Gubernur Anies Terpilih sebagai Ketua Umum APPSI 2019-2023

DOKUMENTASI PEMERINTAH PROVINSI DKI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terpilih menjadi Ketua Umum Sementara APPSI 2019-2023 dalam Musyawarah Nasional (Munas) APPSI VI, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan terpilih menjadi Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2019-2023 lewat pemungutan suara (voting). Dalam kepemimpinannya, Anies akan memfasilitasi hubungan antara semua gubernur di Indonesia dan pemerintah pusat, terutama terkait kebutuhan dana perimbangan.

Anies menggantikan Ketua Umum Sementara APPSI periode sebelumnya, yaitu Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, dalam Musyawarah Nasional (Munas) APPSI VI, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019).

”Ini adalah sebuah kehormatan. Karena ini dititipkan, saya insya Allah akan jalankan dengan sebaik-baiknya,” ujar Anies seusai serah terima jabatan.

Anies terpilih melalui mekanisme penjaringan nama yang menghasilkan tiga gubernur dengan jumlah terbanyak, yaitu Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor. Selanjutnya, dua nama teratas dipilih melalui mekanisme voting oleh 23 gubernur atau wakil gubernur yang hadir dalam Munas APPSI.

Dari hasil penghitungan, Anies terpilih dengan perolehan 13 suara, sementara Ridwan Kamil mendapatkan 9 suara, dan 1 tidak memberikan suara (abstain).

Fokus program

Anies menyampaikan, aspirasi yang banyak disampaikan oleh para gubernur adalah agar pembangunan di daerah lebih mendapatkan perhatian, terutama program-program daerah yang harus sinkron dengan pemerintah pusat.

KOMPAS/ERIKA KURNIA

Ilustrasi daerah kepulauan. Pemandangan Gunung Ranai dari pesisir pantai di Pulau Natuna, Kepulauan Riau.

Selain itu, salah satu usulan dari sebagian besar anggota APPSI adalah perhitungan alokasi pembangunan bagi daerah kepulauan, khususnya di kawasan timur Indonesia. Anies menilai, ukuran pembangunan yang dirumuskan selama ini bias daratan.

”Bagi kawasan-kawasan yang kepulauan dan penduduknya sedikit, akhirnya kecepatan pembangunannya jadi rendah karena jumlah penduduknya tidak banyak, bentuknya kepulauan. Nah, salah satu program adalah menyusun format baru untuk ditawarkan kepada pemerintah pusat di dalam membantu pembangunan di daerah,” ucap Anies.

Baca juga: Pemerintahan Genjot Tiga Jenis Belanja di Pengujung Tahun

Untuk mewujudkan itu, langkah pertama yang akan dilakukan Anies adalah membentuk tim formatur yang bertugas menyusun kepengurusan. Kepengurusan APPSI diharapkan akan dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo setelah kembali ke Indonesia sehingga anggota APPSI dapat langsung menjalankan program kerja.

Tak hanya itu, dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, Anies juga akan berusaha memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan dari semua gubernur Indonesia untuk menjadi bahan pertimbangan Presiden RI, seperti penghitungan dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU).

KOMPAS/KARINA ISNA IRAWAN

Alokasi transfer ke daerah dan dana desa. Sumber: Kementerian Keuangan

”Pemerintah daerah lewat APPSI bisa berdiskusi, memberikan formula-formula untuk menjadi pertimbangan bagi pemerintah pusat agar pemerintah pusat dalam memberikan pertimbangan lewat DAK dan DAU itu memasukkan variabel-variabel yang mungkin belum dipertimbangkan. Seperti tadi faktor kepulauan, faktor jumlah penduduk, faktor jumlah kabupaten/kota,” kata Anies.