Kuota Satu Harga Dipersoalkan

Realisasi kebijakan bahan bakar minyak satu harga di Indonesia pada periode 2017 sampai dengan triwulan III-2019 telah tersebar di 170 titik. Namun, masih ada persoalan dalam penerapannya.

KOMPAS/ELSA EMIRIA LEBA

Tampilan SPBU Kompak 56.86203, Omesuri, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, Jumat (11/10/2019). Peresmian SPBU ini mewakili peresmian 12 SPBU lainnya yang selesai dibangun untuk program BBM Satu Harga. Peresmian SPBU ini dihadiri Menteri ESDM Ignasius Jonan, didampingi Direktur Pemasaran Retail Pertamina Mas’ud Khamid, Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa, Direktur BBM BPH Migas Patuan Alfon Simanjuntak, dan Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur.

JAKARTA, KOMPAS — Realisasi kebijakan bahan bakar minyak satu harga di Indonesia pada periode 2017 sampai dengan triwulan III-2019 telah tersebar di 170 titik. Kendati demikian, masih ada persoalan dalam penerapannya, yakni akses terhadap kuota.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu (27/11/2019), di Jakarta.

Kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga berawal dari kesenjangan harga jual BBM eceran. Harga BBM di Kabupaten Puncak (Papua) bisa Rp 100.000 per liter, Nunukan (Kalimantan Utara) Rp 40.000 per liter, dan Pegunungan Arfak (Papua Barat) Rp 40.000 per liter. Saat ini, berdasarkan data Kementerian ESDM, harga jual solar Rp 5.150 per liter dan premium Rp 6.450 per liter.

Sebanyak 170 titik penyalur tersebar di Sumatera (31 titik), Kalimantan (42 titik), Sulawesi (17 titik), Maluku dan Papua (50 titik), Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (25 titik), Bali (2 titik), serta Jawa dan Madura (3 titik). Pada 2017-2024, penyalur ditargetkan 500 titik. Dengan demikian, diperlukan 330 titik penyalur baru.

Mercy Chriesty Barends dari Fraksi PDI-P dan Ina Elisabeth Kobak dari Partai Nasdem menyampaikan, stok BBM kerap kali habis. Padahal, tambah Ina, untuk membeli BBM di penyalur BBM satu harga, warga Papua, terutama yang tinggal di pegunungan, harus menggunakan transportasi udara.

Ketua Komisi VII Sugeng Suparwoto menambahkan, kuota BBM Satu Harga telah ditetapkan dan tertuang dalam APBN. Meski demikian, kata Sugeng, di wilayah yang masyarakatnya amat membutuhkan, tambahan kuota itu diperlukan.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan, pihaknya telah menghitung alokasi kuota di setiap wilayah sasaran kebijakan BBM Satu Harga. Potensi kebocoran BBM harus diantisipasi dengan meningkatkan pengawasan.

”Setiap tahun, alokasi BBM bersubsidi sudah dihitung dan berdasarkan kesepakatan. Namun, hal yang pernah terjadi, pendistribusian solar bersubsidi suka \'nyasar\' sehingga tidak tepat sasaran. Kami berharap BBM subsidi ini benar-benar diakses kepada warga yang membutuhkan,” katanya.

Menurut Arifin, Kementerian ESDM menargetkan pemasangan teknologi pengawas sebanyak 5.000 unit di stasiun pengisian bahan bakar umum yang dimiliki BUMN.

Rasio elektrifikasi

Selain kebijakan BBM Satu Harga, Arifin juga memaparkan pencapaian rasio elektrifikasi yang per September 2019 mencapai 98,86 persen. Sebanyak 31 provinsi memiliki rasio elektrifikasi lebih dari 95 persen dan dua provinsi memiliki rasio elektrifikasi 90-95 persen. Adapun satu provinsi memiliki rasio elektrifikasi kurang dari 80 persen.

Namun, Sugeng meminta Kementerian ESDM untuk menghitung rasio elektrifikasi secara lebih akurat sehingga bisa menjadi referensi.

Zulfikar Hamonangan dari Ffraksi Partai Demokrat menyebutkan, data pencapaian rasio elektrifikasi versi pemerintah sempat berbeda dengan realisasi di lapangan.

Menurut Sugeng, akurasi data menjadi penting jika pemerintah berencana menaikkan tarif listrik pada 2020. (MED)