Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Kompas100 CEO Forum di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Kamis (28/11/2019), menyampaikan harapan agar ekspor Indonesia tidak lagi dalam bentuk barang mentah.
Oleh
Nina Susilo
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Prioritas pembangunan Indonesia lima tahun ke depan akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan aturan, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Untuk mengatasi defisit transaksi berjalan, pemerintah mendorong supaya ekspor bahan jadi dan menarik devisa.
Optimisme dan langkah-langkah yang akan dikerjakan pemerintah sepanjang lima tahun ke depan disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Kompas100 CEO Forum di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Kamis (28/11/2019). Hadir pula dalam acara ini, antara lain, CEO Kompas Gramedia Lilik Oetama, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Presiden mengakui, pembangunan sumber daya manusia sangat berat. Sebab, Bank Dunia melaporkan 54 persen dari pekerja di Indonesia adalah anak balita yang dulu mengalami stunting. Karenanya, pemerintah menargetkan penurunan stunting lebih signifikan di lima tahun mendatang. Bila pada 2015 angka stunting Indonesia masih 37 persen dan saat ini sudah turun menjadi 27 persen, Presiden mengharapkan penurunan lebih besar pada akhir lima tahun masa jabatannya yang kedua.
”Bappenas meminta target (pada 2024) 19 persen. Saya masih tidak mau. Saya ngotot 14 persen karena kalau dikerjakan serius, ini bukan sesuatu yang sulit. Tapi, memang perlu kerja keras dan fokus untuk mempertajam, menutup masalah-masalah,” tutur Presiden.
Tak hanya itu, defisit transaksi berjalan (CAD) yang berpuluh tahun tak selesai juga menjadi perhatian. Selama ini, Indonesia bergantung pada komoditas baik kuantitas maupun harganya. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi sangat terpengaruh pada harga komoditas, impor besar minyak dan gas, serta impor barang konsumsi domestik.
Presiden Jokowi meyakini, dengan transformasi ekonomi, hal ini bisa diselesaikan dalam empat tahun. Ekspor ditingkatkan, demikian pula produk substitusi ekspor. Selain itu, devisa juga akan ditarik sebanyak-banyaknya melalui pengembangan destinasi wisata.
Peningkatan ekspor dan substitusi impor akan dilakukan melalui hilirisasi industri. ”Kita tidak mau lagi ekspor barang mentah keluar. Sayang. Stop, kita harus pindahkan ke barang setengah jadi atau barang jadi untuk mendapatkan nilai tambah,” tutur Presiden.
Nikel misalnya, dalam dua tiga tahun, diharap sudah diekspor dalam bentuk litium baterai. ”Kita punya nikel, kobalt, mangan, dan bahan baku lain yang bisa dipakai oleh industri dalam membangun litium baterai dan Indonesia punya cadangan nikel terbesar nomor 1 di dunia. Strategi ini kita harus pakai untuk membangun industri mobil listrik,” tutur Presiden.
Selain itu, batubara juga diharap tak diekspor dalam bentuk mentah. Batubara bisa dibuat menjadi polipropilene. LPG juga bisa dibuat dari batubara untuk mengurangi impor elpiji. Hal ini harus ditangani dalam tiga tahun.
Selain itu, kelapa sawit semestinya juga tak diekspor hanya dalam bentuk CPO. Justru CPO bisa menjadi biodiesel B30 dan ke depan menjadi B50 dan B100. Dengan demikian, Indonesia tak harus bertarung dengan Uni Eropa yang mendiskriminasi CPO karena bisa menyerap sendiri dalam bahan bakar bio ini. Para petani sawit pun diyakini segera akan mampu menikmati harga sawit yang baik.
Terkait pengembangan destinasi wisata, BKPM diminta Presiden untuk menarik investasi asing langsung (FDI). Kendati dalam lima tahun pemerintah mengembangkan sepuluh Bali Baru, sepanjang dua tahun ini pembangunan fokus pada lima lokasi, yakni Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur, Danau Toba, dan Manado.
Pembangunan lima Bali Baru ini disiapkan dengan segmentasi yang berbeda-beda baik superpremium, medium, dan menengah bawah. Diharapkan, pada akhir 2020, pembangunan infrastruktur dan kalender event rampung, demikian pula penyiapan produk-produk ekonomi kreatif. Pemerintah pun akan mempromosikannya besar-besaran.
Untuk menarik investasi langsung, penyederhanaan regulasi juga dilakukan segera. Desember ini, kata Presiden, UU Omnibus terkait perpajakan akan masuk ke DPR, sedangkan UU Omnibus terkait Cipta Lapangan Kerja sebulan kemudian.
”Kita harapkan dengan UU baru kecepatan tindakan-tindakan di lapangan akan terjadi. Tapi, masih tergantung pada persetujuan DPR,” tambah Presiden.
Pemangkasan birokrasi juga dilakukan mulai tahun depan. Pejabat eselon 3 dan 4 akan diganti dengan harapan semua proses birokratisasi lebih cepat.