Kesetaraan Jender Dorong Pertumbuhan Ekonomi

KOMPAS/TRI AGUNG KRISTANTO

Sejumlah perempuan suku Yali di Kampung Mamit, Kabupaten Tolikara, Papua, akhir Februari 2019, berdagang hasil bumi dan makanan olahan lain di tepi landasan Mamit. Perempuan suku Yali, seperti perempuan dari mayoritas suku lain di Papua, masih belum mendapatkan prioritas dalam layanan pendidikan dan kesehatan.

JAKARTA, KOMPAS – Dukungan terhadap perempuan dan anak perempuan sangat penting. Tak hanya terkait penghargaan sebagai hak asasi manusia, tetapi karena kesetaraan jender berdampak besar bagi  suatu negara, yakni berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan mengarah pada hasil pembangunan yang lebih baik.

“Kesetaraan jender membantu mengurangi ketimpangan pendapatan dan mendukung ketahanan ekonomi,” ujar Sharman Stone, Duta Besar Australia untuk Perempuan dan Anak Perempuan, pada Konferensi “Sinergi Multipihak untuk Kesetaraan Jender dan Pemberdayaan Perempuan” di Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Stone menegaskan, saat  perempuan dan kelompok rentan lainnya berkesempatan  memperoleh fasilitas pendidikan serta layanan kesehatan dan perlindungan sosial, maka ketika menjadi  pengambil keputusan, mereka menawarkan beragam ide yang  mengarah pada solusi baru untuk masalah nasional.

Mencapai kesetaraan gender menjadi salah satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Program itu menyediakan peta jalan mengakhiri kemiskinan, menyelamatkan planet bumi, dan memastikan publik  menikmati perdamaian dan kemakmuran.

Stone mengapresiasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia Tahun 2020-2024, yang mengidentifikasi bidang-bidang prioritas pertumbuhan ekonomi inklusif, pembangunan regional, dan pembangunan manusia, yang menggunakan pendekatan pengarusutaaan jender. “Australia berkomitmen untuk berbagi ide dan mendukung Indonesia  mencapai tujuan pembangunannya,” ujar dia.

Hal itu sudah diwujudkan dalam sejumlah program, seperti Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Jender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). Program ini mendukung lebih dari 200 organisasi masyarakat sipil untuk memberdayakan perempuan dan kelompok minoritas, meningkatkan akses ke berbagai layanan, mengubah norma sosial, dan mendorong toleransi dan penerimaan masyarakat.

KOMPAS/ESTER LINCE NAPITUPULU

Suasana bazar pengumpulan dana untuk pendidikan yang dilakukan Komunitas Perempuan Manggarai di Jakarta, awal Mei 2019.

Senada dengan Stone, Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama Bappenas,  Himawan Hariyoga menyatakan perempuan menjadi sumber daya yang berperan  dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan berkelanjutan.

“Perempuan yang memiliki kualitas hidup baik dan berdaya akan berkontribusi  terhadap peningkatan kesejahteraan diri dan keluarganya serta bagi masyarakat,” ujarnya.

Di ASEAN, posisi Indonesia merupakan 1 dari 3 negara yang Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang tinggi, yaitu 0,453 pada 2017  bersama  Kamboja dan Laos. “Angka ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke 104 dari 160 negara yang diukur,” kata Himawan.

Artinya masih terjadi kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki dalam hal pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Tak hanya itu, Indeks Pembangunan Gender (IPG) juga menunjukkan perkembangan yang lambat dari tahun ke tahun, dari 90,86 (2017) menjadi 90,99 (2018). Angka tersebut bahkan belum dapat melebihi capaian tahun 2015 sebesar 51,03. “Artinya masih terjadi kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki dalam hal pendidikan, kesehatan, dan ekonomi,” katanya.

Oleh karena itu, semua pihak untuk memahami perlunya pembangunan yang berperspektif jender. Artinya pembangunan harus melihat adanya kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki sehingga kebijakan yang ditetapkan menjadi lebih tepat sasaran.

Konferensi Nasional 2019 merupakan kegiatan kedua yang diselenggarakan oleh MAMPU untuk mempertemukan masyarakat sipil dengan eksekutif dan legislatif tingkat daerah dan nasional. Dalam konferensi yang berlangsung hingga Rabu petang, sejumlah isu dibahas dalam konferensi yang dibagi dalam berbagai sesi, dengan menghadirkan pembicara multi pihak.

Empat tema sentral yang dibahas yakni Akses Perempuan dan Cakupan Program Perlindungan Sosial dan Kesehatan Reproduksi;  Perempuan dan Politik; Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan; dan  Perempuan dalam Dunia Kerja.