Demokrat Tak Gentar Hadapi Trump, Penyelidikan Terus Berjalan
Kubu Demokrat menyatakan tidak gentar untuk melanjutkan pemeriksaan pemakzulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sekalipun Gedung Putih terus berusaha menghambatnya.
Oleh
ELSA EMIRIA LEBA
·3 menit baca
AFP/GETTY IMAGES/ALEX WROBLEWSKI
Ketua Komite Intelijen DPR Amerika Serikat Adam Schiff keluar ruangan seusai pemeriksaan tertutup saksi dalam penyelidikan pemakzulan Presiden AS Donald Trump di Capitol Hill, Washington DC, Rabu (23/10/2019). Wakil Asisten Sekretaris Pertahanan Laura Cooper berada di Capitol Hill untuk bersaksi kepada komite dalam rangka penyelidikan pemakzulan presiden AS. Sebelum Cooper bersaksi, puluhan anggota DPR dari Republik menerobos masuk sehingga menunda pemeriksaan.
WASHINGTON, SELASA — Kubu Demokrat menyatakan tidak gentar untuk melanjutkan pemeriksaan pemakzulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sekalipun Gedung Putih terus berusaha menghambatnya. Bahkan, Demokrat berencana memanggil saksi baru.
Ketua Komisi Intelijen Dewan Perwakilan Rakyat AS Adam Schiff mengatakan, dia tidak akan menutup kemungkinan bahwa Komisi Intelijen akan melakukan lebih banyak deposisi atau pemanggilan saksi dan pemeriksaan. Dengan kata lain, penyelidikan pemakzulan Trump akan berlanjut.
”Penyelidikan tidak akan berakhir. Kami mungkin perlu mengajukan lampiran tambahan di dalam laporan sehingga Komisi Kehakiman dapat mulai bekerja,” kata Schiff, yang berasal dari kubu Demokrat, Minggu (24/11/2019).
Schiff melanjutkan, akan berdiskusi dengan konstituen dan koleganya sebelum membuat keputusan akhir tentang pemakzulan. Namun, sejauh ini, bukti menunjukkan Presiden AS melakukan kesalahan serius.
”Jika tidak ada Republik yang mendukung pemakzulan, ini berarti kegagalan bagi Republik untuk menempatkan negara di atas partai mereka. Apabila (kasus) ini melibatkan presiden dari Demokrat, saya akan berada di antara mereka yang mengatakan kita harus mempertimbangkan pemecatan presiden dengan serius,” tutur Schiff.
Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengumumkan penyelidikan resmi untuk pemakzulan Presiden AS Donald Trump pada September 2019. Trump dilaporkan menyalahgunakan kekuasaannya sebagai presiden untuk memperoleh keuntungan politik pribadi.
Pada 25 Juli 2019, Trump menelepon Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Trump ingin Ukraina menyelidiki Joe Biden dan putranya, Hunter, dalam kasus perusahaan Burisma Holdings.
Biden merupakan bakal calon presiden paling populer dari Demokrat saat ini. Trump menunda pengiriman bantuan internasional untuk Ukraina senilai 391 juta dollar AS sebelum menyampaikan permintaan penyelidikan.
AFP/LUDOVIC MARIN
Presiden AS Donald Trump bersama Wapres Mike Pence, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, dan Duta Besar AS untuk PBB Kelly Craft saat menghadiri KTT Aksi Iklim PBB pada 23 September 2019 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, di New York City.
Anggota Komisi Intelijen dari Republik, Devin Nunes, mengatakan, pemeriksaan terbuka pemakzulan Trump telah menarik perhatian warga Amerika Serikat yang tidak pernah mengikuti berita. Pemeriksaan ini juga menunjukan profesionalisme Republik.
”Ini juga menunjukkan bencana total bagi Demokrat. Mungkin, ini pertama kalinya mereka benar-benar menyadari bahwa seluruh masalah Rusia ini adalah hoaks dan masalah Ukraina adalah hoaks,” kata Nunes.
Sebelumnya, Rusia diduga terlibat dalam Pilpres 2016 yang dimenangi Trump. Belakangan, muncul pemberitaan bahwa Ukraina yang terlibat dalam kasus tersebut.
Sebaliknya, Senator dari Republik John Neely Kennedy mengatakan, dirinya berharap DPR memilih setuju pemakzulan. Apabila pemeriksaan berlangsung ke persidangan, tuduhan itu diperkirakan tidak akan ditolak.
”Saya mendukung membiarkan semua pihak menawarkan bukti apa pun dan membawa saksi mana pun yang mereka inginkan. Saya tidak keberatan duduk di sana selama itu diperlukan,” kata Kennedy.
Kelanjutan pemakzulan Trump bergantung setelah DPR, yang dikuasai Demokrat, menyetujui pasal-pasal yang akan dikenakan kepada Presiden AS. Setelah itu, Presiden AS akan disidang di Senat, yang saat ini dikuasai oleh Republik. Sidang diperkirakan berlangsung pada awal 2020.
Jajak pendapat menunjukkan, opini publik baru-baru ini bergeser ke arah sedikit mendukung pemakzulan Trump. Pemilih Demokrat sangat mendukung pemakzulan, sedangkan pemilih Republik dengan keras menentangnya. Pemilih independen sedang terbagi.
Patuhi panggilan
Sebuah pengadilan Columbia, AS, memutuskan, mantan penasihat Gedung Putih, Don McGahn, harus mematuhi panggilan DPR AS. McGahn dipanggil Komisi Kehakiman DPR pada Mei 2019.
Hakim Ketanji Jackson memutuskan, McGahn tidak dapat mengklaim kekebalan absolut dari bersaksi berdasarkan kedekatan dengan pemimpin AS. ”Presiden bukan raja. Tidak seorang pun, bahkan kepala negara, berada di atas hukum,” ujarnya.
Dengan begitu, ujar Jackson, DPR memiliki kekuatan untuk memanggil penasihat presiden mana pun, baik yang telah berhenti maupun masih menjabat. Apalagi, mereka yang dianggap terlibat dalam kebijakan dalam negeri atau masalah keamanan nasional yang sensitif.
AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Ketua Komisi Intelijen DPR Amerika Serikat dari Demokrat Adam Schiff (kiri) berbicara, sedangkan anggota panel dari Republik, Devin Nunes (tengah), melihatnya saat pemeriksaan terbuka pertama untuk penyelidikan pemakzulan Presiden AS Donald Trump berlangsung pada Rabu (13/11/2019). Saksi yang hadir adalah pelaksana tugas Duta Besar Ukraina William Taylor dan Wakil Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Eropa dan Eurasia George Kent. Mereka bersaksi di Capitol Hill, Washington DC.
Putusan Jackson membuka jalan bagi Komisi Intelijen DPR AS untuk membangun kasus pemakzulan Trump. DPR berupaya untuk memanggil mantan penasihat keamanan nasional John Bolton, Kepala Staf Gedung Putih Mick Mulvaney, dan Sekretaris Negara Mike Pompeo. Gedung Putih telah mengimbau agar para pejabat tidak perlu bekerja sama dalam penyelidikan DPR AS. (AP/AFP)
