Pendidikan Perlu Payung Hukum

Debirokratisasi administrasi pendidikan tidak bisa diserahkan kepada para guru, karena memerlukan payung hukum. Semangat debirokratisasi menguat setelah Mendikbud Nadiem Makarim menyusun pidato terkait hal ini.

KOMPAS/ZULKARNAINI

Suasana salah satu kelas di SD Negeri 70 Banda Aceh, Provinsi Aceh. Agustina (33), guru honorer di SD itu, mengajar siswa dengan upah Rp 400.000 per bulan.

JAKARTA, KOMPAS  - Debirokratisasi administrasi pendidikan memerlukan payung hukum karena praktik ini tidak bisa diserahkan begitu saja kepada para guru di lapangan. Harus ada penjelasan mengenai aspek-aspek ketatausahaan yang bisa diringkas, bahkan dipapas guna menjadikan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas tepat sasaran.

"Permasalahan administrasi adalah karena aturan  pusat, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang lalu  diturunkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dan memang banyak yang mengikat," kata Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Satriwan Salim di Jakarta, Minggu (24/11/2019).

Beberapa hari terakhir beredar naskah pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim terkait peringatan Hari Guru Nasional. Dalam naskah itu disebutkan sejumlah kondisi riil, di antaranya waktu guru yang habis untuk urusan administrasi, padatnya kurikulum yang menutup petualangan, dan minimnya kepercayaan guru untuk berinovasi.

Nadiem mengajak guru untuk mengawali perubahan sistem pendidikan. Ia meminta guru untuk, antara lain, mengajak siswa berdiskusi, mencetuskan proyek bakti sosial bersama kelas, menemukan bakat murid yang kurang percaya diri.

Satriwan memaparkan, guru tak bisa sesukanya menerabas aturan karena bisa dikategorikan tindakan anarkistis. Namun, aturannya harus  dibuat lebih ringkas dan lentur, sehingga memungkinkan guru memiliki berbagai alternatif pendekatan dan metode, dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Ketua Umum Federasi Guru Independen Indonesia Tety Sulastri mengungkapkan, jenis-jenis administrasi yang memberatkan guru  harus ditinjau ulang. Sejauh ini, prosedur kenaikan pangkat guru dari golongan 3A ke 3B  sangat merepotkan karena membutuhkan berkas sangat banyak.

Terkait  personalisasi pemelajaran untuk siswa Tety menjabarkan, pendekatan di Indonesia  sarat metode klasikal. Guru mengidentifikasi siswa di dalam kelas dan membagi ke tiga kategori, yaitu siswa berkemampuan di atas rata-rata, rata-rata, dan di bawah rata-rata. Dalam pemelajaran, saat siswa dibagi ke dalam kelompok guru memastikan per grup  memiliki siswa dari tiap kategori, sehingga tercipta tutor sebaya dan berbagi ilmu.

Kelemahan pendekatan klasikal ini, yakni sulit  mendeteksi dengan akurat potensi personal siswa sebagai seorang individu. Apalagi, lanjut Tety, selain jumlah siswa yang banyak yaitu 36 hingga 42 orang per kelas, sarana dan prasarana sekolah di Tanah Air secara umum,  belum  memfasilitasi pengembangan bakat individu yang beragam.

"Justru guru menunggu tindakan nyata pemerintah dalam pemastian personalisasi pemelajaran karena butuh lebih dari perhatian guru dan wali kelas saja," kata Tety.

Terkait  pidato Nadiem, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Kemendikbud Ade Erlangga Masdiana mengungkapkan, pengunggahan naskah ke situs  kementerian dilakukan sebagai pendekatan berbeda dari  sebelumnya. Ketimbang menunggu menteri membacakannya di  upacara, publik sudah  mengetahui isinya.

Ia menjelaskan, inti pidato tersebut tetap kepada lima visi pemerintah untuk pendidikan, yaitu pendidikan karakter, debirokratisasi, investasi dan inovasi, penyiapan pengisian lapangan kerja, serta pemberdayaan teknologi.

Urgensi digitalisasi

Di Semarang, Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Ridwan Sanjaya berpendapat, dalam menyiapkan generasi emas, perubahan menjadi keharusan dalam sistem pendidikan, termasuk di dalamnya soal  digitalisasi. Guna mendukung itu, perlu disiapkan infrastruktur yang memadai.

Ridwan  mengatakan, perubahan dunia juga akan dihadapi  anak-anak muda. Dalam hal ini, perlu penguatan digitalisasi yang akan membawa manfaat, seperti mengarahkan para siswa untuk inovatif.

“Digitalisasi membantu penjaminan mutu pendidikan,” kata Ridwan di sela-sela seminar  "Digitalisasi Pengelolaan Pembelajaran dan Penguatan Pendidikan Karakter" di kampus Universitas PGRI Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (24/11).

Ridwan berharap, Mendikbud yang berpengalaman di bidang usaha rintisan (startup), yakni aplikasi Go-Jek, turut menyiapkan infrastruktur digitalisasi dalam pembelajaran.

"Saran saya, bangun infrastruktur teknologi yang terpusat di pemerintah. Dengan demikian, nantinya murid pada sekolah yang tak berkemampuan membangun itu, bisa turut mendapatkan akses serta manfaatnya,” ujar Ridwan.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Para pembicara pada seminar nasional "Digitalisasi Pengelolaan Pembelajaran dan Penguatan Pendidikan Karakter" di kampus Universitas PGRI Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (24/11/2019). Acara itu digelar dalam memeringati hari ulang tahun ke-74 PGRI.

Pegiat pendidikan karakter yang juga mantan Ketua PGRI Jateng, Widadi menuturkan, model pembelajaran yang berpusat pada siswa, bukan guru, sebenarnya sudah lama disuarakan. Namun,  belum dapat dipraktikkan optimal.

“Model-model ulangan atau ujian masih mengeksplorasi hapalan, bukan kedalaman pemahaman anak terhadap pengetahuan. Salah satu yang perlu dilakukan,  jangan terlalu membebani anak dengan banyaknya mata pelajaran,” ujar Widadi.

Di Jawa Timur, Dinas Pendidikan Kota Surabaya akan memberikan kegiatan ekstrakurikuler coding (bahasa pemrograman komputer) kepada pelajar tingkat SMP. Materi tersebut diberikan untuk menyiapkan siswa menghadapi tantangan revolusi industri 4.0.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Supomo mengatakan, pemelajaran coding akan diberikan mulai tahun ajaran mendatang. Siswa SMP yang tertarik,  bisa mengikuti pelajaran  itu.