Akses Patimban Dukung Logistik

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Jalan akses Pelabuhan Patimban sedang dalam tahap konstruksi, Kamis (28/11/2019), di Subang, Jawa Barat. Jalan akses sepanjang 8,2 kilometer tersebut direncanakan selesai April 2020.

SUBANG, KOMPAS — Pelabuhan Patimban akan didukung akses berupa jalan non-tol maupun jalan tol. Dengan demikian, arus logistik menuju maupun keluar pelabuhan akan lancar.

Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat mengunjungi lokasi proyek jalan akses Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (28/11/2019). Jalan akses Pelabuhan Patimban akan menghubungkan Pelabuhan Patimban dengan jalan nasional pantai utara (pantura) sepanjang 8,2 kilometer dengan 4 lajur untuk 2 arah.

”Dalam pembicaraan Presiden Joko Widodo dengan Japinda (Japan Indonesia Association), salah satunya adalah mempercepat proyek Pelabuhan Patimban ini agar bisa segera melayani kawasan industri seperti Cikarang. Jadi, tidak semua ke Tanjung Priok,” kata Basuki.

Dalam Perpres Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penetapan Pelabuhan Patimban, pelabuhan itu ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Untuk mendukung Pelabuhan Patimban, dibangun jalan akses Pelabuhan Patimban yang didanai pinjaman dari Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) sebesar Rp 1,12 triliun.

Dalam kunjungan tersebut, Basuki meminta agar konstruksi dapat selesai sesuai rencana, yakni April 2020. Adapun saat ini realisasi konstruksinya adalah 55,8 persen. Untuk itu, baik tenaga kerja maupun peralatan akan ditambah dengan waktu pengerjaan 24 jam selama 7 hari dalam satu minggu.

Agar arus keluar masuk kendaraan lancar serta tidak ada perubahan fungsi dari lahan pertanian yang ada di sekeliling jalan akses, jalan akses tersebut didesain dengan dibangun di atas tanah, bukan tapak. Selain itu, jalan akses tersebut tidak memiliki percabangan dengan jalan lain atau dibuat tertutup.

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan jalan akses Pelabuhan Patimban, Kamis (28/11/2019), di Subang, Jawa Barat. Jalan akses sepanjang 8,2 kilometer tersebut direncanakan selesai pada April 2020.

”Tanah yang dibebaskan untuk jalan akses ini juga lebar untuk mengantisipasi,  kalau perlu, pengembangan di masa mendatang,” ujar Basuki.

Selain jalan akses non-tol, kata Basuki, kini tengah dikaji rencana pembangunan Tol Akses Patimban yang menghubungkan jalan akses Pelabuhan Patimban dengan Tol Cikopo Palimanan (Cipali). Ruas tol sepanjang sekitar 29 kilometer tersebut merupakan prakarsa konsorsium PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Logistik

Direktur Pengembangan Usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk Adrian Priohutomo mengatakan, Tol Akses Patimban dirancang untuk mobilitas angkutan logistik,  baik menuju maupun keluar dari Pelabuhan Patimban. Oleh karena fungsinya yang strategis, kini pihaknya akan mengajukan agar proyek tol tersebut dimasukkan menjadi proyek strategis nasional.

Menurut Adrian, proyek Tol Akses Patimban saat ini dalam proses penentuan trase jalan tol. Terdapat 2 trase, pertama sepanjang 37 km dan kedua sepanjang 29 km. Hasil kajian itu akan diserahkan kepada pemerintah.

Tol Jakarta-Cikampek II Layang

Selain meninjau proyek jalan akses Pelabuhan Patimban, Basuki juga meninjau proyek tol layang Jakarta-Cikampek II. Saat ini, konstruksinya telah tuntas 99 persen. Menurut rencana, pekan depan akan dilakukan uji laik untuk tol tersebut dan dioperasikan pada awal Desember untuk mendukung arus Natal dan Tahun Baru.

Menurut Basuki, tol layang Jakarta-Cikampek II sepanjang 38 km tersebut hanya ditujukan bagi kendaraan golongan I yang akan menempuh jarak jauh. Dengan bertambahnya kapasitas di Tol Jakarta-Cikampek, arus pengguna baik kendaraan truk maupun kendaraan golongan I akan semakin lancar.

”Ini, kan, sama dengan pelebaran jalur tol, cuma tempatnya di atas. Mudah-mudahan tarifnya tidak berubah,” kata Basuki.

Direktur Utama PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek Djoko Dwijono mengatakan, setiap kilometer tol layang tersebut memerlukan investasi Rp 325 miliar. Setelah uji beban selesai, pihaknya akan segera mengajukan uji laik fungsi. (NAD)