Khilafah Tertolak karena Menyalahi Kesepakatan Bangsa

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Wakil Presiden (Wapres) Ma\'ruf Amin (tengah), didampingi tokoh Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Habib Hilal Alaidid (kiri) dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Paku Alam X (kanan) menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad, Minggu (24/11/2019), di kediaman Habib Hilal Alaidid di wilayah Mantrijeron, Kota Yogyakarta. Dalam kesempatan itu, Wapres antara lain menyatakan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan hasil kesepakatan bangsa yang tidak bisa diubah.

YOGYAKARTA, KOMPAS - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan, Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hasil kesepakatan bangsa yang tak bisa diubah. Oleh karena itu, Pancasila tak bisa diganti dengan ideologi lain dan NKRI juga tak bisa digantikan sistem kenegaraan lain, seperti khilafah.

”Pancasila dan NKRI merupakan kesepakatan kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh menghilangkan Pancasila dan NKRI,” kata Wapres saat peringatan Maulid Nabi Muhammad, Minggu (24/11/2019), di kediaman Habib Hilal Alaidid, di Yogyakarta.

Habib Hilal Alaidid merupakan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Yogyakarta. Dalam kesempatan itu, Wapres didampingi Ny Wury Ma’ruf Amin beserta sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Wakil Gubernur DI Yogyakarta Paku Alam X, serta tokoh NU, Yenny Wahid.

Wapres menjelaskan, sebagai bangsa dan negara, Indonesia dibangun berdasarkan kesepakatan elemen bangsa. Beberapa hasil kesepakatan itu, misalnya Pancasila sebagai ideologi bangsa dan NKRI sebagai bentuk negara. ”Kita sebagai bangsa Indonesia punya kesepakatan, misalnya Pancasila dan NKRI. Makanya saya menamakan negara ini negara kesepakatan,” ujarnya.

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Wakil Presiden (Wapres) Ma\'ruf Amin berpidato dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad, Minggu (24/11/2019), di kediaman tokoh Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Habib Hilal Alaidid, di wilayah Mantrijeron, Kota Yogyakarta. Dalam kesempatan itu, Wapres antara lain menyatakan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan hasil kesepakatan bangsa yang tidak bisa diubah.

Menurut Wapres, hasil kesepakatan bangsa seperti Pancasila dan NKRI tak boleh diubah. Sebab, jika ada pihak-pihak yang ingin mengubah kesepakatan itu, bisa timbul perpecahan.

Baca Juga: Santri agar Terus Melestarikan Nilai-nilai Pancasila

Terkait sistem khilafah, Wapres menyatakan, sistem khilafah tak bisa diterapkan di Indonesia karena bertentangan dengan kesepakatan bangsa. ”Khilafah itu tertolak di Indonesia karena menyalahi kesepakatan. Karena kita punya kesepakatan NKRI,” ujarnya.

Dalam acara itu, Wapres mengingatkan, Indonesia saat ini mengalami gelombang perubahan sangat dahsyat. Gelombang perubahan itu, antara lain, terjadi karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghadirkan revolusi berbagai bidang.

Sementara menurut Yenny Wahid, masyarakat dunia saat ini memang tengah mengalami berbagai tantangan. Salah satunya, adanya disrupsi akibat kemajuan teknologi.

KOMPAS/REGINA RUKMORINI

WAkil Presiden RI MA\'ruf Amin datang berkunjung ke Pondok Prsantren Asrama Perguruan Islam (API) di Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Kamis (7/11/2019).