Keputusan Pemerintah Provinsi DKI untuk mengucurkan subsidi bagi pengguna kereta MRT sudah tepat. Dengan jalur 16 kilometer, PT MRT Jakarta bisa meraup untung sekitar Rp 60 miliar dalam sembilan bulan beroperasi.
Oleh
Agnes Rita Sulistyawaty
·3 menit baca
Keputusan Pemerintah Provinsi DKI untuk mengucurkan subsidi bagi pengguna kereta MRT sudah tepat. Dengan panjang jalur yang masih terbatas yakni 16 kilometer, PT MRT Jakarta bisa meraup untung sekitar Rp 60 miliar dalam sembilan bulan beroperasi.
Memang, pendapatan dari subsidi tiket penumpang masih menjadi andalan bagi PT MRT Jakarta. Dengan subsidi yang porsinya 58 persen, perusahaan yang mengoperasikan kereta MRT rute Lebak Bulus-Bundaran HI ini bakal meraup untung sekitar Rp 60 miliar hingga Rp 70 miliar di tahun pertama beroperasi.
Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar mengatakan, pendapatan dari tiket penumpang tahun ini ditaksir hanya Rp 180 miliar. Sejak beroperasi 1 April, pengguna MRT membayar tiket antara Rp 3.000-14.000 sekali jalan. Padahal, harga keekonomisan tiket MRT adalah Rp 30.000. Bila harga tiket diberlakukan sesuai harga keekonomisan, bisa-bisa sekitar 91.000 penumpang MRT per hari saat ini sudah kabur.
Selisih harga keekonomisan tiket MRT dengan tiket yang dibayarkan penumpang itulah yang disubsidi Pemprov DKI Jakarta. Besar subsidi (public service obligation/PSO) tahun ini mencapai Rp 560 miliar.
“Subsidi MRT ini bisa berkurang di tahun-tahun mendatang antara lain apabila panjang rute bertambah, ada ruang untuk menaikkan harga tiket, atau PT MRT Jakarta mulai membayarkan deviden kepada pemegang saham yakni Pemprov DKI,” kata William, Rabu (27/11/2019) dalam keterangan pers.
Total, pemasukan tahun ini diprediksi sekitar Rp 1 triliun. Adapun pengeluaran sekitar Rp 940 miliar. Besaran pengeluaran, kata William, akan diupayakan agar tetap dalam beberapa tahun mendatang.
Di sisi lain, MRT juga menggencarkan pemasukan nontiket yang tahun ini diprediksi Rp 225 miliar. Pemasukan nontiket, kata William, bakal ditingkatkan di tahun-tahun mendatang termasuk dengan pengelolaan kawasan berorientasi transit (KBT) di sekitar stasiun.
Keuntungan yang diraih MRT sejak tahun pertama beroperasi itu juga dimungkinkan karena biaya pembuatan infrastruktur senilai Rp 16 triliun yang berupa pinjaman lunak dari Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA), ditanggung pemerintah pusat dan Pemprov DKI. Biaya pemeliharaan prasarana juga menjadi tanggung jawab pemerintah.
Subsidi MRT ini bisa berkurang di tahun-tahun mendatang antara lain apabila panjang rute bertambah, ada ruang untuk menaikkan harga tiket, atau PT MRT Jakarta mulai membayarkan deviden kepada pemegang saham yakni Pemprov DKI.
Kepala Bagian Transportasi Universitas Tarumanagara Leksmono Suryo Putranto berpendapat, subsidi pemerintah masih dibutuhkan di Jakarta mengingat jumlah pengguna angkutan umum yang masih rendah.
Di sisi lain, dalam rapat Badan Anggaran DPRD, Rabu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta justru mengusulkan pemangkasan PSO angkutan umum. Pemangkasan PSO ini merupakan upaya mengurangi kelebihan pengeluaran di tengah lesunya pendapatan.
William menargetkan, laba tahun 2020 bakal naik menjadi Rp 200 miliar hingga Rp 250 miliar dan naik lagi menjadi Rp 300 miliar hingga Rp 350 miliar pada tahun selanjutnya. Pada saat deviden MRT mencapai Rp 300 miliar, yakni di tiga tahun beroperasinya kereta ini, besar kemungkinan perusahaan sudah bisa memberikan deviden kepada pemilik saham. Pemberian deviden ini bisa dibilang sebagai bilangan pengurang subsidi pemerintah.
“Kenaikan laba ini terutama dari pengoptimalan pendapatan di luar tiket (nonfare box),” katanya.
Salah satu pendapatan di luar tiket yang bisa ditingkatkan adalah hak pemakaian nama (naming right) di stasiun-stasiun. Dari 13 stasiun MRT saat ini, baru 5 stasiun yang sudah terikat kontrak pemakaian nama. Satu stasiun yakni ASEAN tidak akan dikerjasamakan. Dengan demikian, masih ada 7 stasiun lagi yang berpotensi memberikan kontribusi pendapatan dari pemakaian nama.
Pendapatan di luar tiket, kata William, merupakan bentuk upaya kemandirian pendanaan bagi perusahaan. Apabila target laba dalam tiga tahun mendatang tercapai, William optimistis perusahaan angkutan umum ini bisa meluncur di bursa saham.
Bila subsidi bisa dikurangi, William optimistis Pemprov DKI bisa lebih banyak membelanjakan uang untuk pembangunan lanjutan infrastruktur perkeretaapian. Rencananya, panjang jalur MRT ditargetkan menjadi 240 kilometer.